Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Siap-Siap, Naik KRL Harus Bawa STRP Mulai Senin 12 Juli 2021

Pekerja yang menggunakan KRL harus membawa dokumen STRP atau surat tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan atau minimal pejabat eselon II.

oleh Athika Rahma diperbarui 09 Jul 2021, 13:12 WIB

Diterbitkan 09 Jul 2021, 12:30 WIB

FOTO: Suasana Stasiun Depok Lama di Hari Kedua PSBB Transisi Jakarta

Sejumlah calon penumpang KRL Commuterline menunggu kereta di Stasiun Depok Lama, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/6/2020). Stasiun Depok Lama terpantau lengang pada hari kedua dibukanya aktivitas perkantoran di Jakarta pada masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memperketat syarat perjalanan menggunakan moda kereta rel listrik (KRL) mulai 12 Juli 2021. Penyesuaian tersebut tercantum dalam SE Kemenhub Nomor 50 Tahun 2021 terkait perjalanan kereta api.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati mengatakan, penumpang KRL diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP). Perjalanan juga hanya diperbolehkan untuk pekerja sektor esensial dan kritikal saja.

"SE Nomor 50 Tahun 2021 terkait perkeretaapian, menambah ketentuan perjalanan rutin KRL dan dalam wilayah aglomerasi hanya berlaku bagi perjalanan perkantoran sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan," ujar Adita dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7/2021).

Lanjut Adita, dokumen STRP atau surat keterangan lain atau surat tugas yang dibawa harus ditandatangani pimpinan perusahaan atau minimal pejabat eselon II dengan stempel cap basah dan tanda tangan elektronik.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan operator dan pemerintah daerah dalam menerapkan ketentuan baru ini.

"Akan ada penyekatan sebelum masuk ke gate, apakah di stasiun atau di dalam stasiun. Yang pasti, sebelum masuk ke gate in, apakah ini STRP, surat keterangan pemda atau kantor, ini akan dilakukan," ujar Zulfikri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ingat! Bepergian di Masa PPKM Darurat Wajib Bawa STRP Mulai 12 Juli 2021

Sejumlah calon penumpang KRL Commuterline mengenakan masker di Stasiun Depok Lama, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/6/2020). Stasiun Depok Lama terpantau lengang pada hari kedua dibukanya aktivitas perkantoran di Jakarta pada masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, pemerintah memperketat syarat perjalanan untuk menekan mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat Jawa-Bali. Aturannya, bagi pelaku perjalanan di wilayah aglomerasi harus memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau dokumen sejenis agar dapat melakukan mobilitas.

Ketentuan STRP tercantum dalam penerbitan Surat Edaran (SE) oleh Kementerian Perhubungan terkait perubahan dan penambahan syarat perjalanan, yaitu SE Nomor 49 tahun 2021 terkait perjalanan darat dan SE Nomor 50 tahun 2021 terkait perjalanan kereta api.

"Dalam SE Nomor 49 Tahun 2021 terkait perjalanan darat, perjalanan wajib dilengkapi dokumen STRP atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan pemerintah setempat, atau surat tugas yang ditanda-tangani pimpinan perusahaan atau minimal eselon II yang bertempel cap basah atau tanda tangan elektronik," ujar Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati, dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7/2021).

Sementara dalam SE Nomor 50 Tahun 2021 terkait perjalanan kereta api, syarat yang dicantumkan tidak jauh berbeda dengan SE Nomor 49 Tahun 2021, yaitu kewajiban memiliki STRP.

Selain itu, perjalanan rutin dengan menggunakan kendaraan umum di darat, sungai, danau dan penyebrangan serta KRL di wilayah aglomerasi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang bekerja di sektor esensial dan kritikal.

Adita mengatakan, SE ini berlaku mulai tanggal 12 Juli hingga 20 Juli dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan.

"Para menteri, gubernur, wali kota, di pusat maupun daerah, dan UPT baik di darat, kereta api maupun operator lainnya diminta untuk melakukan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan," kata Adita.

Lanjutkan Membaca ↓