Luhut: Penularan Varian Delta Tak Serta Merta Turun Meski Mobilitas Warga Berkurang

Laju pergerakan masyarakat di wilayah yang menjalankan PPKM Darurat terjadi penurunan.

oleh Arief Rahman H diperbarui 17 Jul 2021, 19:28 WIB
Diterbitkan 17 Jul 2021, 19:09 WIB
Singgung Transisi Energi Terbarukan, Menko Luhut Optimis Indonesia dengan Potensi Indonesia
Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan hadir secara virtual untuk menjadi keynote speaker dalam Platform Virtual The 9th Indonesia EBTKE CONEX 2020.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menggelar evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat selama 15 hari sejak 3 Juli 2021 lalu. Hasilnya, laju pergerakan masyarakat di wilayah yang menjalankan PPKM Darurat terjadi penurunan.

Dengan tujuan menurunkan mobilitas masyarakat dan mengendalikan penularan varian delta, Menko Luhut mengatakan ada berbagai kemajuan di wilayah Jawa-Bali.

“Dari data Google Traffic, Index cahaya malam, ada penurunan signifikan di mobilitas masyarakat. Ini berikan harapan kepada kita untuk delta ini bisa turun,” katanya dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).

Kendati mobilitas masyarakat menurun menurut pantauannya, Menko Luhut mengatakan itu tidak serta merta menurunkan laju penularan Covid-19 varian Delta. Diketahui, Covid-19 varian Delta disebut-sebut mampu menular tujuh kali lebih menular dari varian sebelumnya.

“Ini tidak serta merta menurunkan penularan delta meski mobilitas masyarakat yang berkurang,” katanya.

“Dibutuhkan kurang lebih 14 sampai 21 hari untuk penambahan kasus ini bisa mulai melandai. Hal itu sangat mungkin terjadi kalau kita konsisten laksanakan PPKM ini,” tegasnya.

Meski begitu, ia mengaku bukan jadi hal mudah bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait PPKM Darurat ini. Satu sisi pemerintah perlu menekan laju peunlaran varian delta untuk meringankan beban fasilitas kesehatan, tapi di sisi lainnya ekonomi rakyat kecil cukup besar terdampak.

“Saya ingin minta maaf kepada rakyat Indonesia jika dalam PPKM Darurat ini jika belum bisa sesuai dengan yang diharapkan,” tutupnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dana Bansos Ditambah Rp 39,19 Triliun untuk PKH, Kartu Prakerja hingga Diskon Listrik

FOTO: Pemprov Banten Salurkan Bansos kepada Warga Terdampak COVID-19
Petugas menyerahkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Banten kepada warga di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan menambah dana bansos sebesar Rp 39,19 Triliun. Penyaluran bansos akan diserahkan kepada Kementerian keuangan dan Kementerian Sosial.

“Presiden sudah memerintahkan kepada kami untuk menambahkan bantuan sosial sebesar RP 39,19 Triuliun untuk masyarakat,” katanya dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).

Bantuan tunai akan disalurkan ke 10 juta penerima manfaat. Kemudian, paket bantuan sembako akan disalurkan ke 18,8 juta KPM sembako.

Rinciannya, bantuan tersebut melingkupi Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik untuk daya 450VA dan 900 VA, Bansos Tunai, BLT Desa, Kartu Prakerja, dan Subsidi Kuota Internet.

Selain itu, akan ada tambahan juga untuk insentif nakes dan vaksinasi, pembelian oksigen, serta pembelian 2 juta obat yang akan dibagikan gratis.

“Menghadapi varian delta ini dengan menambah fasilitas rumah sakit itu Cuma solusi sementara, protokol yang ketat dan vaksinasi yang cepat. Saya mohon dengan sangat kerjasama untuk komponen masyarakat,” tutup Menko Luhut.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya