ASIAN BUSINESS REVIEW NOBATKAN BANK MANDIRI SEBAGAI DIGITAL EXPERIENCE OF THE YEAR

Sri Mulyani: Pemerintah Tanggung Beban Utang BLBI selama 22 Tahun

Sri Mulyani bercerita tentang asal muasal dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 110,45 triliun.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 27 Agu 2021, 15:20 WIB

Diterbitkan 27 Agu 2021, 15:20 WIB

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak

Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita tentang asal muasal dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 110,45 triliun yang kini tengah berusaha dikuasai kembali oleh negara.

Bendahara Negara mengatakan, dana BLBI tersebut disalurkan kepada perbankan yang kesulitan selama krisis moneter 1997-1998 dalam bentuk surat utang negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah.

Infografis Obligor BLBI Marimutu Sinivasan Ditangkap di Entikong dan Rekam Jejaknya

Akan tetapi, karena dalam proses penyalurannya terjadi tindak penyelewengan oleh para debitur dan obligor dana BLBI, pemerintah harus membayar bunga utang hasil peminjaman tersebut selama 22 tahun.

"Dan pemerintah selama 22 tahun tentu dalam hal ini selain membayar pokoknya juga membayar bunga utangnya. Karena sebagian dari BLBI itu ada yang menggunakan tingkat suku bunga yang memang sebagian dinegosiasikan," kata Sri Mulyani pasca mengakuisisi aset tanah dan bangunan eks BLBI di Perumahan Lippo Karawaci, Tangerang, Jumat (27/8/2021).

"Namun jelas, pemerintah selama 22 tahun menanggung langkah-langkah untuk menangani persoalan perbankan dan keuangan yang bebannya hingga saat ini," tegasnya.

Dalam rangka mengurangi atau kompensasi langkah penyelamatan bank tersebut, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah berinisiatif membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang bertugas hingga Desember 2023.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah Menanggung Beban

Sebab, pemerintah disebutnya sudah terlalu lama menanggung beban utang biaya bekas pinjaman BLBI kepada debitur maupun obligor.

"Biaya tersebut lah yang sekarang kita coba melalui Satgas BLBI untuk diminimalkan atau dikurangi, atau bahkan dikompensasi," ujar Sri Mulyani.

"Caranya adalah kemudian kita melakukan negosiasi dengan para obligor dan debitur untuk membayar kembali apa yang sudah mereka terima 22 tahun yang lalu. Apakah sebagai pemilik bank atau peminjam di bank yang dibantu oleh pemerintah," paparnya.

Lanjutkan Membaca ↓