Survei: 70 Persen Pemimpin Organisasi Dunia Tak Paham Tantangan Era Digital

Berbagai organisasi dunia menghadapi krisis terkait kemampuan para pemimpin eksekutifnya dalam menghadapi era digital.

oleh Liputan6.com diperbarui 12 Okt 2021, 14:20 WIB
Diterbitkan 12 Okt 2021, 14:20 WIB
Ilustrasi Internet, Digital, Gaya Hidu Digital
Ilustrasi Internet, Digital, Gaya Hidu Digital. Kredit: Nattanan Kanchanaprat via Pixabay

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate menyatakan, saat ini, berbagai organisasi dunia menghadapi krisis terkait kemampuan para pemimpin eksekutifnya dalam menghadapi era digital. Sebagaimana hasil survei Amrop Global.

"Yakni, 70 persen organisasi melaporkan bahwa para pemimpin mereka tidak cukup memahami tantangan era digital yang diemban oleh posisi kepemimpinan mereka," ujarnya dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021, Selasa (12/10).

Kemudian, sebanyak 60 persen organisasi memiliki kepemimpinan yang kurang menyisihkan waktu cukup serta masih terpaku pada dampak jangka pendek dalam mewujudkan inisiatif digital

Tak hanya itu, 50 persen organisasi melaporkan tidak memiliki kepemimpinan yang dinamis dan tangkas dalam memutuskan dan mewujudkan peluang digital.

"Terakhir, laporan mencatat ada 40 persen organisasi memandang pemimpin mereka hanya melihat digitalisasi sebagai suatu yang mendukung dan meningkatkan operasional semata," ungkapnya.

Sebanyak 70 persen organisasi dunia melaporkan bahwa para pemimpin mereka tidak cukup memahami tantangan era digital yang diemban oleh posisi kepemimpinan mereka.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kapasitas Kepemimpinan Digital

Ilustrasi bisnis digital.
Ilustrasi bisnis digital. (Shutterstock)

Melihat kebutuhan akan peningkatan kapasitas kepemimpinan digital tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika berinisiatif untuk menyelenggarakan program Program Digital Leadership Academy (DLA).

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi digital pemimpin dan pembuat kebijakan baik dari sektor publik maupun private.

"Sehingga, DLA diharapkan mampu mewujudkan tranformasi digital secara konret. Antara lain mendukung program kota cerdas atau smartcity di berbagai wilayah Indonesia dan mendukung pengukuhan Indonesia sebagai gub Fintech di Asia Tenggara," tutupnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya