Transaksi Digital Banking Bisa Sentuh Rp 48.000 Triliun di 2022

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksi pemulihan ekonomi terus berlangsung sampai dengan 2022.  Salah satu lini bisnis yang ikut mendorong pemulihan ekonomi tersebut adalah keuangan digital.

Perry menjelaskan, transaksi digital banking akan tumbuh fantastis yakni mencapai Rp 48.000 triliun, atau meningkat sebesar 21,8 persen dibandingkan 2021.

"Ekonomi keuangan digital meningkat pesat. Pada 2022 (transaksi) e-commerce mencapai Rp 530 Triliun, uang elektronik Rp 337 triliun, perbankan digital banking lebih dari Rp 48.000 triliun," kata Gubernur Perry dalam acara virtual Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021).

"Di Indonesia ekonomi akan pulih pada 2022. Insya Allah, pertumbuhan akan lebih tinggi, mencapai 4,7 persen hingga 5,5 persen pada 2022 dan 3,4 persen sampai 4 persen di 2021," ungkapnya.

Selain ekspor, Perry menyebut, konsumsi dan investasi juga meningkat, yang didukung oleh vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan.

"Inflasi rendah pada 2021 dan terkendali pada sasaran 3 plus minus 1 persen pada 2022, didukung dengan pasokan yang memadai," jelas Perry.

Sementara itu, defisit transaksi berjalan rendah sekitar 0,1 persen PDB pada 2021 dan 1 setengah persen PDB pada 2022.

"Sinergi dan inovasi, kunci untuk bangkit dan optimis. Ekonomi Indonesia akan pulih tahun depan. Inilah semangat BI untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, dan perbankan," pungkasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dalam kesempatan itu, BI Perry Warjiyo juga memperingatkan masih ada lima permasalahan yang muncul dari dinamika global yang harus dicermati, karena berpotensi memberikan dampak bagi kinerja ekonomi dalam negeri.

Masalah pertama, adalah normalisasi kebijakan di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global, dan masalah kedua, yaitu dampak pandemi COVID-19 pada korporasi dan sistem keuangan.

"Ketiga, meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto," paparnya.

Keempat, adanya tuntutan untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau, serta kelima, pandemi COVID-19 telah menyebabkan melebarnya kesenjangan, sehingga diperlukan inklusi ekonomi.

“Kelima permasalahan global ini akan menjadi agenda prioritas presidensi Indonesia dalam G-20 tahun 2022 dengan tema 'Recover Together Recover Stronger',” tutur Perry.