Pemanfaatan Hutan Bisa Turunkan CO2 dengan Biaya Murah

Pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan bisa menurunkan lebih dari 700 juta ton ekuivalen karbondioksida (CO2).

oleh Liputan6.com diperbarui 07 Des 2021, 16:31 WIB
Diterbitkan 07 Des 2021, 16:31 WIB
Hutan di Kalimantan
Hutan tropis basah di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara tampak indah diantara liukan sungai.

Liputan6.com, Jakarta - Sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan bisa menurunkan lebih dari 700 juta ton ekuivalen karbondioksida (CO2). Biaya untuk melakukan hal ini mencapai Rp 90 triliun, tergolong lebih murah dibanding sektor energi.

"Sektor ini paling penting dan paling besar kontribusinya, serta biayanya relatif murah," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Sektor energi, memiliki kontribusi menurunkan 450 juta ton ekuivalen CO2 atau hanya tiga per empat dari kemampuan sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan. Namun menelan biaya yang cukup fantastis atau sekitar Rp 3.500 triliun.

Meski sangat mahal, energi adalah sektor yang memiliki peranan kedua terbesar untuk menurunkan CO2 dalam perekonomian Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia masih banyak mengandalkan sektor tersebut.

"Untuk bisa mencapai tujuan Nationally Determined Contribution (NDC) kita, peran dari sektor energi itu luar biasa penting," ungkap Sri Mulyani.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Peran Pertamina

Hadapi Global Warming, Mesin Penghisap Emisi Karbon Kini Dibangun
Emisi karbon merupakan kunci penting untuk menghindari perubahan iklim saat ini. Solusinya adalah mesin penghisap karbon di Swiss. (Pixabay)

PT Pertamina (Persero) memiliki tanggung jawab yang besar dan penting sebagai perusahaan milik negara yang terbesar di bidang energi dalam mencapai target NCD Pemerintah Indonesia.

Adapun target NDC Indonesia yaitu penurunan emisi karbon sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

"Dalam konteks ini kita melihat peranan semua pihak menjadi penting, karena fokus Indonesia adalah transisi ekonomi yang terjangkau dan adil," tandas Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya