Omicron Masuk Indonesia, Apa Langkah Sri Mulyani Kendalikan Ekonomi?

Dua tahun terakhir ini kata Sri Mulyani menjadi tahun yang sangat sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Indonesia.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Des 2021, 20:27 WIB
Diterbitkan 16 Des 2021, 20:27 WIB
DPR Setujui RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus waspada dampak masuknya virus Covid-19 varian Omicron ke pemulihan ekonomi Indonesia. Sebab belum ada yang mengetahui apakah varian asal Afrika Selatan seperti varian delta.

“Kami juga melihat sekarang varian baru Omicron yang masih terus menjadi variant of interest yang kami juga masih belum tahu bagaimana ini akan mempengaruhi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara World Bank Indonesia Economic Prospects Report, Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Dia memastikan Pemerintah akan terus berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan fokus pada perkembangan Covid-19. Hal ini menjadi syarat yang diperlukan agar Indonesia dapat pulih lebih kuat.

Dua tahun terakhir ini kata Sri Mulyani menjadi tahun yang sangat sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Indonesia. Pandemi Covid-19 masih belum berakhir karena munculnya berbagai varian baru sehingga berdampak pada perekonomian.

“Tahun ini, kami sangat terpengaruh, seperti yang dialami lebih dari 130 negara lainnya yang terkena dampak varian Delta yang memberi tekanan pada proses pemulihan ekonomi,” kata dia.

Maka, pemerintah akan terus memberikan dukungan dari sisi fiskal untuk sektor kesehatan. Khususnya pada program vaksinasi, serta terus adaptif dan fleksibel merespon dampak dari munculnya varian Covid-19.

Presiden Joko Widodo pun telah meminta perluasan vaksinasi untuk anak-anak usia 6-11 tahun. Rencananya program vaksinasi tersebut sudah akan mulai dijalankan pada Desember 2021.

“Ini untuk anak-anak antara 6 hingga 11, yang akan diluncurkan bulan ini. Kami juga menyasar mereka yang paling rentan yang belum mendapatkan vaksinasi,” ujarnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Belum Selesai

DPR Setujui RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). DPR menyetujui atas RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bendahara negara ini menilai pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah hingga kini telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Jumlah kasus harian turun menjadi sekitar 200 kasus per hari. Sementara, total kasus aktif yang sempat mencapai 574.000 pada Juli 2021, kini turun menjadi hanya 5.000 kasus.

Namun hal itu tidak berarti pandemi selesai. Pemerintah akan terus mempercepat dan memperluas program vaksinasi dan mendorong masyarakat untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan.

“Saya kira ini salah satu kunci kita bisa terus menjaga dan mengendalikan Covid. Di sisi lain, kita juga bisa menormalkan atau meningkatkan kegiatan ekonomi. Ini adalah salah satu bidang yang akan terus dilakukan oleh pemerintah,” kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya