Perdana, ISPE 2022 Siap Pamerkan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan UMKM

Industri Pengadaan Barang dan Jasa dan UMKM terdampak selama masa pandemi.

oleh Liputan6.com diperbarui 31 Des 2021, 22:04 WIB
Diterbitkan 31 Des 2021, 17:50 WIB
Peran Penting UMKM Pulihkan Pertumbuhan Ekonomi
Perajin menyelesaikan kerajinan dari bahan rotan di Jakarta, Senin (13/9/2021). UMKM akan menjadi sektor dunia usaha yang memagang peranan penting dalam pemulihan ekonomi karena telah berkontribusi sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) dalam negeri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 akan diselenggarakan untuk pertama kalinya dengan tujuan mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat yang lebih luas mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah) dengan konsep Sustainable Procurement (pengadaan berkelanjutan).

Kegiatan yang rencanannya akan diselenggarakan pada 31 Maret-1 April 2022 ini bertujuan membantu pemerintah Indonesia untuk kembali menghidupkan dan memajukan Industri Pengadaan Barang dan Jasa dan UMKM yang terdampak selama masa pandemi.

Pada Kamis, 30 Desember 2021 kemarin, dilakukan peluncuran (pengumuman resmi) Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 dan penandatangan kerjasama beberapa pihak inisiator dan pelaksana Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 diantaranya AKEN (Asosiasi Katalog Elektronik Nasional), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), KREEN selaku pelaksana kegiatan serta Raja Travel sebagai Official Travel Partner.

Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 ini merujuk pada sebuah inisiatif global yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa  Bangsa (PBB) dalam dekade terakhir yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030 untuk menghilangkan  kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap negara harus memiliki Program untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah Pengadaan Berkelanjutan (Sustainability Procurement).

Berdasarkan United Nations Environment Programme (UNEP), Sustainable Procurement adalah sebuah proses dimana organisasi publik memenuhi kebutuhan akan barang, jasa, konstruksi dan utilitas untuk mencapai Value For Money (VFM) dalam keseluruhan siklus penggunaan yang menguntungkan tidak hanya bagi organisasi tersebut, tetapi juga untuk  masyarakat dan ekonomi.

Sekertaris Jendral AKEN, Budi Pramana Ginting mengatakan bahwa Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) adalah program praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif untuk Lingkungan Sosial dan Ekonomi dan Sustainable Procurement sudah memiliki standar ISO 20400:2017. 

Di sektor pemerintah program ini dikenal dengan Sustainable Public Procurement (SPP). “Tujuan Pengadaan Berkelanjutan ini untuk memaksimalkan Value for Money dengan memasukan 3 kriteria yaitu Ekonomi, Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup dalam proses pengadaan barang/jasa," tegas Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (31/12/2021).

Jika dilihat dari berbagai aspek dalam Pengadaan Berkelanjutan, banyak upaya yang harus dilakukan para pihak dalam merealisasikannya dengan risiko dan biaya yang tidak kecil.

Namun demikian inisiatif Pengadaan Berkelanjutan ini mendorong terpenuhinya harapan pengguna barang/jasa, mendorong  terciptanya keunggulan kompetitif melalui fungsi pengadaan barang/jasa serta mendorong adanya inovasi menuju Pengadaan Berkelanjutan.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Sustainable Procurement

Peran Penting UMKM Pulihkan Pertumbuhan Ekonomi
Perajin menyelesaikan kerajinan dari bahan rotan di Jakarta, Senin (13/9/2021). UMKM akan menjadi sektor dunia usaha memagang peranan penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia karena telah berkontribusi sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) dalam negeri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Barang-barang yang termasuk pada sustainable procurement diantaranya Kertas, Furnitur, Peralatan Listrik dan Elektronik, termasuk sub-produk tertentu seperti Komputer dan laptop, Printer dan perangkat Multifungsi AC, Pusat Data, Cahaya dan Lumineer; Peralatan Pengolahan Limbah Medis (Autoclave dan Microwave Hybrid. Selain itu di pameran kami akan ada banyak display terkait barang-barang elektonik, IT, dan perlengkapan kantor lainnya dari para Exhibitor serta UMKM yang menjadi participant di Event Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022.

Sementara, Event Director dari KREEN Laksa Ersa Anugratama, selaku pelaksana ISPE 2022 mengatakan bahwa kegiatan semacam ini sangat baik untuk memberikan pemahaman sekitar pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat luas khususnya perusahaan-perusahaan dan organisasi publik.

“Rencanya Exhibition Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 akan diadakan di Mangupura Hall 31 Maret - 1 April 2022. Selama Pameran berlangsung akan ada Main Stage yang akan diisi untuk acara Opening Ceremony, Closing Ceremony dan Forum-Forum serta akan ada 80 Booth Pameran yang berasal dari berbagai macam Kategori Penyedia Barang/Jasa dan UMKM dari Seluruh Indonesia," ungkap Laksa Ersa Anugratama.

Exhibition ini akan mengusung Tema Sustainable Procurement for Indonesia's Best Future. Dalam acara ini akan ada juga beberapa forum dari beberapa Asosiasi dan Presentasi dari beberapa Sponsor. Pembukaan Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 rencananya akan dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP), Kementerian Perindustrian Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Gubernur Bali/Walikota Bali.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya