Pemerintah Nunggak Rp 23 T ke Rumah Sakit, Bakal Utang dan Refocusing?

Pemerintah dinilai sudah punya perhitungan terkait tagihan perawatan pasien Covid-19 dari rumah sakit senilai Rp 23 triliun.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 11 Feb 2022, 18:45 WIB
Diterbitkan 11 Feb 2022, 18:45 WIB
FOTO: Kesibukan RSUD Cengkareng di Tengah Peningkatan Kasus COVID-19
Suasana IGD RSUD Cengkareng, Jakarta, Rabu (23/06/2021). Meningkatnya kasus COVID-19 di Ibu Kota Jakarta dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan rumah sakit kewalahan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Ekonom sekaligus Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai pemerintah sudah punya perhitungan terkait tagihan perawatan pasien Covid-19 dari rumah sakit senilai Rp 23 triliun.

Menurut dia, munculnya tagihan bernilai besar kepada negara tersebut bukan berarti pemerintah tidak mampu membayarnya.

"Jadi tunggakan itu masih bisa di-cover dengan anggaran yang ada saat ini," kata Piter kepada Liputan6.com, Jumat (11/2/2022).

Dia menganggap pemerintah pasti punya jalan keluar untuk membayar utang tersebut. Itu bisa dilakukan melalui alokasi uang negara yang ada saat ini, ataupun dengan kembali menerapkan skema refocusing anggaran.

"Refocusing ataupun menggunakan anggaran PEN (pemulihan ekonomi nasional) saya kira intinya sama saja. Pemerintah bisa menutup kebutuhan biaya ini," ujar dia.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tarik Utang

RSUD Depok Ditetapkan Sebagai Rumah Sakit Khusus Covid-19
Tim medis berjaga di ruang IGD RSUD Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (6/5/2020). Akibat keputusan tersebut pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Depok seperti rawat inap ditiadakan dan dialihkan ke rumah sakit lain, untuk rawat jalan masih beroperasi. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Piter pun tidak sampai berpikir pemerintah bakal kembali melakukan penarikan utang luar negeri guna menambal pengeluaran negara untuk bidang kesehatan ini.

"Kalaupun menambah defisit dan utang, juga bukan masalah besar. Kepentingan masyarakat banyak terkait kesehatan harus diutamakan," seru Piter.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya