Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto angkat suara terkait kelangkaan komoditas minyak goreng dengan harga murah di pasaran.
Dia menyebut, kenaikan harga CPO di pasar global berpotensi menimbulkan praktik penyelundupan minyak goreng ke luar negeri oleh kelompok oportunis atau pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari suatu kondisi ketidakpastian.
Baca Juga
Hal ini menyusul adanya selisih harga yang jauh untuk penjualan di dalam negeri dan luar negeri. Di mana, minyak goreng untuk penjualan di dalam negeri dibanderol lebih murah akibat kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Advertisement
"Dan tentu transmisi harga ini membuat terjadinya harga (minyak goreng) domestik lebih rendah dari pada harga internasional," tegasnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2022, Kamis (10/3).
Menko Airlangga memproyeksikan, kenaikan komoditas CPO sendiri masih terus terjadi seiring pulihnya perekonomian global pasca pandemi. Kemudian, diperparah oleh memanasnya kondisi geopolitik dunia akibat invasi Rusia ke Ukraina.
"Risiko global yang terjadi saat sekarang tentu ini menjadi tantangan, utamanya akibat perang Ukraina-Rusia kita ketahui komoditas minyak, komoditas gas komoditas batu bara, mineral, CPO seluruhnya naik," bebernya.
Oleh karena itu, Menko Airlangga meminta Kementerian Perdagangan untuk memperkuat pengawasan atas distribusi minyak goreng. Hal ini untuk mencegah praktik penyelundupan oleh para opportunis.
"Ini menjadi tantangan kita semua, terutama di Kementerian Perdagangan tentunya banyak opportunis yang ingin mengeruk keuntungan. Sehingga, berbagai kesempatan ini perlu dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh para opportunis karena tentunya akan merepotkan masyarakat kita," tutupnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Mendag Lutfi Duga Ada Minyak Goreng Dijual Secara Ilegal ke Luar Negeri
Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan, seharusnya stok minyak goreng di masyarakat melimpah. Mengingat selama 23 hari penerapan kebijakan DMO untuk produsen CPO telah berhasil mengumpulkan stok bahan baku sebanyak 573.890 ton atau sekitar 20,7 persen dari total ekspor CPO.
"Sekarang ini dari jumlah di lapangan mestinya bukan basah lagi tapi becek. Tapi masih terjadi kekeringan di sana-sini," kata Lutfi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (9/3).
Lutfi menduga, kemarau minyak goreng tersebut terjadi karena rantai distribusi yang terganggu. Ada dugaan terjadi kebocoran ke industri hingga dijual secara ilegal ke luar negeri.
"Deduksi ini rembes ke industri yang tidak berhak atau tindakan melawan hukum yaitu ekspor tanpa izin, terutama dari aturan market obligasi," kata dia.
Namun, dugaan ini kata Lutfi masih perlu dipastikan. Dia ingin memastikan dalam tata niaga minyak goreng tidak ada spekulasi. Mengingat pemerintah memiliki data resmi yang terverifikasi. Mulai dari alamat lokasi tangki sampai semua distributor dalam industri minyak goreng.
"Kita tidak mau berandai-andai, tapi dari angka tersebut ada terjadi kesalahan-kesalahan atau ketidakakuratan dari jalur distribusi kita dan akan kita pastikan tidak ada hambatan di jalur distribusi ini," kata dia.
Advertisement