Siap-Siap Dicopot, Erick Thohir Tengah Sisir BUMN yang Hobi Impor

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN di bawah komando Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mencopot direktur utama atau dirut BUMN yang masih hobi melakukan impor.

"Arahan Presiden Jokowi jelas ya. Jadi kalau masih ada dirut BUMN ke depannya tidak memprioritaskan TKDN (tingkat komponen dalam negeri), pasti akan diganti," tegas Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada Liputan6.com, Sabtu (26/3/2022).

Namun, Arya belum mau buka-bukaan, apa saja nama perusahaan BUMN dimaksud Jokowi yang saat ini masih bergantung pada pasokan impor. Kementerian BUMN pun masih mengkaji, kenapa mereka lebih memilih impor ketimbang memanfaatkan barang dalam negeri.

"Lihat saja nanti. Kita lagi proses," ujar Arya.

Sebelumnya, Jokowi tampak sangat jengkel dengan sejumlah BUMN yang masih sering impor. Padahal barang yang diimpor tersebut sudah diproduksi di dalam negeri. Dia lantas meminta Erick Thohir agar direktur utama di perusahaan pelat merah itu diganti.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Mau impor kita? kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diteruskan," seru Jokowi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga memerintahkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hingga akhir 2022 dapat memasukkan 1 juta UMKM sebagai penyuplai barang di E-Katalog.

"Lompatannya harus begitu, kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke E-Katalog, yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikat sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitukan? Dipermudah, biar semua bisa masuk ke E-Katalog," tegas Jokowi.

Adapun berdasarkan hasil somasi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen.

Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36 -5,4 persen.