Jokowi Minta Erick Thohir Pecat Dirut BUMN yang Suka Impor

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat jengkel dengan sejumlah kementerian, pemerintah daerah dan juga BUMN yang masih sering impor. Padahal barang yang diimpor tersebut sudah diproduksi di dalam negeri. Dia pun menyentil langsung beberapa menteri termasuk BUMN.

Jokowi menjelaskan, saat ini banyak perusahaan pelat merah yang masih suka impor. Jokowi lantas meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar direktur utama di perusahaan pelat merah itu diganti.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita?" tutur kata Jokowi saat memberikan Pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

"Mau impor kita? kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diteruskan," tambah Jokowi.

Presiden juga memerintahkan LKPP hingga akhir 2022 dapat memasukkan 1 juta UMKM sebagai penyuplai barang di E-Katalog.

"Lompatannya harus begitu, kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke E-Katalog, yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikat sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitukan? Dipermudah, biar semua bisa masuk ke E-Katalog," tegas Jokowi.

Acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" didahului dengan Business Matching belanja produk dalam negeri pada 22-24 Maret 2022.

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 - 1,71 persen.

Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36 - 5,4 persen.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku mendengar adanya keluhan soal sulitnya pembuatan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dia pun meminta agar pembuatan sertifikat SNI disederhanakan dan dipermudah.

"Yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikatnya sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri," kata Jokowi saat memberikan Pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Dia pun meminta agar biaya pembuatan sertifikat SNI bisa terjangkau oleh semua pihak. Hal ini agar pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) bisa mendapatkan sertifikat SNI.

"Jangan ruwet, mahal bayar sini, bayar sana. Kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitu-gituin. Dipermudah, biar semua (UMKM) bisa masuk ke e-catalog," katanya.

"Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM (usaha kecil menengah) kita tersenyum semua, UKM kita mau tidak mau berproduski investasi lagi," sambung Jokowi.