PLN Bisa Lunasi Utang Lebih Cepat Senilai Rp 51 Triliun

Liputan6.com, Jakarta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mampu mempercepat pembayaran utang senilai total Rp 51 triliun periode 2020 dan 2021. 

Ini diungkapkan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (28/3/2022).

Dia merinci jika pelunasan utang PLN terdiri dari  Rp 30,8 triliun pada 2020 dan Rp 21,7 triliun untuk 2021.

"Kami bangga umumkan PLN upaya pelunasan utang dipercepat Rp 30,8 triliun pada 2020 dan 2021 Rp 21,7 triliun dengan upaya baik itu menaikkan demand bagaimana mengelola revenue dan kurangi cost kami," jelas dia.

Adapun hasil dari penurunan utang sekitar Rp 51 triliun, baik pokok maupun bunga membuat biaya operasional PLN disebutkan menurun Rp 5 triliun pada beban keuangan sampai dengan September 2021 pertahun.

Dia mengaku, PLN telah melakukan kendali terhadap cash likuiditas. "Kami yang tadinya tidak punya visibility dalam jangka waktu pendek sekarang mampu membangun visibility sampai 6 bulan sampai 12 bulan," jelas dia.

Selain itu, PLN dikatakan mampu menunda roadshow global bond karena telah bisa mengelola keuangan secara hari per hari. "Kebutuhan berapa. pembayaran berapa bisa lebih antisipatif dan penagihan pembayaran bisa disiplin kembali," lanjut dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

PT PLN (Persero) menandatangani kerja sama pemenuhan tenaga listrik yang berasal dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) melalui pembelian Renewable Energy Certificate (REC) sebesar 800 ribu megawatt-hours (MWh) dengan enam pelanggan besar dan sektor industri.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dan kontrak pembelian REC dilakukan antara PLN dengan H&M Indonesia, PT Goto Gojek Tokopedia, PT Stargate Mineral Asia, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Georg Fischer Indonesia, dan Istana Kepresidenan Bogor.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pelaksanaan penandatanganan kerja sama kontrak pembelian REC merupakan bukti nyata kolaborasi untuk transisi menuju energi terbarukan.

"REC menjadi instrumen paling penting dalam menurunkan emisi. Kerja sama ini merupakan bukti nyata bahwa sektor industri mengambil peran luar biasa dalam transisi energi terbarukan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3/2022).

Kesepakatan ini, lanjut Darmawan, jadi upaya PLN mewujudkan kerjasama pemenuhan tenaga listrik dari pembangkit berbasis EBT. Dia menjelaskan, kontrak pembelian REC dengan durasi kerja sama 1-5 tahun ini juga bakal memberi dampak positif bagi pelanggan.

"Pelanggan memperoleh opsi pengadaan untuk pemenuhan target 100 persen penggunaan EBT yang transparan dan diakui secara internasional, dan tanpa mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur," katanya.