Sri Mulyani: Realisasi Pembiayaan Utang di Februari 2022 Turun 66 Persen

Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan utang tersebut terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp 67,7 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp 25,2 triliun.

oleh Tira Santia diperbarui 29 Mar 2022, 13:00 WIB
Diterbitkan 29 Mar 2022, 13:00 WIB
Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah AM IMF - WBG
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) memberi keterangan di Jakarta, Selasa (13/3). Indonesia akan menjadi tuan rumah Annual Meetings IMF-Word Bank Grup (IMF-WBG). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2022 cenderung fleksibel seiring kinerja fiskal yang baik. Sampai dengan akhir Februari 2022, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp 92,9 triliun.

Ia pun merinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp 67,7 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp 25,2 triliun. "Realisasi ini turun 66 persen dibanding periode yang sama 2021," jelas dia dalam keterangan tertulis, Selasa (29/3/2022). 

Selanjutnya, dukungan BI melalui SKB I tercatat sebesar Rp 8,76 triliun pada 15 Maret 2022, sementara implementasi SKB III untuk tahun 2022 akan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi kas, serta realisasi belanja PEN. Realisasi utang tunai lebih rendah dibandingkan tahun lalu seiring fleksibilitas pemenuhan target pembiayaan.

Pembiayaan utang dilakukan terukur dan hati-hati. Strategi pembiayaan utang disesuaikan merespon gejolak pasar keuangan, dinamika APBN dan kas, serta demand investor. Penyesuaian strategi utang mulai dilakukan pada akhir Februari 2022, meliputi penyesuaian jumlah penerbitan, tenor penerbitan, timing penerbitan, dan komposisi mata uang.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


ORI dan SBN

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak
Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah juga akan mengoptimalkan penerbitan SBN Ritel sebagai bagian dari pendalaman pasar dan perluasan basis investor domestik. Pada bulan Januari-Februari, Pemerintah telah menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI021 yang merupakan SBN Ritel pertama di tahun 2022.

ORI021 menunjukkan hasil yang positif meski diterbitkan dengan kupon relatif rendah, dan tercatat telah dipesan oleh 56.238 investor dengan total penerbitan sebanyak Rp 25,07 triliun. Hal ini membuat ORI021 menjadi SBN Ritel dengan jumlah investor terbesar sepanjang sejarah penerbitan SBN Ritel, bahkan hampir separuhnya adalah investor baru, yaitu sebanyak 25.405 investor.

Selain itu, investor ORI021 juga masih didominasi oleh generasi milenial yang mencapai 40,7 persen, disusul generasi X 32,6 persen, baby boomers 23,2 persen, tradisionalis 1,9 persen, dan generasi Z 1,7 persen.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya