Transaksi Uang Elektronik Tembus Rp 27,1 Triliun per Februari 2022

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia mencatat hingga Februari 2022, nilai transaksi uang elektronik tumbuh 41,35 persen year-on-year mencapai Rp 27,1 triliun dan nilai transaksi perbankan digital juga meningkat 46,53 persen yoy menjadi Rp 3.732,8 Triliun.

“Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, debit dan kartu kredit juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,88 persen year-on-year menjadi Rp 596,2 triliun,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2022, Rabu (13/4/2022).

Di sisi tunai uang kartal yang diedarkan pada Februari 2022 12,49 persen year-on-year mencapai Rp 881,5 triliun. Disisi lain Bank Indonesia juga terus mempercepat pendalaman pasar uang baik rupiah maupun valas.

Pendalaman pasar valas terhadap rupiah dilanjutkan dalam rangka memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, serta memperluas penggunaan instrumen lindungi dan fasilitas perdagangan antar negara kebijakan internasional juga terus diperkuat dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya.

Tak hanya itu, BI juga memfasilitasi penyelenggaraan investasi dan Perdagangan bekerjasama dengan instansi terkait termasuk dengan memperluas penggunaan local currency settlement sebagai sarana untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi bilateral dengan negara-negara Mitra Utama khususnya di kawasan ASEAN.

“Sebagai produk bangsa terus dampak perkembangan kondisi Global terhadap kinerja perekonomian nasional,” ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Oleh karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat Sinergi kebijakan dengan pemerintah dan KSSK dalam rangka menjaga inflasi, menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta meningkatkan kredit pembiayaan kepada dunia usaha usaha pada sektor-sektor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ekspor serta ekonomi dan keuangan.

Lebih lanjut, Perry menyampaikan, Bank Indonesia juga melanjutkan akselerasi digitalisasi, memperkuat sistem pembayaran yang cepat mudah murah aman dan handal, serta memastikan kecukupan kebutuhan uang, distribusi uang, dan layanan kas.

Hal itu dilakukan dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat untuk pemulihan ekonomi termasuk dalam rangka menyambut bulan Ramadhan tentang hari raya Idul Fitri 2022.

Demikian, Bank Indonesia terus melakukan perluasan QR Indonesian standar melalui implementasi program SIAP yaitu sehat, inovatif, dan aman pakai QRIS untuk mendukung pencapaian tambahan 15 juta pengguna baru QRIS pada Tahun 2022, serta meningkatkan batas transaksi keuangan Indonesia QRIS dari semula 5 juta menjadi dua kali lipat 10 juta berlaku 1 Maret 2022.

“Semuanya dilakukan untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat,” pungkas Perry.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, nilai transaksi uang elektronik di Indonesia meningkat lebih dari 100 kali lipat. Yakni dari Rp2 triliun di 2012 menjadi Rp205 triliun pada 2020 lalu.

"Ini menggambarkan dalam kurun waktu kurang dari satu dekade kenaikan (transaksi uang elektronik) lebih dari 100 kali lipat. Jadi, kita tidak hanya menggambarkan tentang pertumbuhan linier single digit, ini adalah eksponensial," ujar Sri Mulyani dalam acara Opening Ceremony The 3rd Indonesia Fintech Summit 2021, Sabtu (11/12).

Sri Mulyani bilang, tingginya peningkatan nilai uang elektronik digital di Tanah Air tak lepas dari perubahan perilaku masyarakat untuk lebih memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai transaksi ekonomi.

Mengingat, adanya sejumlah kemudahan yang ditawarkan teknologi digital dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

"Selain itu, ini diakselerasi dengan adanya pandemi Covid-19," imbuhnya.

Oleh karena itu, pemerintah bersama regulator terkait terus berupaya melahirkan berbagai kebijakan yang dapat menstimulus kelangsungan ekonomi digital. Dengan begitu, diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19.

"Ini sebagaimana yang di sampaikan bapak presiden (Jokowi) dalam berbagai kesempatan agar menekankan light and touch (sentuhan lembut) dari sisi regulasi," tandasnya.

Peran ekonomi digital dalam mendukung UMKM semakin nyata. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin banyak yang ikut mengadopsi metode pembayaran menggunakan uang elektronik berbasis aplikasi, salah satunya OVO.

Pelaku UMKM banyak merasakan dampak positif dari hadirnya uang elektronik, seperti meningkatkan transaksi, pencatatan keuangan yang lebih teratur, dan meningkatkan literasi keuangan dengan membuka akses terhadap layanan keuangan perbankan dan digital.

Hal tersebut terungkap dalam survei yang dilakukan oleh CORE Indonesia terhadap 2.001 UMKM mitra di 12 kota di 8 provinsi pada awal 2021.

Hasil studi memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang dijadikan responden merasa terbantu sejak bergabung di platform pembayaran digital OVO.

Yang menarik, perbaikan yang dialami tidak hanya terkait fasilitas pembayaran nirtunai sebagai alternatif bagi pelanggan yang ingin menghindari penggunaan uang tunai. Sebagian besar responden survei juga melaporkan peningkatan transaksi harian dan pendapatan bulanan, serta kini lebih sering menggunakan layanan perbankan jika dibandingkan sebelum bergabung dengan OVO.

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah memaparkan sebanyak 73 persen UMKM sekarang ini lebih sering menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi.

Sekitar 70 persen UMKM mengalami peningkatan transaksi harian dengan rata-rata kenaikan hingga 30 persen. Rata-rata pendapatan per bulan pun meningkat 27 persen bagi 68 persen responden yang mengalami peningkatan pendapatan setelah bergabung dengan OVO.

“Sementara ekosistem OVO seperti Grab juga memberikan dampak ekonomi sosial yang signifikan bagi UMKM di tengah pandemi COVID-19. Sekitar 91 persen pelaku UMKM yang disurvei telah terhubung dengan ekosistem luas OVO, dan mendapatkan manfaat nyata dengan rata-rata kontribusi ekosistem OVO mencapai 18 persen dari total penjualan mereka," kata Piter Abdullah, dikutip Sabtu (2/9/2021)

Ekonom Senior dan Founder CORE Indonesia, Hendri Saparini menjelaskan, dari survei CORE diketahui bahwa ternyata perilaku pelaku usaha dapat menyesuaikan dengan transformasi digital yang ada. “Jadi, tidak perlu khawatir bahwa perubahan perilaku tidak diikuti oleh pelaku usaha, khususnya UMKM. Kenyataannya, pelaku usaha juga cepat mengadopsi inovasi di bidang digitalisasi pembayaran. Selanjutnya ini menjadi aset bagi pemerintah, karena digitalisasi pembayaran ini menghasilkan big data yang luar biasa,” kata Hendri Saparini.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi & UKM Eddy Satriya mengapresiasi riset CORE Indonesia ini. Adopsi pembayaran digital semakin kencang seiring dengan pandemi COVID-19, khususnya terpengaruh berbagai pembatasan mobilitas. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peranan penting sebagai roda penggerak ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Menurut Badan Pusat Statistik, lebih dari 64 juta UMKM Indonesia berkontribusi sekitar 61 persen bagi PDB nasional.

Eddy juga mengutarakan, digitalisasi pembayaran tidak hanya bermanfaat bagi pelaku UMKM tetapi juga masyarakat luas. Dengan kata lain, digitalisasi pembayaran berdampak besar bagi upaya pemajuan bangsa. Kemenkop UKM pun optimistis atas target 30 juta pelaku UMKM bertransformasi ke digital pada 2023.

“Kami optimistis target tersebut bisa tercapai. Kami terus mengumpulkan secara langsung UMKM untuk dibimbing sehingga kapasitas produksi mereka terus menjadi lebih baik sejalan dengan perbaikan kualitas,” tutur Eddy.