Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Buruh Minta Pemerintah Tambah Program Jaminan Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengeluhkan kondisi bahan pangan yang melambung dan tak segera turun meskipun Lebaran telah usai. Bahkan harga minyak goreng curah maupun kemasan masih mahal meskipun telah ada berbagai kebijakan.

Said Iqbal mengatakan, penurunan harga minyak goreng akan menjadi salah satu tuntutan yang akan diserukan dalam aksi demonstrasi yang bakal digelar di depan DPR RI Sabtu, 14 Mei 2022.

Aksi demo ini merupakan rangkaian peringatan hari buruh internasional atau May Day yang seharusnya jatuh pada 1 Mei 2022.

“Turunkan harga bahan-bahan pokok terutama minyak goreng kemasan masih mahal, minyak goreng yang sudah disubsidi pemerintah juga masih mahal juga bahan pokok lainnya,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (13/5/2022).

Selain itu, ia juga menegaskan menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite. Lalu, ia pun menolak rencana kenaikan LPG subsidi 3 kilogram.

“Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia juga menolak rencana kenaikan BBM pertalite dan LPG 3kg,” katanya.

Di sisi lain, sebagai harapan adanya jaminan, Iqbal meminta pemerintah untuk menambah jenis jaminan sosial. Khususnya tentang jaminan makanan bagi masyarakat miskin dan rentan.

“Tambah program jaminan sosial, yaitu tambahannya jaminan makanan, tidak boleh ada orang miskin di negeri yang kaya,” tegasnya.

Ia pun mengusulkan salah satu skema yang bisa digunakan oleh pemerintah. Yakni dengan menyalurkan uang sebesar Rp 500.000 kepada 27,7 juta orang miskin di Indonesia. Menurutnya, angka ini tidak terlalu besar membebani dana APBN.

“Kalau dibulatkan 30 juta orang, dikalikan Rp 500 ribu cuma Rp 15 triliun perbulan atau setahun dengan APBN adanya Rp 180 triliun,” katanya.

“Partai Buruh akan memperjuangkan jaminan makanan ini, tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya,” imbuh dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kelompok buruh memastikan akan menggelar peringatan hari buruh internasional atau May Day pada 14 Mei 2022 di Gelora Bung Karno Jakarta. Kelompok buruh juga akan menggelar aksi di depan gedung DPR.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, kurang lebih 50 ribu buruh akan turun ke jalan. Jumlah tersebut hanya untuk gelaran aksi di Jakarta saja.

"Kami beritahukan, ada dua kegiatan yang akan dilakukan Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia pada tanggal 14 Mei 2022. Pada jam 10 00 – 12.00 WIB akan dilakukan aksi unjuk rasa di DPR RI. Dilanjutkan pada jam 13.00 – 17.30 WIB berupa May Day Fiesta di GBK," katanya dalam konferensi pers, Jumat (13/5/2022).

Ia mengatakan, semula massa yang turut memperingati May Day ini berjumlah 100 ribu orang. Namun, karena alasan protokol kesehatan di GBK, jumlahnya dikurangi hampir setengahnya.

"Dikarenakan harus memenuhi protokol Kesehatan, jumlah massa yang seyogyanya 100 ribu dikurangi menjadi 50-an ribu orang, berasal dari DKI, Jabar, dan Banten," paparnya.

Selain di DKI Jakarta, Iqbal menuturkan setiap butuh juga akan turut menggelar aksi. Jumlahnya secara akumulasi mencapai 50 ribu buruh di berbagai daerah.

"Secara bersamaan, juga akan dilakukan aksi serempak di berbagai daerah, 20 ribu buruh di Surabaya, 5 ribu buruh di Semarang, 15 ribu buruh di Batam, 5 ribu buruh di Medan," katanya.

"dan puluhan ribu buruh lainnya yang tersebar di kota-kota industri seperti Yogyakarta, Aceh, Padang, Bengkulu, Riau, Lampung, Sulawesi, Makasar, Gorontalo, Morowali, Kendari, Bitung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Maluku, Mataram, Ternate, dan beberapa kota industri lainnya," imbuhnya.

Dalam peringatan hari buruh tahun ini, Iqbal menyebut ada 18 tuntutan yang akan disuarakan. Mulai dari penolakan UU Cipta Kerja, tolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai, hingga menuntut pendidikan gratis.

(1) Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja;

(2) Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas;

(3) Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;

(4) Tolak upah murah;

(5) Hapus outsourcing;

(6) Tolak kenaikan pajak PPn;

(7) Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran;

(8) Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan;

(9) Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria;

(10) Stop kriminalisasi petani;

(11) Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis;

(12) Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS;

(13) Pemberdayaan sektor informal;

(14) Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

(15) Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya;

(16) Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;

(17) Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan

(18) Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.