Bank Dunia Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 5,1 Persen di 2022

Liputan6.com, Jakarta Bank Dunia merilis ramalan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Khusus Indonesia pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai 5,1 persen pada 2022.

Prediksi ini tertuang dalam laporan Bank Dunia bertajuk laporan Global Economic Prospects. Pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun ini didukung harga ekspor komoditas yang lebih tinggi dan konsumsi domestik.

Melansir laporan tersebut, Rabu (8/6/2022), pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah dari prediksi Bank Dunia sebelumnya sebesar 0,1 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 5,3 persen dan 2024 sebesar 5,3 persen.

Penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan Malaysia. Ramalan pertumbuhan negara jiran ini diprediksi lebih besar dari Indonesia mencapai 5,5 persen.

Bank Dunia menyebutkan pemulihan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah, meninggalkan output di hampir dua pertiga ekonomi di bawah tingkat pra-pandemi.

Adapun pertumbuhan ekonomi Filipina didorong konsumsi secara umum menguat tahun ini. Ekonomi Thailand didukung menggeliatnya kembali pariwisata.

Meski diakui langkah lockdown imbas covid 19 telah menghambat pemulihan di beberapa Pulau Pasifik yang bergantung pada pariwisata ekonomi. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, optimis tahun depan pemulihan ekonomi akan terus berjalan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Rabu (8/6/2022).

“Kita tetap optimis bahwa tahun 2023 momentum pemulihan ekonomi akan tetap bisa berjalan. Namun disisi lain kita juga melihat adanya munculnya risiko baru,” kata Menkeu.

Menkeu mengatakan, kisaran angka pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen yang telah ditetapkan akan menjadi bekal Pemerintah dalam menyusun RAPBN 2023.

“Kami menerima tadi range yang sudah ditetapkan dan ini akan menjadi bekal kami untuk menetapkan titik nanti pada saat menyusun RAPBN 2023,” ujarnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Menkeu menyampaikan kepada jajaran Komisi XI DPR RI, bahwa hasil dari pertemuannya dalam forum Islamic Development Bank memang membahas mengenai risiko global yang dirasakan, dan menjadi bahan pembahasan dalam Governor's Roundtable.

“Dimana kita membahas mengenai munculnya resiko terutama dari sisi kenaikan inflasi karena harga-harga energi dan pangan, yang akan menyebabkan pengetatan dari moneter,” ujarnya.

Bendahara negara ini menyampaikan, dalam Governor's Roundtable dibahas mengenai seberapa cepat dan seberapa ketat kebijakan moneter untuk menangani inflasi, yang akan berdampak pada pelemahan dari sisi produksi.

Maka, hal ini akan terus menjadi bahan pembahasan pada level makro policy di semua forum baik forum ekonomi dan keuangan, termasuk pihaknya juga akan membahas dalam pertemuan G20 mendatang.

“Jadi di dalam konteks ini nanti kita akan lihat dampaknya kepada pembahasan kita adalah tadi kalau seandainya pengetatannya cepat dan tinggi ketat. Maka dampak terhadap kelemahan ekonomi global akan terlihat spillover nya ke seluruh dunia,” ujarnya.