Liputan6.com, Luwu - DPRD Kabupaten Luwu memberikan dukungan penuh terhadap percepatan produksi PT Masmindo Dwi Area (MDA) guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mengentaskan kemiskinan. Harapan ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Camp Awak Mas milik PT MDA yang berlokasi di Desa Ranteballa, Kecamatan Latimojong, pada Sabtu (19/4/2024).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD Luwu didampingi langsung oleh Staf Ahli Bupati Luwu bidang Politik dan Hukum, Masling Malik. Masling menyampaikan bahwa kehadiran PT MDA diharapkan mampu menjadi katalis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, Luwu bisa keluar dari kategori kabupaten miskin dengan hadirnya PT MDA,” ujar Masling dalam keterangannya yang diterima, Selasa (22/4/2025).
Advertisement
Hingga 2024, Kabupaten Luwu masih berada di peringkat ketiga dari lima kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan, dengan persentase penduduk miskin mencapai 11,70 persen. Meski angka kemiskinan di tingkat provinsi turun menjadi 8,06 persen, posisi Luwu belum menunjukkan perubahan signifikan.
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali (Fraksi NasDem), bersama Wakil Ketua Andi Mammang (Fraksi Gerindra). Turut hadir pula sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi, antara lain Abd Akbar Sunali (PPP), Sender Rante dan Irpan Malik (PDIP), H. Suparman Polo Buntu (PKB), Irvan (NasDem), Nadia (Demokrat), Sukma (PPP), dan Ridwan (Gerindra).
Beberapa kepala dinas dan perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) juga turut mendampingi, termasuk Kadis Tenaga Kerja Hasbullah Bin Mus, Kepala BPBD Andi Baso Tenriesa, Kadis Pertanahan Erham Lanco, serta perwakilan dari Dinas PUTR, PTSP, Bappelitbanda, dan Perkim.
Agenda utama kunjungan ini adalah melakukan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu, khususnya terkait wilayah kontrak karya PT Masmindo Dwi Area yang mencakup sekitar 14.900 hektare di Kecamatan Latimojong.
Dukungan DPRD Luwu
Ketua DPRD Ahmad Gazali menyatakan bahwa percepatan operasional PT MDA sangat penting agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat secara luas. Ia juga menekankan perlunya sinkronisasi RTRW untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang sebelum penetapan Peraturan Daerah (Perda).
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Wakil Ketua DPRD Andi Mammang, yang menambahkan bahwa pertemuan ini krusial untuk menghindari kekeliruan data dan informasi dari PT MDA yang dapat berdampak pada proses perencanaan.
Rombongan DPRD disambut oleh Acting Kepala Teknik Tambang PT MDA, Tri Adi Sugiarto, beserta jajaran manajemen perusahaan. Tri Adi menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD dan menyatakan dukungan penuh terhadap proses sinkronisasi RTRW.
Ia menjelaskan bahwa dari total luas kontrak karya, hanya sekitar 10 persen atau 1.430 hektare yang akan digunakan pada tahap awal operasional. Sisanya akan dipertahankan sebagai kawasan hijau guna menjaga keseimbangan lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, Abd Akbar Sunali dari Fraksi PPP menekankan pentingnya memperhatikan kontur wilayah dalam pemanfaatan lahan agar dampak lingkungan bisa diminimalisir.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak perusahaan, percepatan produksi PT MDA diharapkan menjadi langkah konkret dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Luwu.
Simak juga video pilihan berikut ini :
Advertisement
