Penyelidikan Safeguard Disetop, Sabun Indonesia Siap Kuasai Madagaskar

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia siap tancap gas ekspor produk sabun ke pasar Madagaskar. Hal ini usai Pemerintah Madagaskar menghentikan penyelidikan pengamanan atau safeguard untuk produk sabun Indonesia setelah sempat tertunda selama lebih dari satu tahun karena pandemi Covid-19.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan, keputusan penghentian penyelidikan ini tertuang dalam sirkulasi Notifikasi Madagaskar yang dirilis di situs Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 3 Mei 2022.

“Berita baik ini diyakini dapat menjadi dorongan bagi produsen sabun Indonesia untuk kembali menggeliat di pasar Madagaskar setelah terancam dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP),” ujar Muhammad Lutfi dalam keterangan tertulis, Jumat (10/6/2022).

Produk sabun asal Indonesia dianggap memiliki potensi mengganggu kinerja industri produk serupa karena memiliki kualitas yang kompetitif dengan jangkauannya menyeluruh di Madagaskar.

“Namun demikian, keputusan pembebasan BMTP akhirnya diambil dan hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi eksportir Indonesia untuk menjadi lebih bersaing di pasar Madagaskar, terutama sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 ini,” ungkap Lutfi.

Sebelumnya, Pemerintah Madagaskar menginisiasi penyelidikan safeguard produk sabun kepada semua negara, termasuk Indonesia pada 14 Agustus 2019. Kemudian pada 14 September 2020, Otoritas Investigasi Madagaskar (ANMCC) merekomendasikan penerapan safeguard measures terhadap produk soap noodle (bahan dasar sabun) asal Indonesia dengan kuota sebesar 6,5 ribu ton per tahun.

Untuk produk yang melebihi kuota akan dikenakan bea masuk tambahan sebesar 34 persen dengan penurunan 2 persen setiap tahun hingga tahun keempat.

Bea masuk tambahan tersebut juga akan diberlakukan untuk impor produk sabun jadi. Namun, Pemerintah Madagaskar akhirnya memutuskan untuk tidak menerapkan tindakan safeguard meskipun ANMCC berpandangan industri produk sabun di Madagaskar mengalami kerugian material akibat impor produk serupa.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Veri Anggrijono mengungkapkan, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi keputusan Pemerintah Madagaskar. Di antaranya melalui konsultasi dan komunikasi informal dengan pihak Madagaskar.

“Kesuksesan ini tidak terlepas dari kerja sama antarinstansi Pemerintah Indonesia dan pelaku usaha. Langkah proaktif untuk menyikapi penyelidikan ini patut ditiru untuk penanganan kasus-kasus lainnya,” imbuh Veri.

Direktur Pengamanan Perdagangan Natan Kambuno menambahkan, instrumen trade remedies belakangan ini semakin gencar digunakan negara mitra dagang Indonesia, terutama untuk memproteksi industrinya.

“Diharapkan hasil positif ini dapat mengembalikan performa ekspor produk sabun Indonesia yang sempat terganggu ke Madagaskar,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM mengapresiasi PT Restu Graha Dana yang baru saja melakukan ekspor 150 kontainer sabun olahan UMKM ke enam negara di Afrika dan Timur Tengah. Diharapkan langkah ini menjadi semangat baru bagi para UKM untuk terus berdaya saing dan menembus pasar global.

"Ini salah satu prioritas kita agar UMKM masuk pasar global," kata Deputi Bidang UKM, KemenKopUKM, Hanung Harimba Rachman dalam acara Peluncuran Ekspor 150 Kontainer Sabun, Sabtu (15/1/2022).

Hanung menjelaskan, saat ini pemerintah ingin meningkatkan kontribusi ekspor UKM mencapai 17 persen di tahun 2024, di mana saat ini baru mencapai 15,6 persen.

Menurutnya, untuk memastikan target peningkatan kontribusi ekspor UKM ini, pelaku UKM nasional membutuhkan biaya logistik yang lebih murah dan pengurusan administrasi ekspor yang lebih cepat.

"Kelangkaan kontainer menjadi permasalahan utama untuk UKM. Akibatnya biaya pengangkutan mahal atau biaya yang naik 300 persen, dan risiko kerusakan sangat tinggi karena lamanya penyimpanan produk," ujarnya..

Selain kelangkaan kontainer, lanjut Hanung, kendala lainnya ialah pemetaan permintaan domestik atau tidak adanya market intelligence untuk menanggapi peluang produk, kapasitas produk, sertifikasi internasional, dan kemudahan pembiayaan ekspor bagi pelaku UKM.

Dia pun menegaskan, kontribusi ekspor Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Tiongkok yang memiliki kontribusi ekspor UKM sebesar 68 persen, dan indeks kinerja logistik 3,61, serta India dengan kontribusi ekspor UKM 40 persen dan indeks kinerja logistik 3,18.

"Ini menunjukkan kurang efisiennya waktu dalam pemenuhan dokumen ekspor serta kurangnya dukungan infrastruktur bagi pelaku UKM Indonesia untuk ekspor produknya. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ujar Hanung.

Kendati begitu, dalam membangun ekosistem ekspor yang kondusif bagi UKM, KemenKopUKM telah menyediakan berbagai program, di antaranya SMESCO Hub Timur untuk mengagregasi produk UMKM dan koperasi wilayah timur Indonesia, baik untuk target pasar di dalam dan luar negeri.

Selain itu, KemenKopUKM juga menyediakan SMESCO Labo untuk skill enrichment bagi semua pelaku usaha atau industri kecil dan menengah. Di dalam SMESCO Labo ini, tersedia beberapa fasilitas laboratorium yang sudah tersedia, seperti mechanical lab, photography lab, food lab, dan handicraft labo.

"Kita juga punya Rumah Produksi Bersama dalam komoditas produk nilam, rotan, bio farma, kelapa, dan sapi. Angkutan kargo terjadwal, dan logistik bersubsidi kolaborasi bersama Garuda Indonesia. Pembiayaan ekspor. Sertifikasi internasional, sertifikasi mutu ISO/HACCP, FSSC, BRC, Organik, dan SVLK. Satgas pengembangan ekspor. Agenda pameran internasional dalam G20 ada 150 side event yang bisa dimanfaatkan untuk promosi UMKM, juga MotoGP, Muslim Indonesia Fashion Festival, serta berbagai program lainnya," pungkas Hanung.