Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo bagian dari reshuffle kabinet 2022 segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Permintaan ini disampaikan Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding melansir Antara di Jakarta.
"Sebagai pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, KPK mengimbau untuk melaporkan harta kekayaan paling lambat tiga bulan sejak pengangkatan," kata dia.
Advertisement
Ipi mengatakan LHKPN merupakan wujud komitmen antikorupsi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanat Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
UU mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
Selain itu, KPK juga mengingatkan agar para penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan mereka secara jujur, benar, dan lengkap.
Sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.
Presiden Jokowi resmi melantik dua menteri baru dan tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu kemarin, 15 Juni 2022. Ini bagian dari reshuffle kabinet.
Dua orang menteri yang dilantik adalah Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Kemudian Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.
Sementara, tiga orang wakil menteri yang dilantik ialah Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN menggantikan Surya Tjandra, John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto dan Zulkifli Hasan Jadi Menteri
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Adapun Hadi menggantikan posisi Sofyan Djalil yang terkena reshuffle kabinet oleh Jokowi. Pelantikan Hadi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.
Selain Hadi, Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Zulhas menggantikan posisi M Luthfi yang juga terkena reshuffle.
"Saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Kedua Haji Tjahjanto sebagai Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional."
Sebelumnya, Hadi memanggil mantan Hadi Tjahjanto ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022). Hadi mengaku sedang berolahraga lalu dipanggil mendadak oleh Jokowi.
"Baru saja makanya saya ngebut," ucap Hadi sebelum bertemu Jokowi di Istana, Selasa.
"Enggak ada ini baru olahraga langsung lari saya," sambungnya.
Sofyan Djalil sempat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK, tepatnya sejak 2014-2015. Pada tahun 2016, dia ditunjuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Sementara itu, Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI pada 2017-2021. Di masa pemerintahan Jokowi, Hadi pernah menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Udara hingga Irjen Kementerian Pertahanan RI.
Advertisement
Panggil Sejumlah Tokoh
Sebelumnya, Jokowi memanggil sejumlah tokoh dan menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 14 Juni 2022 sore.
Mulai dari, Menteri Perdagangan (Mendag) M Luthfi, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Kemudian, Wamen ATR/BPN Surya Tjandra dan Mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Jokowi dikabarkan turut memanggil Ketua Umum PAN Zulkifi Hasan.