Pengusaha Minerba Temui Dubes RI untuk AS, Bahas Apa?

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu bara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira beserta jajaran mendatangi Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS), Rosan P. Roeslani, akhir pekan lalu di Kedutaan Besar (KBRI) Washington DC. Keduanya membahas soal pengembangan industri hilir bernilai tambah di sektor energi Indonesia dengan meningkatkan investasi dan kemitraan.

"Pengembangan industri hilir di sektor energi harus kita tingkatkan melalui investasi dan kemitraan, apalagi di tengah transisi energi fosil menjadi energi terbarukan. Hal ini kami diskusikan dengan Pak Rosan," Ucap Anggawira dalam pernyataan pers, Senin (20/6/2022).

Sementara itu, Dubes Rosan menyambut hangat kedatangan ASPEBINDO dan menyampaikan trend transisi energi bersih di dunia. Ia juga menyampaikan beberapa kebijakan di Amerika Serikat yang mendukung transisi energi.

“Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) saat ini tengah menjadi perhatian dunia, termasuk di Amerika Serikat. Momentum ini harus kita gunakan bersama untuk membangun industri bernilai tambah di Indonesia, kuncinya adalah investasi dan kemitraan. Saya menyambut baik kedatangan ASPEBINDO yang memiliki semangat ini," tegas Rosan.

Dalam kunjungannya ke KBRI Washington, Ketua Umum ASPEBINDO memang datang secara khusus untuk menyampaikan minat meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi di Indonesia untuk pengusaha energi terbarukan.

Dalam ungkapan awalnya, Anggawira menyampaikan saat ini banyak pengusaha skala kecil dan menengah dengan inovasi produk energi terbarukan yang membutuhkan dukungan

“Saat ini di Indonesia banyak pengusaha skala kecil dan mene yang menghasilkan inovasi di bidang energi terbarukan. Kita harus bergerak bersama untuk mendukung pengusaha-pengusaha ini dalam mendorong transisi energi di Indonesia, kami berharap KBRI dapat memfasilitasi pengusaha-pengusaha ini.” Ungkap Anggawira.

Menyambut usulan tersebut Dubes Rosan secara khusus mengundang perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah yang tergabung dalam ASPEBINDO untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan perusahaan dari Amerika Serikat melalui KBRI.

“Ambisi kolektif untuk mensukseskan transisi energi di Indonesia menjadi semangat kami di ASPEBINDO, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan KBRI Washington DC . Kami yakin akan muncul pengusaha-pengusaha besar di bidang energi terbarukan dari ASPEBINDO," tutup Anggawira.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara terkait penyebab belum optimalnya penerimaan negara dari usaha sektor mineral dan batu bara (Minerba).

Diakuinya, hal ini disebabkan masih banyak tikus-tikus yang menggerogoti bisnis minerba di dalam negeri sejak lama.

"Saya lihat di dalam ini masih banyak tikus-tikus yang perlu diselesaikan. Dan saya kira akan banyak penerimaan dari Kementerian Keuangan dapat dari sini," tegasnya dalam acara Peluncuran SIMBARA dan Penandatanganan MoU Sistem Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, Selasa (8/3).

Menko Luhut menyampaikan, pangkal persoalan atas permasalahan tersebut ialah belum terintegrasinya kegiatan bisnis sektor minerba. Sehingga, pemerintah dan otoritas terkait lainnya kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha sektor minerba.

"Bertahun-tahun kita biarkan (sektor minerba) ini semua tercerai-berai," tekannya.

Atas dasar itu, Menko Luhut menilai perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh pada sektor bisnis minerba di Tanah Air. Antara lain dengan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Komoditas Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) yang diinisiasi antar kementerian/lembaga terkait.

Dia menerangkan, salah satu kunci kesuksesan SIMBARA dalam memerangi korupsi di sektor minerba dimulai dari hulunya terlebih dahulu. Yaitu keterbukaan data dari seluruh pemangku kepentingan. Lalu sebagai respon lanjutan, maka digitalisasi dari integrasi data yang selama ini sudah dimulai di masing-masing kementerian/lembaga untuk disinergikan.

Tak hanya itu, melalui SIMBARA juga akan mengkoordinasi upaya pemenuhan kewajiban DMO bagi produsen batu baru. Kebijakan ini mutlak, menggunakan sistem pengawasan berbasis elektronik dan penerapan sanksi otomatis yang tegas atas pelanggarannya.

Selanjutnya, SIMBARA dipakai untuk memastikan akurasi dan transparasi data produksi guna mengamankan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), kemudian Validasi dan konsistensi data Laporan Hasil Verifikasi (LHV) lalu Laporan Surveyor (LS) juga perlu diperhatikan, serta pengawasan dan penertiban batu bara illegal oleh pelaku usaha, baik produsen maupun pedagang perantara.

Tiga fokus tersebut menjadi fitur/komponen dalam SIMBARA. Di mana SIMBARA ini menjadi mekanisme usulan berbasis sistem elektronis yang memuat real time data dari hulu ke hilir.

"Maka manfaat simbara akan mewujudkan efektivitas pengawasan data secara akurat, tata kelola data yang baik. Sehingga terciptanya gol efisiensi dan efektivitas pelayanan dengan penerapan teknologi," tutupnya.