Kinerja BUMN Terus Membaik, Ini Buktinya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membanggakan kinerja BUMN yang terus membaik dari tahun ke tahun. Semakin banyak perusahaan dengan laporan keuangan yang semakin sehat.

Erick Thohir menjelaskan, pada 2021 lalu BUMN pembukuan laba bersih Rp 126 triliun (unaudited), tumbuh tinggi dibandingkan periode 2020 yang sebesar Rp 13 triliun.

Selain itu, peningkatan laba juga dibarengi penurunan rasio utang berbasis bunga terhadap Modal Tertanam turun menjadi 35 persen. Kemudian, rasio utang berbasis bunga terhadap EBITDA yang turun dari 4,5 kali menjadi 3,5 kali pada 2021.

"Alhamdulillah berkat transformasi dengan mengedepankan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang baik, efisiensi, dan profesional, kinerja keuangan BUMN semakin baik, semakin sehat. Laba bersih meningkat signifikan, sementara struktur pendanaan, dan kapasitas pembayaran utang BUMN terus menguat, berada pada rasio perusahaan dengan rating investment grade," ucap Erick, Jumat (8/7/2022).

Kementerian BUMN melakukan sejumlah inisiatif strategis untuk meningkatkan kapasitas utang dan struktur modal BUMN. Yang pertama, restrukturisasi utang BUMN diantaranya Waskita Karya, PTPN III, dan Garuda Indonesia yang semuanya merupakan BUMN yang memiliki kondisi keuangan yang melemah akibat Covid-19.

"Langkah tegas telah dilakukan pada 2021 lalu dengan bernegosiasi dengan para kreditur, dengan perjanjian restrukturisasi yang telah dilakukan untuk Waskita dan PTPN III di tahun 2021. Untuk Garuda Indonesia, meskipun rencana perjanjian belum disetujui dalam tahun 2021, baru saja mendapat persetujuan rencana restrukturisasi dalam PKPU," jelas Erick.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Erick Thohir menambahkan, Kementerian BUMN juga fokus pada langkah-langkah menurunkan utang pada neraca melalui penguatan posisi ekuitas pada BUMN strategis yang terdampak Covid-19.

Total Penanaman Modal dan Dukungan Pemerintah kepada BUMN tahun 2021 mencapai Rp 68,9 triliun, yang lebih dari 80 persen dari total tersebut dialokasikan kepada BUMN strategis dalam menjalankan penugasan termasuk penugasan Proyek Strategis Nasional.

"Kami juga fokus pada peningkatan EBITDA untuk memperkuat kapasitas bayar utang, dengan meningkatkan penjualan dan meningkatkan efisiensi dan margin operasional. Perbaikan kinerja BUMN tentu memiliki dampak besar bagi masyarakat dan negara. BUMN sehat, kontribusi meningkat," pungkasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Kementerian BUMN mendapat predikat wajat tanpa pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ini buah dari transformasi yang dilakukan.

Laporan Keuangan Kementerian BUMN kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya berturut-turut. Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Tahun 2021 diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara VII BPK RI Hendra Susanto kepada Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (7/7/2022).

Pencapaian ini sekaligus menandai diperolehnya predikat opini WTP secara konsisten sejak tahun 2007.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, segala transformasi yang ada di Kementerian BUMN dan BUMN selama 3 tahun terakhir merupakan hasil kerja sama yang erat dengan BPK. Meski kembali mempertahankan predikat opini WTP, Erick tidak berpuas diri.

"Kami berharap dukungan penuh kepada BPK untuk terus membantu kami dalam melanjutkan transformasi ini,” ujar Erick mengutip keterangan resmi, ditulis Jumat (8/7/2022).

Di samping pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2021, Tim BPK juga melakukan Pemeriksaan/Audit Dukungan terhadap Bagian Anggaran (BA) Investasi Pemerintah (BA 999.03) serta BA Pengelolaan Subsidi Pemerintah (BA 999.07).

Langkah ini sebagai dukungan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021 yang juga mendapatkan opini WTP.

Sebagai informasi, BA 999.03 merupakan laporan keuangan pelaksanaan investasi Pemerintah pada Perusahaan Negara (termasuk pelaksanaan PMN dan IP PEN). Sedangkan BA 999.07 merupakan laporan keuangan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada sektor UMKM.

Itu melalui program pemberian subsidi bunga/margin bagi debitur PT Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian sejak tahun anggaran 2020.