Indonesia Ditargetkan Bebas Kemiskinan Ekstrem di 2024

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa merinci arah pembangunan Indonesia. Mulai dari menekan kemiskinan esktrem hingga tingkat pengangguran terbuka.

Salah satu yang jadi perhatian pemerintah, kata Suharso, adalah mengenai penekanan tingkat kemiskinan ekstrem yang ditarget mencapai 0 persen di 2024. Artinya, upaya di 2023 menjadi langkah yang krusial.

"Tingkat kemiskinan utamanya kmeiskinan ekstrim kita berharap tahun 2024 bisa nol dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 2 persen dan tingkat kemiskinan akan kita tekan sampai di 7,5 (persen)," paparnya dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Secara umum, sasaran pembangunan pada tema RKP 2024 mencakup peningkatan progresivitas untuk ekonomi yang inklusif dna berkelanjutan. Kepala Bappenas ini menekanakn komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan ayng komprehensif, termausk kerangka pendanaan dan evaluasi pengendalian.

"Tingkat pengangguran terbuka kita akan tekan di 5,3-6 persen, dan kemudian rasio gini akan ditekan 0,375-0,378 persen," kata dia.

Rinciannya, pertumbuhan ekonomi ditarget 5,3-5,9 persen, lalu pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02 persen, tingkat tkemiskinan 7,5-8,5 persen.

Selanjutnya, indeks pembangunan manusia berkisar 73,31 - 73,49. Indikator lainnya mencakup nilai tukar petani akan dijaga kisaran 105-107 dan nilai tukar nelayan berkisar 107-108.

Lebih lanjut, Suharso menerangkan guna mencapai berbagai indikator tersebut, pemerintah telah menyusun rencana.

Pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, peningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini adalh pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan pekerjaan yang layak. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Keenam, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, sebagai respons terhadap perubahan iklim. Ketujuh, percepatan pembangunan infras dasar, terutama air bersih dan sanitasi.

"Dan tterakhir adalah pengembangan Ibu Kota Nusantara," tukasnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin mempercepat transformasi struktural kedepannya. Tujuannya untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi nasional kedepannya.

Ini sebagai salahs atu respons menghadapi berbagai tantangan global yang dihadapi dunia. Jokowi ingin ada nilai tambah yang didapatkan Indonesia.

"Transformasi struktural terus kita pacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi harus diperkuat," kata dia dalam Pidato Kenegaraan atas RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Joko menegaskan sederet tantangan global yang terjadis aat ini tak boleh membawa bangsa menjadi pesimistis. Bahkan ia mengkalim dalam 8 tahun terakhir telah dipupuk modal penting untuk mendiptakan ekosistem pembangunan yang kondusif.

"Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan," paparnya.

Disamping itu, ia kembali menegaskan ekonomi hijau terus didorong oleh pemeintah. Penggunaan produk dalam negeri juga harus diprioritaskan, guna mengurangi ketergantungan impor.

"Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM naik kelas dan melahirkan decacorn baru kelas dunia di masa depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan dalam hal ini perlu juga diperhatikan soal keseimbangan antara kebijakan makro dan kebijakan fiskal pemerintah.

"Keseimbangan kebijakan makro-fiskal juga terus dijaga. Konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial," ujar dia."Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan panjang," tambah Jokowi.