Kemnaker Buka Program Magang di 5 Destinasi Wisata Super Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi melakukan Kick Off Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2022 pada Sabtu (20/8/2022) di Danau Toba Medan, Sumatera Utara.

Program pemagangan dilakukan guna menunjang 5 Destinasi Wisata Super Prioritas (DWSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya menegaskan, pengembangan 5 DWSP merupakan salah satu program unggulan pemerintah pada sektor pariwisata. Adapun salah satu bagian penting dari pengembangan 5 DWSP, yakni penyiapan SDM pariwisata.

"Penyiapan SDM pariwisata ini sebagai unsur terpenting dalam meningkatkan kualitas produk dan jasa layanan yang mumpuni," kata Menaker Ida, Sabtu (20/8/2022).

Menaker pun berpesan 3 hal agar kualitas SDM Pariwisata semakin meningkat, yakni tata cara pelayanan yang berkaitan dengan bervariasinya kegiatan pariwisata, penggunaan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam bidang pelayanan, dan pengembangan sikap, perilaku, sopan santun, dan sebagainya.

Lebih jauh, ia mengemukakan, pada 2022 Kemnaker telah melaksanakan program pemagangan yang difokuskan di 5 DWSP sebanyak 500 orang yang dilaksanakan di 62 perusahaan.

"Ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan dalam peningkatan kualitas SDM pariwisata," ucapnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi Menaker yang senantiasa mengupayakan agar tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi. Pasalnya, untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 harus ditopang oleh SDM yang mumpuni dan berdaya saing tinggi.

"Saya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam menyiapkan tenaga kerja muda melalui pelatihan vokasi dan pemagangan yang ditandai dengan pelaksanaan Kick Off Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2022, khususnya Pemagangan di 5 Destinasi Wisata Super Prioritas," tuturnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.

Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.

"Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).

Dijelaskan Budi program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi keilmuan maupun etos kerja dan produktivitasnya.

"Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," kata Budi.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Menurut Budi Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.

Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi pekerja.

Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini. "Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia," kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.