Erick Thohir Buka-bukaan soal Harga BBM Naik: Tak Ada Pilihan Lain

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir seakan memberi sinyal adanya kenaikan harga BBM Subsidi baik Pertalite maupun Solar. Namun, ia belum bisa memastikan dengan jelas besaran kenaikan yang akan dilakukan.

Ini sebagai respons mengenai turunnya anggaran subsidi energi dari sekitar Rp 502 triliun di 2022 menjadi sekitar Rp 336,7 triliun untuk 2023 mendatang. Wacana kenaikan harga BBM Subsidi juga turut menghampiri seiring beban uang negara yang semakin berat imbas kenaikan harga minyak dunia.

"Memang tidak ada cara lain yang sedang dipikirkan pemerintah, tapi ini juga belum menjadi penugasan kepada kami," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (24/8/2022).

Penugasan disini merujuk pada ketetapan harga jual Pertalite dan Solar yang mendapat subsidi dan kompensasi dari pemerintah. Harga jual ditetapkab oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai hasil perhitungan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Erick turut membandingkan harga jual Pertamax dan bahan bakar sejenis yang dikeluarkan perusahaan lain seperti Shell. Ada perbandingan hampir Rp 5.000 lebih murah untuk harga jyal Pertamax

"Jadi Pertamax pun disubsidi oleh pemerintah, nah ini salah satu menjadi catatan yang cukup menggelitik kalau misalnya kita mengisi bensin pertamax 'Loh pertamina kok harganya bisa murah?' sebenarnya itu subsidi. Sama juga kalau kita lihat Pertalite dan juga Solar itu disubsidi cukup luar biasa angkanya," paparnya.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah menggodok kebijakan yang akan diambil dalam menangani masalah BBM dan beban subsidi ini. Ada beberapa opsi yang bisa diambil, mulai dari menaikkan harga jual BBM Subsidi, hingga kriteria pembatasan penyaluran BBM Subsidi di lapangan.

Pemerintah juga tengah menggodok revisi Perpres Nomor 191/2014 untuk mengatur kategori-kategori yang berhak mendapat BBM Subsidi. Rencananya, hasil revisi akan terbit pada Agustus 2022 ini.

Lebih lanjut, turunnya jumlah alokasi subsidi energi di 2023 menurut Erick bukan langkah menghilangkan subsidi. Hanya saja, angka yang digelontorkan lebih rendah dari sebelumnya.

Ini akibat dari adanya koreksi harga acuan minyak mentah indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP). Pemerintah mengubah ICP menjadi sekitar USD 93 per barel, dari sebelumnya USD 63 per barel.

Menurut Erick, harga minyak dunia yang saat ini berada di sekitar USD 105 per barel mengartikan pemerintah masih memberikan subsidi pada selisih harga tersebut. Artinya, ada tambalan yang dilakukan pemerintah sekitar USD 10 per barel minyak mentah.

"Pemerintah tidak menghilangkan subsidi, pemerintah tetap hadir, yang dilakukan pemerintah adalah pengurangan subsidi. dari 105 dolar menjadi 90-an dolar," kata dia.

Kendati begitu, mengenai keputusan kenaikan harga BBM ini, Erick masih menunggu kepastian yang diputuskan pemerintah. Namun, ia enggan menyebut kapan waktu jelasnya.

"Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada saat ini. karena saya terus terang belum ada rapat kelanjutan, nanti mungkin kalau sudah menjadi hal yang menjadi kebijakan pemerintah saya bisa sampaikan," tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah disebut-sebut akan menaikkan harga BBM penugasan jenis Pertalite pekan ini. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan.

Hal ini menyusul posisi Pertamina sebagai penyuplai Pertalite ke pasaran. Sedangkan, harganya diatur melalui diskusi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Arya mengaku belum mengetahui kepastian besaran naiknya harga Pertalite. Alasannya, kedudukan Pertamina hanya sebagai operator.

"Enggak tahu dong (harga Pertalite), Pertamina kan hanya operator, ini kan ada (diskusi) dari Kementerian Keuangan, ESDM, Kemenko Perekonomin, itu yang mengatur. Kalau kita kan operator, cuma ditugaskan negara, kita ikuti saja," kata dia kepada wartawan di Kementerian BUMN, Selasa (23/8/2022).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut keputusan menaikkan Pertalite akan diambil pekan ini. Namun, pemerintah diminta untuk menghitung dengan detail terkait besarannya.

Disamping itu, Arya mengatakan pendataan masyarakat yang berhak membeli Pertalite melalui skema MyPertamina tetap akan dijalankan. Sesuai tujuannya, agar penyaluran BBM bersubsidi dan penugasan sesuai dengan sasaran.

"Kan namanya pendaftaran harus tetap dibuat dong, nanti mudah-mudahan dengan pendaftaran (MyPertamina) yang ada data kita makin baik. Sehingga nanti kalau dibutuhkan subsidi untuk yang berhak, maka data itu sudah siap," bebernya.

Arya enggan berkomentar jauh ketika disinggung mengenai pembatasan pembelian BBM Subsidi. Ia hanya memastikan data yang dihimpun lewat MyPertamina akan siap kedepannya jika dibutuhkan.

"enggak tahu, mana tau ada kebijakannya nanti, dan kita harus siap," tukasnya.