Jelang Kenaikan BBM, Tengok Prediksi BI Soal Dampak ke Inflasi

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengeluarkan perkiraan terbaru mengenai inflasi menjelang keputusan Pemerintah terkait kenaikan terkait harga BBM. 

"Inflasi inti dan ekspetasi inflasi diprakirakan berisiko meningkat akibat kenaikan BBM nonsubsidi](5050884 "") dan inflasi kelompok volatile food, serta semakin menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan," bunyi paparan Gubernur BI  Perry Warjiyo, dalam  rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (31/8/2022).

"Inflasi kemungkinan besar akan lebih tinggi dari batas atas, 4 persen kemudian bisa mendekati sekitar 5 persen akhir tahun ini," ungkapnya.

Untuk tahun depan, inflasi juga akan di atas 4 persen. Menurut Perry Warjiyo, hal itu bergantung dari kebijakan penyediaan subsidi oleh pemerintah.

"Tahun depan ada risiko melebihi batas atas dari sasaran yaitu di atas 4 persen dan akan sangat dipengaruhi kebijakan fiskal berkaitan penyediaan subsidi untuk berbagai hal," tambahnya. 

Sebelumnnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada  Selasa (30/8) memberikan sinyal jika pemerintah akan benar-benar mewujudkan kebijakan harga BBM naik dalam waktu dekat ini.

Ia menyebutkan sejauh ini rencana kenaikan harga BBM tersebut masih dimatangkan.

"Ya tunggu aja besok," kata Arifin Tasrif, dikutip Rabu (31/8/2022).

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) tengah mempersiapkan diri untuk harga BBM naik di tiap stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) milik perseroan. 

Salah satu tanda terlihat pada sebuah SPBU di kawasan Depok, Jawa Barat, dimana Pertamina mulai memasang poster bertuliskan Jalur BBM Subsidi yang seolah untuk membatasi pembelian bahan bakar jenis Pertalite maupun Solar.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, Pertamina dan pemerintah memang telah bersepakat untuk menaikan harga BBM.

Dia meminta konsumen bersabar, karena tampaknya pengumuman terkait itu akan segera dikeluarkan.

"Kita tunggu saja keputusan resmi dari pemerintah. Segera (diumumkan)," ujar Irto kepada Liputan6.com, Rabu (31/8).

Pelaku usaha menunggu insentif yang akan diberikan pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM. Pengusaha melihat kenaikan harga BBM ini akan berdampak ke sektor riil yang tentu saja akan berpengaruh ke dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaya Kamdani mengatakan, pengusaha sebetulnya tak ingin ada kenaikan harga BBM subsidi. Namun, poin intinya adalah perlu adanya solusi yang dihadirkan.

Salah satunya bisa dalam bentuk insentif yang diberikan. Baik itu insentif fiskal maupun nonfiskal utnuk mengantisipasi dampak lanjutan saat dunia usaha mulai bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

"pasti kalau semua orang tanya, pelaku itu semua pasti tidak mau, siapa yang mau? Tapi kita tidak bisa cuma bilang tidak mau, solusinya apa?" kata dia saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

"Makanya saat ini pemerintah mengatakan kelihatannya tak ada pilihan lain, tapi kita coba untuk mempersiapkan insentif-insentif apa gitulih untuk bisa membantu pelaku usaha," tambah dia.

Dalam hal ini, Shinta meminta pelaku usaha dan pemerintah membangun diskusi untuk merumuskan jalan keluarnya. Intinya, ia menunggu insentif yang akan diberikan oleh pemerintah.

"Karena (salah satu dampaknya) kenaikan suku bunga ini juga jadi permasalahan buat kami, karena memang kenaikannya tak terlalu besar, BI sudah mencoba bertahan sekian lama, tapi kita mesti lihat juga ini konversi ke suku bunga pinjaman akan ada dan itu akan mempengaruhi real sector, pasti," terangnya.

Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan akan berpengaruh pada kenaikan suku bunga pinjaman. Artinya, pelaku usaha dan pemerintah perlu lebih hati-hati mencermatinya, salah satunya soal pengawalan imbas kebijakan kedepannya.

"Karena beban biaya untuk pelaku usaha itu sudah cukup besar bagi pelaku usaha dengan kenaikan-kenaikan (harga) yang terjadi," tegasnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang langkah pemerintah menambah subsidi Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini berkaitan dengan rencana kenaikan BBM Subsidi jenis Solar dan Pertalite.

Sebelumnya, pemerintah menjadikan tambahan subsidi ini sebagai bantalan di sisi masyarakat. Khususnya mengantisipasi dampak turunan dari kebijakan mengenai BBM Subsidi yang akan diambil pemerintah.

"Ya, ini snagat dibutuhkan, terutama kita lihat kalau pemerintah skrg sdg evaluasi penarikan subsidi dan lain-lain. Jadi mereka juga mempersiapkan, karena bansos ini sangat dibutuhkan untuk dengan kondisi saat ini, kita harus tingkatkan daya beli, karena kuncinya itu," kata Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaya Kamdani saat ditemui di Rakerkonas Apindo, di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Ia menerangkan, saat ini kondisi daya beli masyarakat cukup menarik. Pasalnya, pada kuartal II 2022, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi pasca Covid-19.

"Karena post covid sudah mulai tuh kencang tapi kita gak bisa, kita harus hati-hati (menjaga daya beli)," ujar dia.

Di sisi yang sama, kebijakan mengenai subsidi BBM yang akan diambil pemerintah perlu juga jadi perhatian. Khususnya dampak turunan seperti inflasi kedepannya.

"kenaikan bahan pangan yang tinggi ini akan turun kan (consumer spending/daya beli), makanya harus di boost dengan insentif tadi, kalau adanya dengan bansos saya sepakat bahwa itu sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi nasional masih terjaga. Meski dibayang-bayangi oleh kenaikan harga BBM subsidi yang akan dilakukan pemerintah.

Ia melihat pada kuartal II ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,44 persen. Angka ini diakuinya diluar dari ekspektasi pemerintah.

Diketahui ini dampak dari kenaikan hara komoditas internasional dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi indonesia saya kira itu tumbuh cepat kuartal kemarin tumbuh 5,44 persen, diluar ekspektasi kita juga, dan kita juga memprediksi waluapun mungkin nanti akan ada kenaikan, penyesuaian harga BBM, kita masih bisa tahun depan ini lebih baik dari 5,44 (persen) ini," katanya dalam Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Selasa (30/8/2022).

Pernyataan ini sekaligus memperkuat kalau pemerintah memang akan mengambil kebijakan harga BBM naik. Serta mendukung berbagai pernyataan soal rencana kenaikan tersebut.

Menko Luhut melihat kegiatan ekonomi masyarakat telah kembali pulih dari pandemi Covid-19. Ini juga menjadi dasar di sisa tahun ini ekonomi Inodonesia akan tumbuh positif.

"Kita yakin karena kita lihat masyarakat sudah keluar, sebagian juga keliathatan sudah bagus," ujarnya.