Harga Bensin Naik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Bahaya

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah masih belum memberikan keputusan resminya terkait wacana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Sebaliknya pemerintah justru menambah anggaran bantuan sosial untuk masyarakat miskin sebesar Rp 24,17 triliun sebagai antisipasi kenaikan harga-harga di tingkat konsumen.

Ekonom INDEF, Nurul Huda meminta pemerintah tetap menjaga harga bensin atau BBM jenis Pertalite seperti sekarang yakni Rp 7.650 per liter. Meskipun dengan harga segitu pemerintah harus membayar kompensasi dan subsidi sebesar Rp 6.300 per liternya.

"Hemat saya, walaupun beban subsidi BBM cukup berat, saat ini sangat perlu untuk menjaga harga Pertalite," kata Huda kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (1/9).

Huda menilai kenaikan harga Pertalite bisa mengganggu tren pemulihan ekonomi nasional. Bahkan bisa menambah angka kemiskinan yang sudah turun di masa pandemi ini.

"Kalau harga Pertalite naik, bisa berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita yang tengah membaik. Dampak lainnya bisa menyebabkan kemiskinan meningkat," kata dia.

Dia menuturkan setiap negara memang memiliki kewenangan dalam memberikan kompensasi atau subsidi energi ke masyarakat. Tujuannya agar belanja pemerintah bisa mendorong kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya jika harga BBM dilepas ke pasar, masyarakat akan menghadapi ketidakpastian akibat fluktuasi harga minyak dunia. Ini berpotensi mendorong masyarakat terjebak dalam kemiskinan.

"Ketika harga tinggi seperti ini banyak masyarakat yang tadinya belum miskin, akan menjadi miskin. Maka menjaga daya beli dan menahan inflasi merupakan salah satu tugas dari pemerintah," katanya.

Walau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kompensasi dan subsidi energi kini telah mencapai Rp 502,4 triliun, namun pemerintah dinilai masih memiliki ruang fiskal untuk menambah anggaran. Mengingat dalam waktu yang bersamaan pemerintah mendapatkan windfall dari kenaikan harga sejumlah komoditas.

Selain itu, bisa juga merealokasi anggaran tidak produktif semisal anggaran pertahanan yang nilainya besar. Anggaran untuk infrastruktur bisa juga untuk dialihkan ke belanja subsidi maupun bantuan sosial.

"Ada juga Anggaran untuk Food Estate, IKN, ataupun KCJB bisa dialihkan ke subsidi. Tapi masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut? Tentu tantangan realokasi anggaran ini sangat berat," ungkapnya.

Sehingga, kata Huda semua keputusan ada di pemerintah. Menurutnya keraguan pemerintah sekarang tidak terlepas dari janji politik Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan harga bensin.

"Pak Jokowi juga terjebak 'janji' untuk tidak menaikkan harga Pertalite, jadi masyarakat pasti memberikan harapan Pertalite harganya tidak naik," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Hingga saat ini pemerintah belum juga menaikkan harga BBM atau bensin bersubsidi, meski kabar soal harga BBM naik makin kencang beberapa waktu terakhir.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun angkat bicara mengenai kepastian kenaikan harga BBM Subsidi. Ia menegaskan, soal ini masih dilakukan penghitungan.

Dalam beberapa waktu belakangan, pemerintah memang berencana menaikkan BBM Subsidi. Namun, kabar kenaikan ini masih sebatas sinyal-sinyal dari pemerintah.

"BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati, masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian," kata dia kepada wartawan, mengutip Keterangan Pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/9/2022).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mememberikan sinyal kuat soal kepastian kenaikan BBM Subsidi. Menurut keterangannya, kenaikan disebut akan terjadi di 1 September 2022, hari ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberikan sinyal jika pemerintah akan benar-benar mewujudkan kebijakan hargaBBM naik dalam waktu dekat ini.

Ia menyebutkan sejauh ini rencana kenaikan harga BBM tersebut masih dimatangkan."Ya tunggu aja besok," kata Arifin Tasrif melansir Antara, Selasa (30/8/2022).

Ditemui pada kesempatan yang berbeda Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap pemerintah bisa menghitung dampak rencana kenaikan harga BBM jika nantinya akan dilakukan.

"Kalkulasi dampak yang harus diperhitungkan bukan hanya untuk pemulihan ekonomi, tetapi untuk masyarakat," ujar Puan di Nusa Dua, Badung, Bali.

Selain itu Ketua DPR RI itu meminta agar pemerintah juga bisa mencermati rencana kenaikan harga BBM dengan sebaik-baiknya.

Sosialisasi yang baik dan tepat terhadap masyarakat, lanjut Puan, turut diperlukan yang bisa dilakukan dengan gotong-royong dan bekerja sama dengan pihak lainnya.

"Jadi jangan sampai saat ingin melakukan kenaikan harga BBM tidak ada sosialisasi yang baik," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelumnya pemerintah terus memberi sinyal kuat akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

Pemerintah telah menyiapkan bantalan Rp24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantuan sosial atas rencana pengalihan subsidi BBM.

Dari total bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah, dan alokasi dana transfer umum pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing.

Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying di tengah wacana kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite maupun Solar.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting meminta masyarakat untuk melakukan pembelian BBM subsidi sesuai kebutuhan. Hal ini untuk menghemat kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Kami menghimbau agar konsumen bisa hemat dalam menggunakan BBM, dan membeli sesuai dengan kebutuhan," ucap Irto kepada Merdeka.com di Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Terkait dengan waktu penerapan kenaikan harga BBM subsidi, Irto belum bisa berkomentar lebih jauh. Saat ini, Pertamina masih menunggu keputusan regulator terkait penyesuaian harga tersebut.

"Kami masih menunggu arahan dari regulator," tekannya.

Sebelumnya, Badan Pengendalian Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali mengingatkan jika kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite maupun Solar untuk tahun 2022 berpotensi habis antara Oktober dan November mendatang. Menyusul, rasio penyaluran Pertalite dan Solar telah mencapai 50 persen lebih dari kuota yang ditetapkan pemerintah di 2022.

"Seperti yang kita sampaikan di berbagai tempat, Oktober atau November bisa sudah tidak ada lagi Pertalite dan Solar. Kecuali ada kebijakan untuk menambah kuota (BBM subsidi)," kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman.

Saleh mencatat, volume penyaluran BBM subsidi jenis Solar mencapai 8,3 juta kilo liter (KL) hingga Juni 2022. Sementara kuota solar subsidi dipatok sebesar 14,9 juta KL.

Adapun, realisasi penyaluran Pertalite per Juni sudah menembus 14,2 juta KL. Padahal, kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 23 juta KL.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang tengah disusun bisa segera diselesaikan. Sehingga, BPH Migas dapat bekerja lebih maksimal dalam mengatur distribusi BBM subsidi tersebut.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat terkait pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah mulai diberikan hari ini. Penyaluran BLT sebesar Rp 600 ribu itu dimulai dari kantor pos Kabupaten Jayapura.

"Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat selama 4 bulan. Per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp 600 ribu, dan diberikan dua kali. Rp 300 ribu, Rp 300 ribu . Hari ini telah dimulai di Kantor Pos Kabupaten Jayapura di Sentani, Jayapura," kata Jokowi di Papua, Rabu (31/8/2022).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, sasaran BLT subsidi BBM tersebut adalah 20,65 juta warga Indonesia. Harapannya, menurut Presiden Jokowi agar daya beli masyarakat menjadi lebih baik.

"Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik," kata Presiden Jokowi.

Selain itu pria asal Surakarta, Jawa Tengah ini menuturkan, sebanyak 16 juta pekerja yang bergaji Rp 3,5 juta per bulan juga mendapatkan subsidi upah sebesar Rp 600 ribu.

"Selain pemberian BLT BBM kepada 20,6 jutapenerima manfaat juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja. Juga sebesar Rp 600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja," kata Jokowi.