Harga BBM Naik, Pedagang Pasar Kian Sengsara

Liputan6.com, Jakarta Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) khawatir kenaikan harga BBM subsidi, bisa berdampak besar terhadap banyak sektor khususnya para pedagang pasar.

"Kenaikan harga BBM iki akan berdampak sangat besar terhadap kenaikan harga sembako. Mungkin hari ini masih belum terlalu terlihat, karena masih penyesuaian harga, namun kenaikan harga sembako itu pasti," kata Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP IKAPPI Ahmad Choirul Furqon, Selasa (6/9/2022).

Diketahui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan menaikkan harga BBM jenis RON 90 atau Pertalite naik dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter. Sementara itu, harga minyak diesel atau Solar naik dari Rp 5.150/liter ke Rp 6.800/liter.

Lanjut Ahmad, mengatakan kenaikan harga BBM akan berdampak banyak hal, dari inflasi hingga harga sengsarakan pedagang pasar.

"Kenaikan harga BBM ini akan memberikan efek domino terhadap kehidupan masyarakat, seperti inflasi, biaya transportasi, hingga lonjakan harga pangan," ujarnya.

Jika inflasi dianalisa awal hanya sekitar 4 persen, maka ada kemungkinan pasca kenaikan harga BBM analisa dari perbankan dan ekonom menyebutkan paling buruk yaitu 6 hingga 8 persen.

"Terus apakah ini baik untuk sebuah negara? Tentu tidak, maka dari itu jika pemerintah ingin membuat kebijakan harus dilihat secara holistik, bukan parsial," jelasnya.

Bahkan, dampak kenaikan BBM sudah mulai terlihat dengan naiknya harga daging ayam dan cabai di sejumlah daerah.

"Dampak kenaikan harga BBM untuk awal saja sudah terlihat sekali. Baru berapa hari naik, harga daging ayam di wilayah Singaparna sudah mulai naik, harga cabai di Tasikmalaya sudah naik. Jangan sampai nanti ketika harga sembako sudah mulai naik malah saling menyalahkan. Pasalnya saling menyalahkan ini sudah pernah terjadi saat kenaikan harga cabai beberapa waktu lalu," imbuh Choirul Furqon.

IKAPPI berharap Pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini tidak hanya menggunakan kebijakan populis, tapi harus dengan pertimbangan logis dan matang.

"Kami berharap pemerintah tidak hanya menggunakan kebijakan populis sebagai solusi, tapi harus kebijakan yang memang substantif dan cerdas. Kebijakan BLT dalam praktiknya hanya seperti menjadi obat bius sementara bagi masyarakat, setelah BLT selesai lantas apa solusi untuk masyarakat," ujarnya.

Dia menegaskan jangan sampai kebijakan kenaikan harga BBM ini hanya menguntungkan segelintir orang.

"Kita tau sejak lama Indonesia Disandera oleh mafia Migas, kami harap kenaikan harga BBM ini tidak hanya menguntungkan para importir migas dan menyengsarakan masyarakat, khususnya pedagang pasar," tegasnya.

DPP IKAPPI sedang mengkonsolidasikan diri dan melakukan upaya-upaya penguatan serta menerima masukan dari anggota yang menjerit, karena kenaikan BBM dalam waktu dekat akan di laksanakan pertemuan Nasional yang melibatkan seluruh perwakilan Kabupaten Kota se-Indonesia dalam menolak kenaikan harga BBM.