IKN Pindah, Jakarta Diyakini Tak akan Ditinggal Investor

Liputan6.com, Jakarta DPD REI DKI Jakarta berpandangan, Jakarta dengan sejarah dan infrastruktur yang sudah terbangun sangat baik tetap akan menjadi magnet investasi bagi para pelaku bisnis. Meski nantinya ibu kota negara (IKN) akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Hal ini diungkapkan Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar dalam Rapat Kerja Daerah Realestat Indonesia (Rakerda REI) Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta).

"Saat ini pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah mulai berproses,” ungkap Arvin, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Terkait dengan Rakerda REI, kegiatan ini mengusung tema Potensi Investasi Bisnis Properti di Jakarta Menyongsong Perpindahan IKN. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

 “Akan ada diskusi panel yang fokus membahas hal itu. Melihat bagaimana potensi investasi atau peluang bisnis properti di DKI Jakarta saat ini dan nanti menyongsong perpindahan Ibu Kota Negara. Dengan sejumlah narasumber yang berkompeten,” lanjut Arvin.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan, ke depan, tantangan Kota Jakarta semakin kompleks. Walaupun tidak lagi menjadi ibu kota negara, namun diyakini Jakarta tetap akan menarik dan menjadi magnet utama sebagai kota pusat bisnis, investasi dan keuangan utama Indonesia.

Apalagi dengan modal kelengkapan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung, kesediaan sumber daya manusia yang unggul serta bonus demografi.

“Jakarta akan tetap menjadi lokasi tujuan investasi dan bisnis di Indonesia pasca pemindahan IKN. Mengutip riset Indonesia Property Watch (IPW), pasar properti di Jakarta akan tetap besar walaupun IKN pindah. Bahkan, pasar properti di Jakarta akan menyebar ke kota-kota penyangga di sekitarnya seperti di Depok, Tangerang dan Bogor,” imbuh Riza.

“Saya meyakini dengan berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kaltim tidak akan mengurangi peranan Kota Jakarta. Justru kota ini akan semakin baik dan semakin nyaman. Kemacetan akan berkurang, penggunaan air permukaan juga akan berkurang,” sebut Riza.

Riza mengakui bahwa wajah baru Jakarta yang semakin cantik dan tertata saat ini, tidak terlepas dari peran serta segenap anggota REI.

Di tengah dinamika yang terjadi karena pembangunan pasti memiliki banyak tantangan, REI lanjutnya senantiasa mendukung upaya Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk berkolaborasi dan mempercepat pembangunan di Jakarta sebagai salah satu kota global yang setara dengan kota-kota global lainnya.

“Kita mengejar agar Jakarta sejajar dengan kota-kota global di dunia yang berhasil dan sukses. Untuk mewujudkan hal itu, butuh dukungan semua pihak. Salah satunya tentunya dukungan dari DPD REI DKI Jakarta,” tegas Riza.

Dalam upaya Pemprov DKI Jakarta memenuhi kebutuhan rumah layak huni, imbuh Riza, membutuhkan dukungan penuh REI DKI Jakarta. Tidak hanya soal rumah layak huni, Pemprov DKI Jakarta juga ingin memenuhi kebutuhan sosial inklusif. Hal ini agar warga Kota Jakarta dapat saling berinteraksi dan dapat memenuhi tuntutan produktivitas.

“Pemprov DKI Jakarta sudah meluncurkan Program Jakhabitat sebagai program pemukiman yang terintegrasi di Jakarta. Termasuk didalamnya adalah program penataan kampung dan pengembangan hunian vertikal. Hanya dengan cara inilah Jakarta bisa menjadi kota yang lebih manusiawi,” tegasnya.

Wagub berharap, pengembangan hunian vertikal yang dibangun dapat memfasilitasi aktivitas atau interaksi sosial para penghuni.

“Rumah menjadi tempat atau ruang berinteraksi antara warga. Ini dibutuhkan demi menjaga kerukunan, membangun persaudaraan, saling membantu sesama dan menjaga mengklarifikasi misskomunikasi yang ada,” ujar Riza.

“Saya mengajak REI DKI Jakarta untuk berkontribusi dalam penyediaan hunian dengan menyikapi tantangan perubahan iklim melalui pendekatan green infrastructure. Hal ini selaras dengan bahasan Urban 20 terkait penyediaan hunian berkelanjutan,” urainya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta anggota DPR untuk tidak khawatir mengenai rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Bahlil menjamin ada banyak negara ingin menanamkan modalnya di ibu kota baru.

"Tidak perlu ada keraguan ada investasi di IKN apa enggak, saya lebih senang kita kolaborasi melakukan hal ini," kata Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Bahlil membeberkan sudah ada sejumlah negara yang akan menjadi pemodal pembangunan IKN Nusantara. Antara lain Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, Jepang hingga negara-negara Eropa.

"Pertama UEA, China. Lalu kunjungan kami kemarin Korea dan Jepang, dan beberapa negara Eropa," kata Bahlil.

Tak hanya itu, Taiwan juga berminat untuk menanamkan modalnya di IKN Nusantara. "Taiwan pun mau lakukan investasi lewat postcnt dan ini sudah dilaporkan ke Bapak Presiden," ungkap Bahlil.

Mantan Ketua Umum Hipmi ini menegaskan, pembangunan IKN tidak akan banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Instrumen keuangan negara tersebut hanya akan membiayai 20 persen dari total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan kota baru untuk Indonesia.

"Pembangunan IKN tidak semuanya lewat APBN. Kalau tidak salah 20 persen dari total pendanaan IKN ini oleh APBN, sisanya lewat swasta," pungkas Bahlil Lahadalia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).

Ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (6/9/2022).

"Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota negara juga ditetapkan sebagai proyek PSN, karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota," ujar Airlangga.

Jokowi menginstruksikan agar ibu kota negara (IKN) Nusantara ditetapkan sebagai PSN guna mempermudah proses pembangunan.

Jokowi memimpin rapat terbatas terkait evaluasi proyek strategis nasional (PSN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9). Presiden menginstruksikan agar seluruh PSN selesai secara fisik sebelum tahun 2024.

"Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024," jelas Airlangga.

Menurut Airlangga, Presiden menekankan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Presiden juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat," papar Airlangga.