OJK: Pengembangan Pusat Ekonomi Daerah Jadi Kunci Lawan Stagflasi

Liputan6.com, Jakarta - Banyak negara saat ini dihadapkan dengan tantangan stagflasi, dimana pertumbuhan ekonomi cenderung tetap tapi dibayangi dengan tingkat inflasi yang tinggi. Guna menghadapinya, diperlukan penguatan pusat-pusat ekonomi baru.

Misalnya, adanya pengembangan pusat ekonomi daerah-daerah. Dengan begitu, ada kekuatan ekonomi dalam lingkup-lingkup kecil, tapi di sisi lain juga mampu diperbanyak dan meluas.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengungkap itu perlu diterapkan di Indonesia. Salah satunya, di Sumatera Barat.

"Jadi ini suatu perpaduan yang tidak biasa, ekonominya stagnan tapi ada inflasi termasuk di sini ya Pak ya, Jadi kita melihat harus didorong dengan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di daerah di regional seperti sekarang," kata dia dalam penutupan Gernas Bangga Buatan Indonesia Sumatera Barat, Jumat (16/9/2022).

Friderica menyampaikan kalau masyarakat juga antusias dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah ini. Tertuang dalam banyaknya penyerapan produk lokal, khususnya UMKM.

Hal yang sama juga ia contohkan dengan menggunakan proudk UMKM. Menurutnya, kini kualitas produk lokal sudah semakin meningkat dan bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

"Kalau dulu ibu-ibu beli baju batik atau tenun harga puluhan ribu, sekarang jutaan, juga oke aja kan memang kualitasnya sudah naik kelas luar biasa mereka," kata dia.

"Sekarang saya bangga setiap hari saya pakai tenun saya pakai batik dengan harga yang premium pun kami tidak tidak berkeberatan karena kualitas bagus," tambahnya.

Di samping itu, ia mengapresiasi para pelaku usaha lokal di daerah yang bisa mengembangkan ekonomi di daerahnya. Untuk itu, Friderica memastikan OJK akan terus mendukung upaya pengembangan ekonomi daerah tersebut.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus bersinergi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, jajaran dewan komisioner OJK pada Jumat (19/8/2022) melakukan kunjungan ke Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi guna semakin memperkuat sinergi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi.

"Kami membahas beberapa hal dan tentunya kami siap untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini dengan Kemenko Perekonomian," kata Mahendra dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/8/2022).

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kondisi industri jasa keuangan serta sejumlah fokus dan prioritas kebijakan OJK dalam memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan.

Selain itu, juga dibahas fokus dalam peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),perkembangan restrukturisasi kredit Covid-19, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta langkah antisipatif dalam memitigasi risiko dampak pelemahan perekonomian global terhadap pemulihan perekonomian nasional.

Berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi Covid-19, Mahendra menyampaikan, saat ini jumlah debitur dan nilai kredit yang direstrukturisasi telah turun secara signifikan. Namun demikian masih terdapat sektor dan daerah tertentu yang masih membutuhkan stimulus dan menjadi fokus perhatian dalam arah kebijakan selanjutnya.

Lebih lanjut, mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan, saat ini OJK telah memiliki beberapa program antara lain Program Satu Rekening Satu Rekening (KEJAR) yang sampai dengan kuartal II 2022 tercatat sebanyak 49,59 juta rekening tabungan total nominal Rp 27,66 triliun.

Kemudian berbagai program melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini telah dibentuk sebanyak 398 TPAKD, dengan rincian 34 TPAKD tingkat provinsi dan 364 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

OJK juga menyampaikan berbagai kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian seperti keterlibatan OJK dalam Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI) dan Kelompok Kerja (Pokja) DNKI.

Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga berharap OJK untuk terus mendukung program pengembangan UMKM. "Lalu meningkatkan pendalaman produk khususnya untuk industri keuangan nonbank, serta pemahaman literasi dan inklusi keuangan secara keseluruhan hingga ke daerah," imbuhnya.