Semua Proyek Infrastruktur Pemerintah Wajib Rampung Semester I 2024

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memerintahkan seluruh proyek infrastruktur pemeritah harus susah selesai pada semester I 2024. Proyek infrastruktur tersebut baik yang bersifat Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN. 

Basuki Hadimuljono menjelaskan, pada 2023 hingga 2024 adalah masa dua tahun terakhir dari Kabinet Maju yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di awal Presiden Jokowi sudah berpesan bahwa proyek tidak infrastruktur harus sudah selesai di masa kepemimpinan dia. 

"Uang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non-PSN harus sudah bisa diselesaikan pada semester pertama tahun 2024 ," kata Basuki dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2022, dikutip dari Antara, Senin (31/10/2022). 

Basuki mengatakan semua pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan sudah selesai dan diharapkan pula sudah bermanfaat bagi masyarakat. "Sehingga itulah menjadi pegangan salah satu kriteria penyusunan program kita untuk tahun 2024 nanti," katanya.

Dengan acuan tadi, pembangunan baru harus sangat selektif. Kementerian PUPR sendiri baru mendapatkan Perpres Nomor 120 Tahun 2022 yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI kepada Kementerian PUPR dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.

"Namun itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI.Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023 - 2024. ," kata Basuki.

Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur PUPR yang dipandang memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins). Pembangunan infrastruktur tersebut harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.

Sebelumnya, Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024.

Pemerintah akan fokus pada penyelesaian pembangunan 61 bendungan serta memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk mendukung penyediaan air minum.

Sebelumnya, Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Tangerang Selatan, Wanto Sugito, menyayangkan ada narasi yang mencoba menyesatkan masyarakat yang disampaikan oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Di mana AHY menyebut kepemimpinan setelah era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY hanya meneruskan pembangunan yang sudah jadi sekitar 70-90 persen saja. Dia pun menyebut dengan istilah tinggal gunting pita.

"Rakyat Indonesia mencatat begitu banyak proyek infrastruktur SBY yang mangkrak. Monumen Hambalang adalah bukti korupsi sistemik. Proyek pembangkit listrik 10 ribu MW banyak yang mangkrak, dan memperjelas bagaimana SBY hanya menampilkan proyek angan-angan tanpa realisasi. Saya siap berdebat dengan AHY, memperbandingkan prestasi kinerja pembangunan infrastruktur antara SBY dan Presiden Jokowi," kata Wanto seperti dikutip dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

Dia menegaskan, sah saja jika berpidato terlebih membanggakan prestasi ayahnya. Hanya menyayangkan, jika itu tak disajikan dengan data yang akurat.

"Berpidato politik hanya sebagai retorika tanpa data adalah pembodohan publik, bahkan bisa masuk kategori pembohongan publik," jelas dia.

Sementara, pengamat ekonomi Defiyan Cori menyebut banyak pencapaian yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini.

"Tentu saja banyak pencapaiannya. Banyak infrastruktur yang sejatinya bisa diselesaikan di era pemerintahan sebelumnya, tapi tak selesai. Kemudian diselesaikan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan diperkuat," kata dia.

Bahkan, pembangunan bendungan yang ada, disebutnya mempunyai peranan penting. "Bendungan ini sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian," tukas Cori.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat menyindir proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sindiran itu, dilontarkan AHY saat menyapa kader Partai Demokrat tiap daerah di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2022. Tepatnya saat AHY menyapa kader Demokrat dari DKI Jakarta.

"DKI Jakarta, mana tuan rumah?" kata AHY di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).

Namun, hanya sedikit kader yang menyahut sapaan AHY dan disoraki kader dari daerah lain. Menanggapi hal itu, AHY bergurau, menyebut DKI Jakarta tidak punya Kabupaten/Kota seperti DPD Provinsi lainnya.

"Jangan salahkan kalau sedikit, kan enggak ada kabupaten/kota di sini. Nanti kalau pindah ibu kota kan begitu, kalau sukses ya kan," lanjut AHY.

Selain proyek IKN, dalam pemaparannya saat membahas agenda Rapimnas, AHY juga menyindir pemimpin setelah SBY yang meneruskan proyek pembangunan infrastruktur era SBY dengan sekedar gunting pita.

"Direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70 persen bahkan tinggal 90 persen tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal ngga?" kata AHY.

"Ya kita ngga perlu juga diapresiasi tapi jangan mengatakan 'Ini kehebatan kita, satu tahun gunting pita'," lanjut dia.