ADB Kucurkan Pinjaman Rp 7,8 Triliun ke Indonesia, Bantu Pangkas Jumlah BUMN

Liputan6.com, Jakarta Asian Development Bank (ADB) sepakat memberikan pinjaman berbasis kebijakan senilai USD 500 juta atau setara Rp 7,8 triliun (kurs Rp 15.600) untuk reformasi BUMN di Indonesia. Salah satu aspeknya, untuk memangkas jumlah perusahaan pelat merah.

 

Yurenda Basnett, Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara mengatakan pinjaman tersebut akan mencakup subprogram pertama di bawah Program Reformasi Badan Usaha Milik Negara (State-Owned Enterprises’ Reform Program). Tujuannya membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.

 

Program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020–2024 yang menyeluruh dan ambisius, yang memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN. Kemudian untuk memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045. 

 

“BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (18/11/2022)

 

 “Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN," tambah dia.

 

Yurendra menegaskan kalau program ini akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya. Artinya, BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.

 

Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan. Serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim.

 

Disamping itu, KfW, bank pembangunan Jerman, akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) dengan pinjaman yang nilainya setara USD 295,8 juta.

 

 

 Yurendra mengatkaan, Indonesia memiliki lebih dari 100 BUMN pada 2021, dengan aset keseluruhan senilai USD 610 miliar. Ini setara dengan sekitar 53 persen produk domestik bruto Indonesia. 

 

Diketahui, BUMN menyediakan beragam layanan publik, termasuk listrik, obat-obatan, layanan navigasi udara, distribusi pangan, dan logistik. BUMN merupakan sumber pendapatan negara yang penting melalui pembayaran dividen dan pajak. 

 

BUMN telah menjadi garda depan dalam merespons pandemi COVID-19 dan merupakan pilar utama dalam implementasi rencana Pemulihan Ekonomi Nasional. Meskipun BUMN juga terkena dampak buruk pandemi COVID-19, kinerja keuangannya terus membaik dibandingkan dengan penghasilan bersih secara konsolidasi yang turun 89 persen antara 2019 sampai 2020.

 

Dari 2020 sampai 2021, laba bersih secara konsolidasi BUMN meningkat dari Rp13,3 triliun menjadi Rp124 triliun. Aedangkan pengembalian atas aset naik dari 0,2 persen menjadi 1,4 persen, dan pengembalian atas ekuiti meningkat dari 0,5 persen menjadi 4,5 persen. 

 

Pelaksanaan reformasi BUMN secara terus-menerus akan sangat penting untuk memastikan bahwa BUMN terus mendukung sasaran pembangunan jangka menengah hingga jangka panjang di Indonesia. 

 

"ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik," pungkas Yurendra.

 

 

 PT PLN (Persero) mendapat dukungan dari Asian Development Bank (ADB) terkait rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM). Komitmen dukungan ini dberikan dalam rangkaian acara jelang KTT G20 2022 di Bali.

 

Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dan ADB, yang menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP), yakni PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM.

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki komitmen besar untuk mengatasi perubahan iklim dengan melakukan transisi energi. Atas dasar itu, diluncurkanlah satu platform bernama Energy Transition Mechanism (ETM) yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi PLTU IPP bahkan negara lain.

 

ETM merupakan skema kerjasama yang ditawarkan Pemerintah RI untuk berbagai pihak bisa terlibat untuk proyek energi bersih di Indonesia. ETM dibentuk untuk bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih di Indonesia.

 

ETM dibentuk agar dalam hal pembiayaan proyek energi bersih di Indonesia bisa dikolaborasikan melalui pembiayaan campuran dari segala sektor.

 

"Melalui skema ETM ini, kita akan menyediakan platform yang lebih transparan. Dengan menyediakan platform ETM ini, semua stakeholder, baik pendanaan dari bank-bank pembangunan multilateral (MDbs), bilateral, sektor swasta, akan memiliki skema regulasi yang sama untuk membuat transisi energi ini bisa tercapai," jelas Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Selasa (15/11/2022).

 

Win-win Solution

 

Menurut dia, adanya skema ini bisa menjadi win-win solution bagi PLN. Karena di samping menyediakan energi bersih dan murah bagi masyarakat, juga tidak akan membebani keuangan PLN dalam proses transisi energi.

 

"Transisi energi yang adil dan terjangkau ini jangan menjadikan kondisi keuangan PLN memburuk. Ini seharusnya membuat situasi finansial PLN lebih sehat, tapi di saat yang sama juga tetap bisa mendorong pengurangan karbon secara lebih signifikan, dan membuat pembiayaan energi di Indonesia menjadi lebih efisien dan kompetitif," terangnya.