Menteri Azwar Anas: Reformasi Birokrasi Jangan Cuma Jadi Tumpukan Kertas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas terus mengobarkan semangat reformasi birokrasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintah.

Mantan Bupati Banyuwangi ini mencanangkan sejumlah target reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Utamanya, dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

"Target kita ke depan, setelah kita mengerjakan di hulunya agar sistem kita menjadi lebih bagus, RB (Reformasi Birokrasi) kita telah menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola organisasi, berikutnya tata kelola organisasi harus berdampak pada penanganan kemiskinan," ujarnya saat membuka ASN Culture Fest 2022, Selasa (13/12/2022).

"RB tematik ini ke depan yang terkait dengan kemiskinan ini jadi ukuran, dampaknya mengurangi kemiskinan seperti apa, tata kelolanya seperti apa," kata Anas.

Tak hanya memberantas kemiskinan, reformasi birokrasi pun ingin agar keran investasi semakin terbuka, hingga melakukan transformasi digital kepada setiap instansi pemerintah.

"Kedua, RB untuk peningkatan investasi. Kalau tata kelola untuk investasi ini bagus, tentu dampaknya terukur. Akan ada penambahan investasi dan lapangan kerja," ungkap Anas.

"Ketiga, adalah digitalisasi. Kalau digitalisasinya jalan di semua K/L, pemerintah daerah, maka pelayanan ke depan pasti lebih cepat, lebih lincah, lebih transparan, dan lebih murah," imbuhnya.

Anas lantas menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ingin agar kehadiran birokrasi ini lebih berdampak pada masyarakat. Pasalnya, pemerintah kadang kerap sibuk sendiri, tapi dampaknya tidak terukur.

"Oleh karena itu, dengan core value baru berAKHLAK ini tentu harapan kita ke depan, apa yang dikerjakan birokrasi ini dampaknya terukur," kata Anas.

Selain itu, ia ingin tata kelola birokrasi bukan hanya jadi tumpukan kertas, dan mampu memberikan pelayanan yang lincah dan berdampak jelas.

"Maka pelayanan publik, penataan SDM, reformasi birokrasi ini orientasinya ke depan harus bisa diukur dengan dampak yang nyata," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, memperkuat kemitraan Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel) untuk peningkatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), menuju terwujudnya pemerintahan digital (digital government).

Salah satu upayanya, dengan penguatan kerangka kerjasama dalam Digital Government Cooperation Center (DGCC).

Anas menilai, digitalisasi menjadi bagian dari fokus reformasi birokrasi tematik yang telah ditetapkan Kementerian PANRB. Sementara SPBE jadi bagian penting untuk mentransformasi layanan digital dalam berbagai langkah kerja birokrasi dan pelayanan publik.

"Mengapa Korsel? Karena negara ini pada 2014, 2016, dan 2018 menempati peringkat pertama di dunia, mengenai e-Government Development Index, secara berturut-turut. Sehingga Indonesia dapat cepat melakukan penerapan layanan digital terintegrasi, seperti yang telah diterapkan di Korea," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (8/11/2022).

Kerjasama dengan Korea Selatan telah menghasilkan sejumlah capaian. Antara lain, telah diterbitkannnya Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang SPBE, pengembangan instrumen evaluasi SPBE serta penyusunan Arsitektur SPBE Nasional, dan beberapa instrumen kebijakan SPBE lainnya.

Berdasarkan E-government Survey 2022, PBB menempatkan Indonesia pada peringkat 77 atas kinerja dalam pengembangan dan pelaksanaan SPBE. Hasil survei tersebut membuat Indonesia naik 11 peringkat dari tahun 2020 yang menduduki urutan 88.

"Kita berharap transformasi digital melalui SPBE ini ujungnya adalah bisa semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tanah Air," imbuh Anas.

Kunjungan Tim Kementerian PANRB ke Sejong Government Complex sebagai pusat pemerintahan Korea Selatan yang baru, yang telah dibangun sejak 2007, diharapkan bisa melihat proses pembangunan ibu kota.