Jokowi Larang Ekspor Bauksit, Kadin Tagih Kejelasan Peta Jalan Hilirisasi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyambut baik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit. Larangan ekspor bauksit mentah tersebut akan terhitung efektif mulai Juni 2023.

Menurut dia, kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit guna mendukung industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri ini sudah sesuai amanat Undang-Undang Minerba terbaru, UU Nomor 3 Tahun 2020.

Arsjad juga mengatakan, larangan ekspor nikel dan bauksit ini bukan semata-mata tanpa alasan, tapi perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia.

"Kalau kita hanya mengekspor bahan mentah ya kita sebetulnya dirugikan. Itu hak kita sebagai suatu bangsa untuk mempunyai nilai tambah. Jadi memang langkah inidilakukan hasil evaluasi oleh pemerintah atas skema yang sebelumnya dan juga untuk mendorong industrialisasi dalam negeri," ujar Arsjad, Selasa (27/12/2022).

Lebih lanjut, ia menegaskan, kebijakan pelarangan ekspor biji akan semakin terakselerasi jika didukung oleh peta jalan hilirisasi yang jelas. "Bukan sekadar membangun smelter sebanyak-banyaknya tanpa punya arah dan tujuan," imbuhnya.

Saat ini, ia memaparkan, smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit terdapat di Sulawesi Tengah-Tenggara, Halmahera Timur-Selatan, Galang Batang Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat.

Di sisi lain, Kadin Indonesia membeberkan potensi SDA dalam program hilirisasi industri yang digaungkan pemerintah. Arsjad melihat upaya pemerintah dalam hilirisasi industri ini mendorong peningkatan dalam pengolahan SDA lain dalam negeri.

"Ini bukan hanya terbatas di nikel dan bauksit, tapi termasuk di timah, tembaga dan khususnya emas juga. Kita harus memanfaatkan kekayaan SDA kita untuk diolah sebaik mungkin dan menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa pemerintah mendorong untuk program hilirisasi industri," ungkapnya.

Diharapkan Arsjad, hilirisasi bauksit akan berjalan seperti nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir hingga benar-benar menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan bukan sekadar barang setengah jadi.

Ia pun meyakini, hilirisasi ini akan dapat mengakselerasi pengolahan bauksit itu sampai menjadi produk aluminium ingot pada 2025. Ini akan memberikan dampak bagi perekonomian nasional melalui hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern yang ramah lingkungan.

“Aluminium ingot sangat diperlukan industri dalam negeri, seperti pelat, billet, scrap, dan bentuk profil yang diperlukan dalam proses di industri seperti pesawat terbang, kapal, otomotif, dan konstruksi,” terang Arsjad.

Dalam beberapa tahun ke depan, diharapkan seluruhnya bisa diisi dari industri aluminium dalam negeri. "Dengan cadangan bauksit yang ada, Indonesia punya potensi memenuhi kebutuhan aluminium sampai beberapa puluh tahun ke depan," tandasnya.

Gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap larangan ekspor bijih nikel tidak membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) gentar. Bukannya mundur, RI 1 malah melanjutkan larangan ekspor pada bijih bauksit. Larangan ekspor bijih bauksit ini rencananya akan berlaku Juni 2023.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, sebenarnya UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu bara sudah mengamanatkan untuk melarang ekspor hasil tambang dan mineral tanpa dihilirisasi di dalam negeri, paling lambat pada 2014.

"Namun, adanya penentangan dahsyat dari perusahaan tambang, utamanya dari Freeport yang disertai acaman diadukan ke WTO, Pemerintahan Presiden SBY mengundur berlakunya larangan ekspor tersebut," kata Fahmy dalam pesan tertulis, Sabtu (24/12/2022).

Fahmy pun tak memungkiri, bisa saja perjuangan Jokowi saat ini bisa bernasib serupa seperti yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kalah kuat dari gugatan WTO.

"Baru sekarang Presiden Jokowi berani melarang ekspor bijih nikel dan bauksit. Sedangkan, penentangan dari WTO harus dilawan, meskipun ujung-ujungnya akan kalah," sebut dia.

Namun, ia menambahkan, proses persidangan gugatan WTO sampai keputusan final butuh waktu sekitar 4 tahun.

Selama 4 tahun, Fahmy menyebut larangan ekspor bauksit harus tetap dilakukan hingga menghasilkan ekosistem industri bauksit dari biji bauksit dan produk hilirisasi hingga produk turunan, berupa alumunia sebagai bahan baku industri mesin dan semiconductor.

"Produk turunan itu akan memberikan nilai tambah lebih besar ketimbang ekspor bijih bauksit. Maka perlu maju tak gentar meningkatkan pendapatan negara," tegas Fahmy.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, mengaku sudah siap jika memang aturan larangan ekspor bijih bauksit yang dimulai Juni 2023 akan digugat ke World Trade Organization (WTO).

"Gugat menggugat kan ya biasa ya, di Indonesia gugat menggugat banyak enggak? Inilah kehidupan," kata Arifin Tasrif saat ditemui di kantornya di Kementerian ESDM, Jumat (23/12/2022).

Seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia tengah memperjuangkan haknya dalam mendorong hilirisasi komoditas minerba di dalam negeri, termasuk bauksit. Untuk mendukung percepatan hilirisasi, pemerintah sedang membangun 12 smelter bauksit hingga Juni 2023.

"Yang sudah selesai (smelter) 4, tapi yang 4 ini operasinya under capacity, jadi enggak penuh. Tapi 90 persen bijih diekspor, kita harapkan semuanya sudah harus bisa mempercepat, pertama 4 smelter harus memenuhi kapasitas terpasang," ujarnya.

Arifin Tasrif mengungkapkan, saat ini baru empat smelter yang beroperasi dengan kapasitas produksi 4,3 juta ton per tahun. Selain itu, izin ekspor untuk 12 smelter tersebut telah diberikan karena memenuhi persyaratan pembangunan fisik smelternya.

"Selama ini yang dari surveyor-surveyor itu progresnya memenuhi syarat. Target selesai (pembangunan smelter) sesuai batas waktu, Juni 2023," katanya.

Dia pun berharap jika 8 dari 12 smelter bisa selesai pada Juni 2023. Diharapkan bijih bauksit yang diproduksi bisa terserap semuanya di dalam negeri. Dia optimis, jumlah produksinya akan meningkat dari 25 juta ton bijih bauksit menjadi 40 juta ton.

"Mudah-mudahan bisa terealisasi Juni 2023, dari sisanya 8 itu akan diselesaikan. Dari 25 juta ton bauksit akan bertambah menjadi 40 juta ton. Itu sesuai dengan aturan perjanjian 2023 harus selesai, pembangunan smelter ini juga dilakukan verifikasi oleh surveyor, melalui data-data surveyor itu ekspor untuk bijih olahan," pungkasnya.