Pengusaha: Percuma PPKM Dicabut Kalau Daya Beli Masyarakat Turun

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, memberi catatan atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut kebijakan PPKM. Menurutnya, itu harus dibarengi dengan peningkatan daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi bisa kian meroket.

Benny mengapresiasi pemberhentian masa PPKM, yang bakal mengembalikan mobilitas masyarakat kembali seperti sebelum pandemi. Itu pastinya berbanding lurus dengan aktivitas ekonomi yang terjadi.

"Tinggal bicara mengenai inflasi dan daya beli. Kalau daya belinya turun, walaupun aktivitasnya ditambah ya tetap enggak bisa begitu menambah pertumbuhan ekonomi," ujar Benny kepada Liputan6.com, Jumat (30/12/2022).

"Daya beli bisa naik sekarang ini kalau ada bansos. Dilema juga, kalau bansos jalan pemerintah udah berat kelihatannya. Makanya PEN diberhentikan," sebut dia.

Menurut dia, pencabutan PPKM ini hanya melonggarkan aktivitas orang untuk bisa bergerak lebih bebas. Namun, itu belum menjamin proses pemulihan ekonomi akan berjalan lebih baik.

Pasalnya, ia menyebut Indonesia saat ini sudah jadi bagian dari mata rantai pasok (supply chain) global. Bila ekonomi dunia masih terjangkit inflasi dan kenaikan barang, tentu sektor permintaan juga akan turun.

"Kalau turun, aktivitas industri di sini juga akan turun, hanya melayani kebutuhan dalam negeri. Di dalam negeri juga tergantung pada income. UMP memang sudah naik, tapi kan 8 persennya berkurang," ungkapnya.

Oleh karenanya, ia menunggu alokasi belanja pemerintah di 2023 agar pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa naik sesuai harapan selepas PPKM.

"Biasanya kan kalau 2022 ditopang oleh bansos atau PEN (dana Pemulihan Ekonomi Nasional). Kalau saya lihat APBN 2023, PEN dinolin supaya membuat defisit neraca transaksi berjalannya maksimum 3 persen. Itu tugas pemerintah cukup berat memang," ujar Benny.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tetap berhati-hati dan waspada lantaran risiko penularan COVID-19 masih mengancam.

Protokol kesehatan seperti memakai masker dan kesadaran masyarakat untuk vaksinasi COVID-19 harus terus digalakkan selepas pencabutan PPKM yang resmi berlaku per hari ini, 30 Desember 2022. Vaksinasi lengkap (dosis 1 dan 2) beserta booster harus dilengkapi.

"Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID-19, pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan," terang Jokowi saat konferensi pers terkait Pencabutan PPKM di Istana Negara Jakarta pada Jumat, 30 Desember 2022.

"Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan, karena ini akan membantu meningkatkan imunitas dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala dan mencari pengobatan."

Kepada fasilitas kesehatan (faskes) di tiap wilayah, Jokowi juga berpesan agar tetap siaga. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 harus tetap berjalan. 

"Kedua, aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan," pesannya.

"Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster dan dalam masa transisi ini."