PPKM Dicabut, Sektor UMKM Hingga Ritel Bakal Bangkit Lagi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mencabut PPKM di Indonesia sejak 30 Desember 2022. Langkah ini dinilai akan berdampak baik terhadap geliat ekonomi.

Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menyampaikan kalau pencabutan PPKM bawa angin segar. Utamanya beberapa sektor ekonomi yang sangat terpukul akibat pembatasan aktivitas.

"Dampaknya tentu akan sangat positif. Bagaimanapun pembatasan pergerakan sosial, dalam bidang-bidang tertentu, sangat berdampak negatif, seperti di sektor pariwisata, UMKM, atau retail," ujar dia kepada Liputan6.com, Sabtu (31/12/2022).

CJadi pencabutan status PPKM tentu akan sangat berdampak produktif secara ekonomi," imbuhnya.

Kendati begitu, Ronny memandang kalau pencabutan PPKM hanyalah penegasan dari pemerintah. Pasalnya, aturan yang saat ini sudah berjalan pun tak terlalu membatasi pergerakan masyarakat.

"Sebenarnya sudah sejak pertengahan tahun lalu terjadi pelonggaran pergerakan masyarakat, sehingga raihan pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke jalur normal, lima persenan," kata dia.

Dari sisi aktivitas masyarakat, sudah mulai banyak yang melepas masker ketika keluar rumah. Termasuk pelonggaran tak memakai masker di ruang terbuka.

"Bahkan sebagian masyarakat sudah mulai tidak menggunakan masker ke luar rumah atau melakukan berbagai aktifitas lainya. Jadi menurut saya, pengumuman pencabutan status PPKM oleh pemerintah hanya mempertegas saja," bebernya.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menanggapi pencabutan PPKM yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. MTI meminta adanya penyiapan sinergi dan integrasi kendaraan umum.

Ketua Umum MTI Tory Damantoro memandang akan ada peningkatan perjalanan yang dilakukan masyarakat usai PPKM dicabut. Maka, penyiapan transportasi umum dinilai perlu untuk ditingkatkan.

Tory melihat peningkatan pergerakan masyarakat akan terjadi di momen Lebaran 2023 mendatang. Jika transportasi umum belum siap, maka akan terjadi penumpukan kendaraan pribadi.

"Makanya kami Ingatkan dari MTI adalah Sinergi layanan karena kalau kemudian tidak ada sinergi maka semua akan cari aman pakai kendaraan pribadi," kata dia dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (30/12/2022).

"Nah itu sudah pasti sudah banyak sekali bottleneck, bottleneck yang akan sangat sulit sekali, mau ditangani di mana seperti apapun akan sangat sulit," sambungnya.

Menurut data yang dikantongi Tory, pada momen Lebaran 2022 lalu, ada sekitar 55 persen masyarakat Indonesia yang melakukan mudik lebaran. Dengan dicabutnya PPKM, mudik lebaran 2023 diprediksi akan semakin meningkat.

"Engga sampai 100 hari lagi akan ada Lebaran nah ini Lebaran coba kita lihat nanti kita tunggu (pergerakan masyarakatnya). Tahun lalu itu 55 persen penduduk Indonesia melakukan perjalanan," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Tory meminta pemerintah untuk serius membenahi soal sinergi dan integrasi transportasi umum tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas layanan.

"Memang sinergi dan integrasi layanan itu adalah hal yang menantang, sulit kalau kemudian ini diabaikan, tapi dampaknya juga sangat besar. Kalau dilakukan, kapasitas (pelayanan kepada masyarkat) meningkat, kalau diabaikan dampaknya akan berpengaruh pada optimalisasi penggunaan layanan," bebernya.

Langkah integrasi ini, menurutnya jadi salah satu langkah lanjutan untuk memanfaatkan masifnya pembangunan infrastruktur yang ada. Sebut saja infrastruktur di sektor transportasi yang mulai dibenahi.

"Kedua adalah setelah pandemi ini recovery (pertumbuhan ekonomi) Indonesia cukup cepat dibandingkan dengan negara lain, untuk mempercepat itu, fungsi transportasi cukup besar," imbuh Tory.