Bahlil Lahadalia Curhat Jadi Menteri Sekaligus Pengusaha, Apa Enaknya?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberi kesan pada dua profesi yang pernah dan sedang dijalaninya, yakni menjadi pengusaha dan menteri. Menurut dia, baik pengusaha atau menteri memiliki tanggung jawab dan tantangannya masing-masing.

Itu diungkapkannya saat menyambut 50 mahasiswa Harvard University pada kegiatan Fireside Chats with Harvard Graduate Student beberapa waktu lalu.

Bahlil menekankan, perkembangan suatu bangsa tidak terlepas dari peran anak-anak muda yang berprestasi dengan segala ide dan inovasinya.

Oleh karena itu, diharapkan para mahasiswa berpartisipasi aktif turut mendukung pembangunan di daerahnya masing-masing melalui profesi yang dijalininya kelak, entah jadi pengusaha atau berurusan dengan birokrasi.

"Pengusaha jadi orang yang merdeka sekarang, kalau jadi pengusaha waktu tidur tidak ada yang mengatur. Tetapi ketika menjadi menteri, saya diperintah oleh undang-undang dan aturan protokoler," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1/2023).

"Kalau kalian ingin mengabdi kepada negara maka jadilah menteri karena di pemerintahan itu kita bisa merumuskan kebijakan kesejahteraan. Jangan pernah mau dan lengah untuk menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab," tegas Bahlil Lahadalia.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil terus memberikan motivasi bahwa di dunia ini tidak ada satu pun hal yang tidak mungkin terjadi.

Sebagai contoh, semua orang dapat menjadi menteri apabila berusaha dengan sungguh-sungguh dan memegang teguh integritas. Selain itu apabila terus menanam kebaikan, maka akan memetik hasil yang terbaik pula.

"Saya tidak berpartai, saya bukan anak jenderal, saya bukan anak konglomerat, dan bukan anak sahabat dari konglomerat. Satu hal yang bisa saya percaya bahwa ketika anda melakukan pekerjaaan dengan baik dan khusyuk, saya yakin tuhan akan memberikan jalan yang terbaik," jelas Bahlil.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia telah selesai menyusun Peta Peluang Investasi (PPI) Prioritas Strategis 2022 yang siap ditawarkan. Pihak instansi secara resmi meluncurkan 22 Proyek PPI 2022 dengan total nilai investasi sebesar Rp 37,32 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam video sambutannya menyampaikan, penyusunan peta potensi investasi prioritas sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan realisasi investasi.

Bahlil menjelaskan, saat ini pemerintah fokus pada sektor hilirisasi, bukan hanya komoditas tambang saja, tetapi juga pangan.

"Karena kalau dulu kita melakukan promosi, itu selalu mengarang bebas. Nah sekarang alhamdulillah, dengan Kementerian Investasi melakukan program untuk melakukan detailing terhadap potensi investasi apa saja di daerah, itu lengkap dengan FS (Feasibility Study)," ujarnya dalam sambutan secara daring peluncuran PPI 2022 di Conrad Hotel, Bali, Jumat (16/12/2022).

"Ini adalah sebuah instrumen untuk bagaimana kemudian mempermudah para investor dalam bisa melakukan investasi," kata Bahlil.

Proyek PPI 2022 yang siap ditawarkan ini berada di 13 provinsi yaitu Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Banten.

Adapun 22 proyek prioritas strategis 2022 ini terdiri dari 11 proyek berbasis sumber daya alam dan 11 proyek berbasis industri manufaktur.

Kegiatan penyusunan PPI ini sudah dimulai oleh Kementerian Investasi/BKPM sejak 2020 lalu. Sebanyak 47 proyek investasi berkelanjutan telah diluncurkan senilai Rp 155,12 triliun dengan 4 sektor proyek investasi berkelanjutan yang ditawarkan, yaitu sektor pariwisata, kawasan ekonomi, industri, dan infrastruktur yang tersebar di 33 provinsi.

Melalui berbagai strategi promosi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM, 14 proyek investasi berkelanjutan di antaranya telah diminati oleh investor senilai Rp49,82 triliun dengan status NDA (Non-Disclosure Agreement).