Sekelompok Perusahaan di Rusia Diizinkan Pakai Kripto untuk Pembayaran Impor

Liputan6.com, Jakarta - Sekelompok perusahaan Rusia telah diberikan izin untuk menggunakan mata uang digital untuk membayar impor dari Tiongkok di bawah kerangka hukum percontohan. Kelompok tersebut mencakup produsen elektronik, lembaga keuangan, dan anggota tertentu dari Kamar Dagang dan Industri Rusia.

Dilansir dari Bitcoin.com, Senin (30/9/2024), perusahaan-perusahaan yang terlibat terutama berurusan dengan produk penggunaan ganda, yang memiliki aplikasi komersial dan militer. 

Perusahaan-perusahaan ini telah berjuang dengan proses pembayaran internasional, khususnya dengan Tiongkok, dan dipilih berdasarkan volume transaksi mereka yang substansial. 

Bank sentral Rusia, bersama dengan Kementerian Keuangan, mengawasi inisiatif tersebut, yang akan memungkinkan pertukaran perdagangan berbasis mata uang kripto yang diatur. 

Dewan ahli Duma Negara, Mikhail Uspensky mengatakan regulasi mata uang kripto, mencatat masuk ke dalam program tersebut bersifat selektif, sehingga perusahaan menengah dapat dikecualikan.

Meskipun hukum Rusia tidak secara eksplisit melarang penggunaan mata uang kripto untuk pembelian atau transaksi internasional di luar kerangka eksperimental, ambiguitas hukum tetap ada. 

Kerangka tersebut menyederhanakan proses konversi mata uang digital menjadi uang fiat melalui bank, tetapi ada kekhawatiran upaya untuk menghindari sanksi dapat mudah dilacak karena transparansi teknologi blockchain.

Mitra di firma konsultan Digital & Anologue Partners, Yuri Brisov menekankan meskipun mata uang kripto dapat menyederhanakan perdagangan, mata uang tersebut tidak kebal terhadap sanksi. 

Ia menunjukkan semua transaksi blockchain dapat diverifikasi secara publik, memperingatkan upaya untuk menggunakan sistem tersebut untuk menghindari sanksi dapat dengan cepat ditutup.

Pejabat tersebut menekankan fokus eksperimen harus tetap pada aktivitas dan negara-negara yang tidak dikenai sanksi terhadap Rusia, memperingatkan penyalahgunaan dapat membahayakan keberhasilan program.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengambil tindakan terhadap dua warga negara Rusia dan dua bursa mata uang kripto yang terkait dengan dugaan keuangan gelap Rusia. Departemen Keuangan, Kehakiman, dan Luar Negeri terlibat, bersama dengan berbagai lembaga penegak hukum luar negeri.

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan mengidentifikasi PM2BTC, bursa mata uang kripto Rusia, dan Sergey Ivanov, yang terkait dengan bursa tersebut, sebagai yang menjadi perhatian utama dalam pencucian uang.

Pada saat yang sama, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan telah menjatuhkan sanksi kepada Ivanov dan bursa kripto lainnya, Cryptex.

Dikutip dari laman Cointelegraph.com, Sabtu (28/9/2024), PM2BTC diduga memproses hasil serangan ransomware dan aktivitas gelap lainnya. Setengah dari aktivitasnya terkait dengan operasi ilegal. Menurut Chainalysis, PM2BTC berbagi infrastruktur dompet dengan UAPS (Universal Anonymous Payment System), sebuah sistem pemrosesan pembayaran bawah tanah.

Cryptex terdaftar di St. Vincent dan Grenadines tetapi beriklan dalam bahasa Rusia. Cryptex juga dikaitkan dengan lebih dari USD720 juta dalam transaksi ke layanan yang sering digunakan oleh pelaku ransomware dan penjahat dunia maya yang berbasis di Rusia, termasuk toko penipuan, layanan pencampuran, bursa yang tidak memiliki program KYC, dan bursa mata uang virtual yang ditunjuk oleh OFAC Garantex.

Departemen Keuangan mengakui Bagian Investigasi Siber Dinas Rahasia AS, Kepolisian Belanda, dan Dinas Intelijen dan Investigasi Fiskal Belanda karena menyita domain web dan infrastruktur yang terkait dengan PM2BTC, Cryptex, dan Ivanov. Chainalysis mengatakan bahwa pihaknya dan Tether juga berkontribusi terhadap upaya tersebut.

Adapun dalam dokumen yang dibuka di Pengadilan Distrik Virginia Timur, Ivanov didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan dan membantu serta bersekongkol dalam penipuan bank sehubungan dengan situs web yang terlibat dalam "carding," atau perdagangan informasi kartu kredit curian.

Timur Shakhmametov didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan dan membantu serta bersekongkol dalam penipuan bank, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan perangkat akses, dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang sehubungan dengan operasi yang sama.

Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah hingga USD10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau hukuman Ivanov atau Shakhmametov.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang pada 8 Agustus yang menetapkan kerangka hukum eksperimental untuk mempromosikan teknologi digital, termasuk mata uang kripto, khususnya dalam perdagangan internasional.

Dilansir dari Bitcoin.com, Rabu (14/8/2024), Undang-undang tersebut memungkinkan modifikasi atau penghapusan ketentuan legislatif tertentu untuk memfasilitasi transaksi mata uang kripto, seperti penggunaan mata uang digital dalam perdagangan lintas batas. 

Undang-undang tersebut juga memungkinkan perubahan pada definisi utama seperti nilai mata uang dan platform elektronik serta mengubah peraturan yang mengatur platform perdagangan mata uang kripto dan prosedur untuk menggabungkan mata uang digital ke dalam sistem keuangan.

Undang-undang tersebut mengharuskan setiap rezim hukum eksperimental yang melibatkan mata uang digital disetujui oleh Kementerian Keuangan Rusia, Layanan Keamanan Federal, dan Layanan Pemantauan Keuangan Federal (Rosfinmonitoring). 

Undang-undang tersebut juga mengizinkan modifikasi terhadap aturan yang terkait dengan sistem asuransi simpanan, sistem pembayaran Bank Rusia, dan penyelesaian sengketa pinjaman konsumen.

Bank Rusia

Bank Rusia berwenang untuk mengawasi proyek percontohan ini, yang meliputi penggunaan mata uang kripto untuk penyelesaian perdagangan luar negeri, menyelenggarakan perdagangan mata uang digital, dan mengembangkan platform elektronik dalam sistem pembayaran nasional. 

Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina menyatakan pada Juli transaksi mata uang kripto pertama di bawah rezim baru ini mungkin terjadi pada akhir tahun.

Selain undang-undang ini, Putin juga menandatangani undang-undang pada hari yang sama yang mengatur penambangan mata uang kripto di Rusia, dengan undang-undang tersebut dijadwalkan akan berlaku efektif akhir tahun ini.