Janji Rosan Tak Ada Proyek Mangkrak, Apa Buktinya?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani, berkomitmen ke depannya dipastikan tidak akan ada proyek investasi yang mangkrak.

"Ya kita kan ada dibentuk juga oleh satgas percepatan investasi yang dimana anggotanya itu terdiri dari kementerian dan instansi terkait dan juga dari kejaksaan dan juga kepolisian," kata Rosan, Kamis (12/9/2024).

Optimisme itu muncul karena telah dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi yang anggotanya terdiri dari Kementerian dan instansi terkait seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

Menurutnya, dengan dilakukannya sinergi antara Kementerian dan aparat penegak hukum bisa mempermudah dalam penyelesaiannya jika terjadi permasalahan.

"Jadi segala halnya kita bisa percepat baik dari segi legalnya, sehingga hal-hal seperti proyek yang tertunda itu tidak terjadi lagi ke depannya dan tentunya kami di kementerian investasi mempunyai badan yang selalu mengawal dan juga memastikan bahwa investasi yang pas ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan," ujar Rosan Roeslani.

Adapun Rosan menyebut, salah satu contoh proyek investasi yang pernah mangkrak adalah pabrik petrokimia milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten.

Proyek tersebut mangkrak sejak tahun 2016 lalu. Namun, setelah permasalahan pembangunan mengenai pertanahan selesai, maka proyek tersebut kembali dilanjutkan. Bahkan, hingga awal September 2024 pembangunannya sudah hampir rampung, yakni 97,8 persen.

"Ya memang pembangunannya sudah dimulai, groundbreakingnya tahun 2018 tadi saya sampaikan tapi memang ada masalah pertanahan, yang Alhamdulillah ini sudah beres, sudah settle sehingga pembangunan bisa dilanjutkan lagi dan bisa akan selesai pada awal 2025," pungkasnya.

 Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan banyak investor yang belum mengetahui sejumlah keuntungan ketika menanamkan modal ke Indonesia. Termasuk beberapa insentif yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha.

Dia mengatakan, kebijakan yang memanjakan investasi ini seharusnya diketahui oleh para pengusaha tadi. Mengingat lagi ada target investasi sebesar Rp 1.950 triliun yang harus dicapai untuk 2024.

"Termasuk juga mensosialisasikan kebijakan-kebijakan kita yang sudah baik tapi mereka enggak tahu begitu," kata Rosan di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (4/9/2024).

"Contohnya, tadi saya bilang kalau perusahaan ikut dalam pendidikan vokasi yang memang sangat diperlukan oleh kita, bisa mendapatkan tax incentive sampai 200 persen. Nah ini mereka enggak tahu perusahaan-perusahaan," ia menambahkan.

Bahkan, dalam lawatannya ke Singapura beberapa waktu lalu, ada banyak perusahaan yang mengaku belum tahu ada banyak insentif fiskal yang ditawarkan Indonesia. Dia menuturkan, aspek sosialisasi ini yang perlu diperhatikan.

"Kita juga tahu, kalau misalnya mereka melakukan research and development di Indonesia. Bisa mendapat tax incentive sampai 300 persen. Itu juga mereka enggak tahu begitu," ungkap dia.

Rosan menegaskan, dalam upaya menarik investasi, pemerintah harus proaktif memberikan penjelasan soal aturan-nya. Dia menuturkan, proses ini yang harus dilakukan secara terus menerus.

"Dan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Gak bisa hanya sekali-sekali saja begitu. Ibaratnya bagian butuh, baru kita datang. Enggak bisa seperti itu," tegasnya.

Rosan bilang, aspek sosialisasi ke calon investor potensil itu yang harus digenjot ke depannya. Untuk melakukan itu, dibutuhkan anggaran yang lebih banyak.

"Kalau kita investasi kita harus sampaikan baik dari makro ekonomi kita, kebijakan kita, trajectory kita apa, planning-planning kita apa, kebijakan yang kita sudah tingkatin seperti apa," kata dia.

"Nah ini yang kita kurang menurut kami yang harus kita lakukan lebih banyak ke depannya, dan itu tentunya berkaitan dengan agaran," pungkas Rosan.