16.990 ASN Pindah ke IKN Nusantara pada 2024, Kamu Masuk Daftar?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan hunian bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN Nusantara. 

Dalam hitungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ASN akan pindah ke ibu kota baru secara bertahap, Di awal atau pada 2024, jumlah ASN yang akan boyongan ke IKN mencapai 16.990 ASN.

Untuk itu, Danis Hidayat pun menyebutkan bahwa Kementerian PUPR sudah menyiapkan hunian bagi ASN itu mulai saat ini. Para ASN di IKN Nusantara nantinya akan menempati rumah susun (rusun).

"Rencana (hampir) 17.000 datangnya bertahap, upayakan untuk rumah ASN itu dalam bentuk semua rusun apartemen 12 lantai beberapa tower," kata Danis di Balikpapan, Sabtu (14/1/2023).

Adapun bentukannya, satu ruang rusun ASN yang berlaku sebagai rumah dinas akan berukuran minimal 98 meter persegi untuk satu PNS beserta keluarga.

Danis mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pembiayaan 47 tower rusun ASN senilai Rp 9,4 triliun, namun belum mendapat tanggapan.

"APBN 47 tower, saya berharap Januari/Februari (2023 bisa terjawab). Kelihatannya belum, karena untuk KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha), mungkin note proses perkirakan juni 20223 diharapkan," terangnya.

Selain mengandalkan APBN, pembangunan IKN yang 80 persen pembiayaan lainnya berkolaborasi dengan swasta juga telah menjalin kontrak dengan PT Summarecon Agung, konsorsium CCFG Corp (kontraktor China)-PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).

Pemerintah sendiri telah menetapkan jadwal pemindahan ASN pusat dari Jakarta ke IKN Nusantara. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Secara garis besar, pembangunan ibu kota baru Nusantara dibagi menjadi lima tahap selama 23 tahun. Tahap I berlangsung pada 2022-2024, dilanjutkan tahap 2 pada 2025-2029, tahap 3 pada 2030-2034, tahap 4 pada 2035-2039, dan tahap 5 pada 2040-2045.

Proses pengembangan kawasan IKN di tahap I meliputi sebagian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1A Sub-Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) 1. Diikuti zona mixed use berupa gedung pemerintahan pusat, smart government, kawasan perkantoran, dan kawasan permukiman.

Untuk tahap 2-5, pengerjaan ibu kota baru akan dikembangkan ke kawasan barat, timur, dan utara. Kemudian pengembangan zona mixed use dengan tambahan area kawasan bisnis, hotel bisnis dan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE), industri 4.0, riset dan pengembangan talenta, universitas unggulan, pariwisata kesehatan dan kebugaran (rumah sakit internasional), hotel & eco resort, hingga kawasan industri.

Sebelumnya, pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan satu ekosistem lengkap di kawasan inti pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Sebab, pembangunan tersebut ditargetkan selesai pada 2024.

Dilansir dari paparan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, pembangunan IKN telah dimulai sejak 2022. Adapun perkembangan minat investasi di Ibu Kota Nusantara pada 22 Agustus 2022 pada sosialisasi awal peluang investasi di IKN (pre-market sounding) dari lahan yang ditawarkan sebesar 38 hektar, permintaan lahan dari calon investor berdasarkan letter of interest mencapai 965 hektar atau 25 kali lipat.

Kemudian, pada 18 Oktober 2022 saat market sounding bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghasilkan hingga awal Januari 2023, permintaan lahan mencapai 1.693 hektar atau 44 kali lipat.

Para investor tersebut tertarik berinvestasi di berbagai sektor, diantaranya terdapat 15 investor yang tertarik dengan sektor pendidikan, 18 investor tertarik dengan infrastruktur dan utilitas, 9 investor tertarik dengan mixed use dan komersial, 9 investor tertarik dengan sektor perumahan, 6 investor tertarik dengan jasa konsultan.

Kemudian 5 investor tertarik dengan sektor kesehatan, 3 investor tertarik dengan sektor perkantoran swasta dan BUMN, 2 investor tertarik dengan perkantoran Pemerintah, dan 4 investor tertarik kepada sektor teknologi.

Saat ini terdapat tiga perusahaan siap bangun hunian melalui skema kerja sama pemerintah dengan Badan usaha (KPBU). Diantaranya, pertama, konsorsium CCFG Corp. dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara Rp 30,8 triliun.

Kedua, Korea Land and Housing Corp total investasinya Rp 8,65 triliun. Ketiga, PT Summarecon Agung TBK. Rp 1,67 triliun. Ketiga perusahaan tersebut telah mendapat letter to proceed dari Menteri PUPR. Pekerjaan ini ditargetkan selesai pada 2024 dan dapat dihuni pada Agustus-Desember 2024.

Dari total investasi 3 perusahaan tersebut, rencananya akan dibangun 184 tower dan hunian untuk kapasitas 14.500 orang.

Disisi lain, untuk menampung minat investor yang tinggi, Pemerintah akan menyiapkan lahan di WP 1B dan 1C yang merupakan pusat Pemerintah dengan luas lahan 3.795 Ha. Selain itu, juga disediakan delapan zona lain.