Mensos Risma Cerita Anggaran Awal Tahun Rp 412 M Belum Bisa Cair

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengeluhkan ada anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp 412 miliar di tahun 2023 yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Anggaran 2023 jadi ini turun sekitar Rp 300 miliar. Kemudian ini diblokir Rp 412 miliar sendiri sudah diblokir di awal," papar Mensos Risma dalam rapat bersama komisi VIII DPR RI yang disiarkan secara daring pada Rabu (8/2/2023).

Mensos Risma melanjutkan, bahwa anggaran yang sudah disetujui oleh DPR seharusnya bisa langsung dicairkan oleh Kemenkeu. Padahal, dia menyebutkan, dana yang diblokir itu rencananya akan disalurkan untuk salah satu program bantuan sosial (bansos).

"Saya sudah sampaikan ke Bu Menkeu. Bu kalau sudah disetujui DPR mestinya kan kita bisa jalan. Ini termasuk bansos lho. Kami diblokir Rp 400 miliar ini," sebutnya.

"Kami sudah sampaikan, tapi masih belum dibuka juga," katanya.

Jika Kemenkeu membuka dana tersebut, Mensos Risma mengatakan, pihaknya harus mengadakan rapat untuk membahas rincian penggunaan dan penyalurannya, karena diperlukan ketelitian.

Mensos Risma pun memastikan tidak akan adanya penyelewangan dana di Kemensos.

"Susah pak, bener kita rapat, ndak ada pak kami ini macem-macem, susah kami pak. Terus terang saya berat ini. Ini kalau buka blokir rapat itu harus terus sampai jam 2 malem hampir tiap hari. Blokir berat benar-benar kan kita harus rapat itu, rapat itu sementara harus siapkan lapangannya, seperti itu gitu," tandas Risma.

Dalam kesempatan itu, Mensos Risma juga mengungkapkan bahwa total anggaran untuk bantuan sosial (bansos) tahun 2022 sebesar Rp. 97.928.061.416.000 atau Rp. Rp. 97.9 triliun.

Adapun realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 96.534.397.587.261 atau 98,58 persen.

"Untuk anggaran bantuan sosial itu adalah sebesar Rp. 97.928.061.416.000," papar Mensos Risma.

Dari realisasi anggaran tersebut, Mensos Risma merinci, terdiri dari belanja pegawai dari pagu sebesar Rp. 468.493.079.000 dengan realisasi Rp. 428.746.038.370 (91,52%), belanja barang dari pagu Rp. 4.207.499.366.000 dan realisasi Rp. 4.062.376.304.851 (96,55%).

"Untuk anggaran bantuan sosial tahun anggaran 2022 itu sebesar Rp. 93.086.716.563.000, realisasinya adalah Rp. 91.884.679.114.935 atau 98,71 persen," beber Mensos Risma.

Adapun belanja modal dengan pagu sebesar Rp. 165.352.408.000 dan realisasi Rp. 158.596.129.105 (99,93%).

Mensos Risma pun mengungkapkan alasan adanya perbedaan antara data anggaran bansos 2022 yang ia paparkan dengan yang disebutkan Ketua Komisi VIII DPR Dr. H. Ashabul Kahfi - sebesar Rp. 78 triliun.

"Ini berbeda dari data yang Rp. 78 triliun karena ada bantuan tambahan untuk BLT minyak goreng dan BLT BBM," jelas Mensos Risma. "Yang angkanya untuk (BLT) minyak goreng sebesar Rp. 6.195.000.000.000 dan untuk BLT BBM Rp. 12.390.000.000.000," sambungnya. 

Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta anggaran sektor perlindungan sosial senilai Rp 476 triliun yang bersumber dari APBN Tahun 2023 untuk tidak dikorupsi.

Permintaan itu disampaikan langsung oleh Sri Mulyani kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini saat meninjau pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (20/1/2023).

"Semoga anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi ya Bu (Risma)," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menekankan, penggunaan uang negara dalam sektor perlindungan sosial harus dimanfaatkan secara optimal untuk menekan angka kemiskinan. Antara lain dengan turut memberdayakan kelompok masyarakat difabel untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.

"Anggaran dari bantuan sosial pemerintah itu dipakai untuk betul-betul membantu langsung target kepada yang memang membutuhkan, bahkan bisa memberdayakan," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menerangkan, sektor perlindungan sosial telah dirancang sedemikian rupa untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang sempat mengalami kenaikan akibat dampak pandemi Covid-19. Antara lain melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Rumah Sejahtera Terpadu (RST), hingga Program Permakanan Lansia dan Disabilitas.

"Saya senang bisa mendapatkan kesempatan melihat program-program ini, terutama tadi Bu Risma memberikan kesempatan kepada kelompok difabel," tegas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Rumah Sejahtera Terpadu (RST), ATENSI Disabilitas, ATENSI Yatim Piatu, Program Permakanan Lansia dan Disabilitas, di Malang, Jumat (20/1/2023).

"Hari ini saya diundang oleh Bu Risma untuk melihat berapa program bantuan sosial yang dikembangkan oleh bu Risma, dan pendekatan beliau itu sangat berbeda, yaitu meng-empower atau memberikan pemberdayaan sehingga masyarakat bisa makin mandiri secara ekonomi," ujar Sri Mulyani.

Menkeu mengungkapkan, pada tahun 2022 lalu Menteri Sosial meminta anggaran tambahan spesial kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 198 miliar untuk memberikan makanan kepada kalangan lansia. Hingga kini sudah terealisasi sebesar Rp 183 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini, mengaku senang bisa mengajak Menteri Keuangan terjun langsung melihat program yang telah dilakukan Kementerian Sosial, dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kalangan disabilitas di Malang.

"Alhamdulillah Bu Menkeu bisa melihat program Kementerian Sosial untuk Permakanan yang sudah diberikan pada Desember tahun lalu untuk Permakanan lansia, disabilitas, dan anak yatim," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan terkait program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Dalam catatannya, banyak penerima-penerima muda yang menerima bantuan sosial. Oleh karena itu, Kemensos mengajak mereka untuk berwiraswasta.

"PENA itu adalah kita melihat data banyak penerima-penerima muda yang menerima bantuan sosial (bansos), karena mereka jangkauannya masih panjang masih muda. Karena itu kita membuat program PENA yaitu mengajak mereka berwiraswasta," ujarnya.