BPKP Kawal Akuntabilitas Keuangan 4 Provinsi Baru di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal ikut mengawasi proses akuntabilitas keuangan dan kinerja dari provinsi baru di Papua. Khususnya mengenai tata kelola pemerintahan sebagai provinsi yang baru dibentuk.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh meminta agar para pimpinan daerah terus ingat lahirnya Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan adalah untuk pemerataan pembangunan. Serta peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP).

“Kita pasti akan bantu Bapak semua. Kita jaga pertama compliance dulu supaya apa yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan. Akuntabilitas kita bicara keuangan dan kinerja. Kita belum bisa bicara kinerja sebelum akuntabilitas keuangan bahwa belanja dikeluarkan sudah sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (23/2/2023).

Diketahui, pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta daya saing masing-masing daerah. Untuk daerah di wilayah Papua, juga diberlakukan otonomi khusus untuk mendorong penguatan daerah sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Hal ini diungkapkan Ateh didepan empat pejabat Gubernur provinsi baru di Papua yang sepakat menjalin kerja sama dengan BPKP. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad menegaskan, tidak ingin menjadi provinsi yang terbawah. Pihaknya langsung bekerjasama dengan semua pihak termasuk BPKP.

“Kami apresiasi inisiatif ini, atas komunikasi, koordinasi kami dengan Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat,” ujarnya.

Sementara, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk, mengaku bukan perkara mudah dalam membangun provinsi baru. Keterbatasan sumber daya dan kompetensi menjadi tantangan yang harus dihadapi. Ia meminta dukungan BPKP mulai dari sisi perencanaan agar dapat merealisasikan program-program prioritas.

“Sebagai provinsi yang baru dibentuk, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, apalagi BPKP", ucapnya.

Kualitas SDM dan Kinerja Pemda Papua

Adapun Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Madaremmeng yang mewakili Penjabat Gubernur menyoroti permasalahan karakter SDM dan sistem kerja. Menurutnya, orang yang direkrut belum tentu sesuai dan berpengalaman dalam tugas yang diemban sehingga pendekatan yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas.

Dengan pandangan yang sama Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo menilai kesepakatan ini sebagai langkah yang tepat.

“Kami sangat mengharapkan dan berterima kasih. Langkah yang begitu cepat sehingga kami juga sangat didukung oleh teman-teman dari BPKP dalam menjalankan pemerintahan,” jelasnya.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapati adanya ketimpangan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan antara Indonesia timur dan wilayah lainnya. Dengan begitu, perlu ada perhatian lebih dari pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini diungkap Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Laporan Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan Tahun 2022. Laporan yang sama telah diberikan olehnya kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Ateh menyebut, hasil pengawasan yang dilakukan BPKP Tahun 2022 menunjukan bahwa pandemi Covid-19 berdampak kepada penurunan kualitas pendidikan. Terutama, pada capaian literasi dan numerasi di hampir semua jenjang pendidikan di daerah. Oleh karena itu perlu peran aktif dari pemerintah daerah dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pendidikan di wilayah masing-masing.

"Ketimpangan sarana dan prasarana di wilayah timur Indonesia memerlukan perhatian lebih," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (14/2/2023).

Mengenai laporan yang berikannya ke Mendikbud Nadiem, hasil pengawasan ini merupakan upaya BPKP dalam mengawal peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Sepanjang tahun 2022 selain mengawal pemulihan ekonomi, BPKP juga turut mengawasi pembangunan sumber daya manusia yang termasuk di dalam bidang pendidikan," ujar Ateh.

Ateh menambahkan, upaya perbaikan bidang pendidikan perlu campur tangan pusat dan daerah. BPKP sebut dia, akan terus mendukung upaya perbaikan bidang pendidikan lewat pengawasan yang dilakukan BPKP.

"BPKP akan memberikan hindsight, insight bahkan foresight dalam menjamin perbaikan bidang pendidikan," ungkapnya.

Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengucapkan terima kasih kepada BPKP yang terus mengawal program-program di kementeriannya. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan BPKP.

"Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan hasil pengawasan BPKP sebagai bahan evaluasi di Kemendikbudristek dan laporan ini dapat membuka jalan penyempurnaan kinerja kami," tutupnya.