Polemik Impor KRL Bekas Jepang: Direstui Erick Thohir dan Kemenhub, tapi Terganjal Kemenperin

Usulan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan impor 10 KRL bekas dari Jepang masih gantung, hingga menuai pro kontra dari pihak pemangku kepentingan.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 02 Mar 2023, 09:30 WIB
Diterbitkan 02 Mar 2023, 09:30 WIB
32 KRL Buatan Jepang Tiba Di Tanjung Priok
Usulan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan impor 10 KRL bekas dari Jepang masih gantung, hingga menuai pro kontra dari pihak pemangku kepentingan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Usulan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan impor KRL bekas dari Jepang masih gantung, hingga menuai pro kontra dari pihak pemangku kepentingan.

Padahal, impor itu dibutuhkan agar operasionalisasi KRL Jabodetabek tidak terganggu adanya 10 rangkaian kereta (trainset) yang habis masa pakai pada tahun ini.

VP Corporate Secretary KCI Anne Purba menjelaskan, 10 trainset itu bakal usang di 2023 setelah dipakai 30 tahun di negara asal (Jepang), plus 15 tahun di Indonesia. Tahun depan, jumlahnya bahkan akan bertambah 19 rangkaian kereta.

"Jadi kami ajukan ini untuk replace (dengan impor kereta bekas dari Jepang)," jelas Anne saat ditemui di Kantor KCI Juanda, Jakarta, dikutip Kamis (2/3/2023).

Untuk itu, KCI telah berkirim surat ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan, yang diteruskan kepada Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

Namun, Dirjen Daglu Kemendag telah mendapatkan surat jawaban dari Dirjen ILMATE Kemenperin, bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti. Pertimbangannya, fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Penumpang KRL Bakal Terlantar?

Tak patah arang, Anne dan tim KCI bakal terus berkolaborasi dengan Kemendag dan Kemenperin agar impor kereta bekas Jepang bisa direalisasikan. Sehingga penumpang KRL Jabodetabek tidak terlantar gara-gara kekurangan kereta.

"Jadi kami memang menerima surat saat ini kami belum. Tapi kami sangat terbuka untuk diskusikan kembali, karena ini berdampak pada masyarakat. Bagaimanapun, solusi untuk angkutan ini harus kita komunikasikan," ungkapnya.

Anne menyampaikan, impor 10 kereta pengganti itu perlu untuk menjaga operasional KRL Jabodetabek, khususnya pada jam sibuk. Ia tak ingin mengorbankan nasib penumpang yang menaiki kereta habis masa.

"Kalau dibilang apakah 10 layanan pengaruhi layanan, pasti. Yang perlu diantisipasi, peningkatan headaway. Sehingga jam sibuk bisa cepat terurai," ungkap dia.

Saat ini, ia menyebut PT KCI total memiliki 106 trainset yang beroperasi di jalur KRL Jabodetabek. Namun, masa usia operasinya berbeda-beda, dimana 10 trainset sudah hampir 45 tahun.

Oleh karenanya, PT KCI terus berkoordinasi dengan pihak regulator seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, pihak pengguna, hingga pengamat. Sebab, Anne menekankan, opsi keselamatan penumpang KRL Jabodetabek jadi yang terdepan.

"Kita sangat dukung produk dalam negeri seperti INKA, untuk peningkatan kapasitas pasti kita akan adakan KRL baru. Tapi ada yang konservasi. Ini yang butuh support, supaya kereta eksisting tidak berkurang," tegasnya.

 

Erick Thohir: Please, Kemenperin, Menhub

Rencana Subsidi Silang Tarif KRL
Rangkaian kereta listrik Commuter Line atau KRL saat melintas di Stasiun Jatinegara, Jakarta, Senin (2/1/2023). Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk menerapkan subsidi silang dalam tarif KRL Jabodetabek. Wacana ini dituturkan oleh Menhub Budi Karya Sumadi yang mengatakan tarif KRL akan disesuaikan supaya subsidi lebih tepat sasaran. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Rencana impor 10 KRL bekas Jepang tersebut turut mendapat dukungan Menteri BUMN, Erick Thohir. Ia lantas meminta Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri Perindustrian (Menperin) legowo memberikan izin terhadapnya.

"Menurut saya kembali, saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan untuk kita saling mendukung. Tetapi kita saling menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, yang hari ini masyarakat sangat membutuhkan," pinta Erick Thohir.

"Saya rasa dari Kemenperin, Menhub, pasti akan mendukung. Ini masalahnya belum ada komunikasi aja. Tapi insya Allah, saya yakin saling mendukung," ujarnya

Oleh karenanya, ia meminta agar tiap instansi berkepentingan bisa bersinergi untuk kepentingan publik. Sehingga, angka-angka pengeluaran masyarakat tidak mahal.

"Kita sedang menghadapi energi yang mahal. Kita sedang menghadapi pangan yang mahal. Kehidupan sehari-harinya kalau bisa jangan mahal, harus cari solusi," kata Erick Thohir.

 

Solusi Bijak

Rencana Subsidi Silang Tarif KRL
Rangkaian kereta listrik Commuter Line atau KRL saat melintas di Stasiun Jatinegara, Jakarta, Senin (2/1/2023). Sebagai informasi, tarif asli KRL adalah sekitar Rp 10.000-Rp 15.000 untuk sekali perjalanan. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Senada, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menilai, pengadaan KRL bekas menjadi solusi bijak di tengah jumlah penumpang KRL Jabodetabek saat ini. Meskipun, Kemenhub mendukung pengadaan KRL baru produksi lokal.

"Masa produksi sarana kereta KRL baru oleh INKA membutuhkan waktu 2-3 tahun, sejak sekarang. Sehingga, sarana KRL bukan baru menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," ujar Adita.

Adita juga menekankan, salah satu rekomendasi Kemenhub untuk pengadaan sarana KRL bekas, PT KCI harus memastikan kelayakan komponen-komponen sarana yang berhubungan langsung dengan keselamatan masyarakat banyak.

Sebab, berdasarkan data yang dilaporkan oleh PT KCI, realisasi penumpang tertinggi sebelum pandemi sudah menyentuh angka 336,3 juta orang penumpang pada 2019.

Jumlah penumpang diproyeksikan akan terus meningkat hingga 523,6 juta orang pada 2040. Guna mengakomodasi pertumbuhan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas angkut dari 436 juta orang penumpang pada 2023, menjadi 517 juta orang pada 2026.

"Semoga upaya ini tetap membuat KCI dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," imbuh Adita.

 

Harus Pakai Produksi Lokal

Rencana Subsidi Silang Tarif KRL
Rangkaian kereta listrik Commuter Line atau KRL saat melintas di Stasiun Jatinegara, Jakarta, Senin (2/1/2023). Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk menerapkan subsidi silang dalam tarif KRL Jabodetabek. Wacana ini dituturkan oleh Menhub Budi Karya Sumadi yang mengatakan tarif KRL akan disesuaikan supaya subsidi lebih tepat sasaran. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Namun, Kemenperin bersikukuh menolak izin impor tersebut, dengan alasan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor KRL, karena industri kereta api nasional mampu membuat produk lokal.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun,” kata Dody kepada Antara.

Ia menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam. Oleh karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," seru Dody.

 

Tak Ingin Beli Rongsokan

Siap-Siap Penyesuaian Tarif Baru KRL Jabodetabek Tahun Depan
Penumpang menunggu rangkaian KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta, Sabtu (17/12/2022). Pemerintah berencana menaikkan harga tiket Commuter Line (KRL) pada 2023. Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah aturan terkait kenaikan tarif KRL. (Liputan6.com/Magang/Aida Nuralifa)

Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi mendukung keputusan Kemenperin dan menentang PT KCI mendatangkan KRL bekas dari jepang sebagai pengganti. Menurutnya, rencana impor tersebut tidak sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengutamankan penggunaan industri dalam negeri.

"Kita punya BUMN produsen kereta PT INKA, bahkan beberapa negara sudah menggunakan produk mereka. LRT Jabodetabek aja buatan INKA, kok malah ngotot mau beli rongsokan dari Jepang," ungkap dia dalam keterangan tertulis.

"Ini kendaraan umum untuk rakyat, seharusnya berikan yang terbaik, ternyaman dan teraman. Masa pengadaan kendaran untuk para pejabat aja baru, kok kendaraan umum untuk rakyat dibelikan rongsokan. Ironis sekali," lanjut dia.

Yang menjadi pertanyaannya, kenapa tidak memaksimalkan produksi PT INKA yang notabene perusahaan negara. Padahal, ia bilang KCI seharusnya sudah tahu sejak jauh-jauh hari, bahwa ada 10 trainset KRL yang kadaluarsa tahun ini.

"Pantesan Presiden Jokowi sampai gemas dengan kebiasaan impor barang, yang sebenarnya di Indonesia sendiri sudah diproduksi bahkan sudah dipakai negara lain. Dan saya lihat dari website PT INKA produknya sudah dipakai Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia dan juga LRT Jabodetabek," beber politisi Gerindra itu.

 

KCI Sudah Pesan Kereta INKA

Pasca Pencabutan PPKM, Angka Pengguna Kereta Commuter Line Meningkat Drastis
Kereta rel listrik (KRL) tiba di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (17/1/2023). Sepanjang Januari 2023 total pengguna KRL Commuterline Jabodetabek pada weekday adalah sebanyak 7.952.574 orang dengan rata-rata 795.257 orang per hari. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Di sisi lain, VP Corporate Secretary KCI Anne Purba menyampaikan, pihaknya sudah memesan 16 rangkaian kereta baru dari INKA. Yang jadi persoalan, ongkosnya tidak sedikit, juga masa produksinya pun lama.

Saat ini, ia meneruskan, KCI dan INKA masih bernegosiasi soal harga, kendati sudah ada spesifikasi yang disepakati keduanya. Untuk alokasi dana, KCI menyiapkan hampir Rp 4 triliun untuk membeli kereta baru lokal tersebut.

"Mungkin ini mundur karena pandemi. Ini komitmen kita hampir Rp 4 triliun, kita siapkan dananya sekitar segitu. Memang sangat jauh sekali bedanya, 1:20 (beli kereta baru lebih mahal 20 kali daripada beli kereta impor bekas). Cuman kita sudah siapkan ini semua," tuturnya.

"Kita sangat dukung produk dalam negeri seperti INKA, untuk peningkatan kapasitas pasti kita akan adakan KRL baru yang dibuat dalam negeri," tegas Anne.

Dari sisi seberang, Senior Manager TJSL & Stakeholder Relationship PT INKA (Persero) Bambang Ramadhiarto mengatakan, pihaknya bersama KCI harus terlebih dahulu membuat kesepakatan kontrak sebelum bisa memproduksi 16 rangkaian kereta rel listrik.

"Koordinasi dan persiapan terus dilakukan antara INKA dan KCI, dan akan segera tanda tangan kontrak dalam waktu dekat," ujar Bambang kepada Liputan6.com.

Bambang memproyeksikan, INKA dan KCI bakal teken kontrak pengadaan 16 trainset untuk KRL Jabodetabek pada Maret 2023 ini. Secara timeline, INKA nantinya akan mengirimkan rangkaian kereta pertama kepada KCI pada bulan ke-22 pasca tanggal efektif kontrak. Pengiriman akan berlangsung bertahap di sepanjang 2025-2026.

"Delivery rangkaian pertama bulan ke-22 setelah effective date of contract (EDC). Delivery rangkaian ke 16 adalah bulan ke-31 setelah EDC," jelas Bambang.

Infografis Journal
Infografis Journal: Jumlah Penumpang KRL di Jabodetabek Tahun 2010-2021 (Liputan6.com/Trie Yasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya