Bangun Gedung di IKN, OJK Minta Lahan 1,5 Hektare

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lahan seluas 1,5 hektare (ha) sebagai lokasi kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan. Permintaan lahan ini sudah diajukan kepada Badan Otorita IKN dan Kementerian PUPR.

Ini diungkapkan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara pada acara Focus Group Discussin (FGD) dengan media di Balikpapan, Jumat (3/3/2023). “Kantor (OJK) di IKN baru proses mengajukan minta lokasi. Dimintakan 1,5 hektare tapi di luar pemukiman,” jelas dia.

OJK juga menyiapkan anggaran khusus pembangunan kantor di IKN Nusantara. DPR telah menyetujui anggaran pembangunan gedung OJK sebesar Rp 47 miliar khusus pada tahun ini.

Lembaga ini akan kembali mengajukan anggaran pembangunan gedung di IKN pada 2024. Di mana, pembangunan gedung OJK mengacu pada ketetapan Undang-Undang  yang mengatakan lembaga ini harus pindah ke IKN bersama lembaga lain seperti Bank Indonesia maupun kementerian lainnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga memastika bank sentral tengah menyiapkan langkah perpindahan ke Ibu Kota Negara di pada 2023.

"Deputi Gubernur kami sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini, sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023," kata Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (21/11/2022). 

BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya, jika berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo.

Maka dari itu saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru. Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan.

"Koordinasi dilakukan baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana," jelasnya.

Kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara rencananya bakal memiliki transportasi kereta api. Hal ini yang menjadi salah satu rencana dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam memberikan akses transportasi masyarakat di sana.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Djarot Tri Wardhono menerangkan kereta api di IKN itu salah satu yang paling awal untuk pembangunan jalur KA di Kalimantan. Namun, diproyeksikan pembangunannya dimulai diatas 2025 mendatang.

"Itu paling dekat dan saat ini kita sedang susun studi dari trase (jalur) tersebut," kata dia saat Media Briefing di Kemenhub, Kamis (2/3/2023).

Djarot berujar, nantinya akses kereta api melingkupi jalur Balikpapan ke kawasan inti perkotaan di IKN Nusantara. Namun, dia menegaskan saat ini masih proses menganalisa karakteristik dari lahan yang akan dilalui oleh jalur KA.

Kendati begitu, Djarot belum merinci soal rencana lengkap kedepannya, termasuk rencana apakah nantinya akan dioperasikan KA Perintis atau KA komersial. Itu masih menunggu detail engineering design (DED) yang masih disusun.

"Itu sudah mengerucut trase yang ada, kita akan ikuti trase jalan tol yang dibangun PU (PUPR)," ungkapnya.

"Biaya (pembangunan) masih proses perhitungan studi, sementara ini masih pra FS (feasibilyy study) untuk trase yang ada. Itu masih indikasi dari biaya yang ada, baru masuk DED, setelah itu baru bisa masuk ke (penentuan) biaya," sambungnya.

Djarot mencoba menggambarkan mengenai biaya yang perlu dikeluarkan untuk pembangunan jalur dengan mengaca ke proyek KA Makassar-Parepare. Disana, memiliki kondisi lahan yang berbeda, sehingga diperlukan pendalaman mengenai biaya yang diperlukan.

"Penguatan-penguatan jalur KA dengan kondisi tanah yang berbeda-beda itu akan berikan beban biaya yang berbeda," kata dia.

"Seperti halnya KA Makassar-Parepare, kita bangun cukup tinggi secara badan relnya," sambung Djarot.