Program Kartu Prakerja Telan Anggaran Rp 59 Triliun, Manajemen Jamin Bebas Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Program Kartu Prakerja tepat memasuki usia 3 tahun pada 17 Maret 2023. Dalam pelaksanaannya, program yang sempat berjalan lewat skema semi bansos selama pandemi Covid-19 ini telah menghabiskan anggaran hingga Rp 59 triliun.  

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan, program Prakerja telah diikuti oleh 16,4 juta penerima dari total 46 juta pendaftar. 

"Teman-teman yang belum jadi penerima harap bersabar, uang pemerintah terbatas. Yang mendaftar jauh lebih banyak dari kemampuan pemerintah mendanai," ujar Denni dalam acara 3 Tahun Prakerja di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Ia menyampaikan, para pendaftar dan pesertanya berasal dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Denni pun memastikan pada peserta terverifikasi telah menerima manfaat sesuai ketentuan.

"Jadi, rekan-rekan mau pergi ke kabupaten/kota mana, bertemu dengan alumni program Prakerja, kami siap untuk mengantarkan teman-teman sekalian, bahwa angka ini bukan lah sekedar angka. Angka ini betul-betul ada individunya," tegasnya.

Dalam 3 tahun pelaksanaannya, program Prakerja secara kumulatif telah menelan anggaran Rp 59 triliun. Itu sudah termasuk pemberian manfaat senilai Rp 3.550.000 kepada seluruh penerima. 

"Kalau angka itu dikalikan dengan 16,4 juta orang, angka itu Rp 58 triliun koma sekian. Jadi itu betul-betul dilaksanakan, disalurkan tanpa korupsi. Tidak ada korupsi. Itu kami sampaikan dengan jujur," kata Denni.

"Sisa dana bantuan yang tidak terserap, semua dikembalikan ke rekening kas umum negara kepada ibu Sri Mulyani sesuai peraturan Menko Perekonomian," imbuhnya. 

Biaya Operasional Program Kartu Prakerja

Di sisi lain, biaya operasi manajemen pelaksana selama 3 tahun sebesar Rp 353 miliar. Itu sudah termasuk gaji hingga kebutuhan operasional lain. 

"Biaya operasi PMO selama 3 tahun, mulai dari gaji saya, sewa gedung, sewa cloud, sampai kepada driver, sewa kendaraan, total adalah Rp 353 miliar, atau hanya 0,59 persen dari total anggaran senilai Rp 59 triliun," tuturnya. 

"Itu pun Kartu Prakerja masih memberikan PNBP kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 237,8 miliar. Jadi biaya operasi kita secara net hanya Rp 100 miliar selama 3 tahun, bukan per tahun," pungkas Denni. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Rudy Salahuddin menjelaskan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tantangan besar, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Indonesia pun menyusun dua strategi pengembangan SDM. Strategi Pemerintah di jangka pendek adalah melalui program pelatihan berdurasi pendek dan berskala masif seperti Program Kartu Prakerja. Sedangkan strategi jangka panjang, akan ditempuh melalui Pendidikan dan pelatihan Vokasi (TVET).

Pemerintah Indonesia pada 2020 telah menginisiasi Program Kartu Prakerja guna mengembangkan kompetensi, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan melalui pemberian bantuan pelatihan meliputi skilling, upskilling, dan reskilling.

“Program Kartu Prakerja selama masa pandemi Covid-19 telah mengembangkan misi gandanya. Selain untuk peningkatan kompetensi, (Kartu Prakerja) juga menjadi bantuan sosial," jelas dia  saat membuka secara resmi Study Visit National Social Protection Council (NSPC) - Ministry of Economy and Finance Kingdom of Cambodia, di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/3/2023).

"Namun demikian, mulai tahun 2023 Program Kartu Prakerja akan kembali ke skema normal, yang berfokus kepada peningkatan kompetensi melalui pelatihan offline, online, dan hybrid, sejalan dengan pasar kerja,” tambah dia. 

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Kartu Prakerja dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bukan K/L sektor.

Hal ini tentu dengan adanya pertimbangan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan inovasi baru dan berkaitan erat dengan perekonomian. Selain itu, demand dan supply Program Kartu Prakerja berasal dari lintas K/L terkait.

Program Kartu Prakerja mengusung inovasi dengan pendekatan sistem yang end to end digital. Sehingga dalam waktu 3 tahun Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat dan dampak positif secara masif kepada 16,4 juta orang penerima di 514 Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, Program Kartu Prakerja telah menjadi Program Government to Person (G2P) yang paling masif di Indonesia.

Program Kartu Prakerja juga turut membangun ekosistem pelatihan berbasis public-private partnership yang menghubungkan supply dan demand, yang turut melibatkan berbagai platform digital, mitra pembayaran, job portal dan Universitas sebagai Lembaga asesmen dan pemantauan.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy menyampaikan harapannya agar study visit ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai dan NSPC nantinya dapat mengambil pelajaran penting yang bermanfaat untuk diimplementasikan di Kamboja.

“Kami berharap success story dalam Program Kartu Prakerja juga dapat direplikasi oleh negara-negara lain, utamanya oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Lebih lanjut, NSPC dapat menggali lebih detail terkait Program Kartu Prakerja dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja selama pelaksanaan study visit ini,” pungkas Deputi Rudy.