Menteri Pertanahan Korea Selatan Kunjungi IKN, Siapkan Investasi di Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong mengunjungi lokasi pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara, atau IKN Nusantara beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong menyatakan berkomitmen untuk mendukung suskesnya pembangunan IKN.

"Dengan harapan ke depannya dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk membangun teknologi kota pintar (smart city) di IKN," kata Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, Selasa (21/3/2023).

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti mengatakan, Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN.

Itu akan menjadi landasan mekanisme bilateral serta dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk secara aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN Nusantara.

“Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan yaitu pertukaran informasi, berbagi pengalaman, pengetahuan dan teknologi, pengiriman tenaga ahli, peningkatan kapasitas, proyek percontohan, dan bentuk kerja sama teknis lainnya," terang Diana.

Berbagai Program Dukungan

Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi (MOLIT) memberikan program-program dukungan untuk pembangunan IKN. Antara lain, dukungan teknis untuk IKN termasuk pengiriman 25 pegawai muda PUPR untuk mengikuti pelatihan di Korea Selatan.

Kemudian, ppembangunan sistem penyediaan air bersih untuk IKN dengan kapasitas 350 liter/detik, feasibility study untuk proyek pendukung Immersed Tunnel di Teluk Balikpapan (Jalan Tol Akses IKN), proyek hibah pipeline dari KOICA, dan proyek Korea City Network (KCN).

Dalam kunjungannya, Menteri Won Hee-Ryong juga telah meninjau pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang target mulai diisi air (impounding) pada Juni 2023.

Lalu, juga meninjau Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sepanjang 2,99 km yang target selesai April 2024. Serta lokasi pembangunan Istana Negara, titik nol IKN, hingga rumah susun Hunian Pekerja Konstruksi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) coba mengajak Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) Korea Selatan, untuk memperkuat dan memperluas kerjasama internasional dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin cukup lama. Terlebih, sebelumnya Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air.

Di samping itu, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN. Itu akan menjadi landasan mekanisme bilateral serta dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan, agar secara aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN Nusantara.

"Ini menjadi starting point kerja sama kita, terutama dalam pengembangan IKN Nusantara. Kita sudah punya MoU sebagai landasan kerja sama. Dan personally, kami sangat nyaman dan terbuka kalau bekerjasama dengan Korea Selatan," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (17/3/2023).

Dijelaskan Menteri Basuki, pada 2019 lalu Pemerintah RI telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan ini dilakukan karena tekanan penduduk yang sangat besar, urbanisasi yang masif dan kerusakan lingkungan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.

"Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengembangkan IKN Nusantara, karena daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangatlah terbatas. Mulai dari ketersediaan air baku, penduduk, pengembangan ekonomi, transportasi dan lain-lain. Kalau kita ingin improve Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga ingin lebih memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia," bebernya.

Mengusung konsep Future Smart Forest City, fokus pembangunan IKN Nusantara seluas 256 ribu ha pada tahap awal (2022-2024) ada pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 1.600 ha (25 persen) dari total luas KIPP sebesar 6.600 ha.

Sisanya, 5.000 ha akan dipertahankan sebagai area hijau. Hingga saat ini, sekitar 50 proyek konstruksi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp 62 triliun yang bersumber dari APBN.

"Sejak 2022, kami telah melaksanakan konstruksi infrastruktur dasar seperti Air Minum, Sanitasi, Jalan logistik, Kantor Kementerian, dan lain-lain. Saat ini progressnya sudah sekitar 20 persen dengan total sekitar 50 proyek konstruksi. Dengan konsep Future Smart Forest City, pembangunan benar-benar dikendalikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungannya," terang Menteri Basuki.