Digempur Krisis Global, Industri Jasa Keuangan Indonesia Aman

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar, menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih terjaga ditengah bergejolaknya sistem perbankan Global. Hal itu disampaikan dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Maret 2023, Senin (3/4/2023).

"RDK bulanan Otoritas Jasa Keuangan 29 Maret 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dengan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan atau LJK meningkat dan permodalan serta likuiditas dilevel yang memadai. Kondisi tersebut menjadi modalitas penting dalam menghadapi dinamika global," kata Mahendra Siregar.

Mahendra menjelaskan, pada bulan maret 2023 laju pengetatan kebijakan moneter yang cepat mulai menekan stabilitas sistem keuangan global lantaran terjadi gejolak terhadap sistem perbankan Global akibat penutupan beberapa bank di Eropa dan Amerika Serikat.

"Otoritas negara-negara itu telah bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga mencegah merambatnya penularan risiko," ujarnya.

Di sisi lain kinerja perekonomian Global di 2023 secara umum masih tangguh (resilience), yang ditunjukkan oleh pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang masih Solid dan tekanan inflasi mereda, meskipun masih berada di tingkat yang tinggi seiring meredanya tekanan pada rantai pasok global.

Pembukaan Ekonomi China

Sementara itu, pembukaan kembali atau re-opening perekonomian Tiongkok berlanjut dengan kegiatan perekonomian masyarakat dan industri di Tiongkok terus membaik.

"Namun demikian pengetatan kebijakan moneter Global dinilai akan terus berlanjut seiring tingkat inflasi di sisi permintaan yang masih tinggi," ujarnya.

Kendati demikian, di tengah dinamika perekonomian global tersebut, indikator perekonomian domestik kembali mencatatkan pertumbuhan solid. Neraca dagang melanjutkan surplus di Februari 2023 atau pun Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur juga terus berada di zona ekspansi yang berlangsung dalam waktu 18 bulan terakhir.

Disamping itu, optimisme dan konsumsi masyarakat mencatatkan penurunan tipis yang terkonfirmasi dari penurunan indeks keyakinan konsumen dan indeks penjualan ritel yang memang lazim terjadi pasca hari besar keagamaan nasional Natal dan Tahun Baru.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa negara di kawasan ASEAN telah menyepakati ASEAN Taxonomy fase dua. Salah satu kesepakatan yang dicapai dalam taxonomy ini adalah mempensiunkan PLTU batu bara sebagai upaya transisi ke energi bersih untuk mencapai emisi nol bersih.

"Kita dapat melihat sekarang bahwa taxonomy ASEAN mengakui upaya untuk pensiun dini PLTU batu bara, serta penghentian secara bertahap. Ini menjadi yang pertama untuk taksonomi regional yang mempertimbangkan bagaimana PLTU batu bara memainkan peran penting dalam dekarbonisasi dan mencapai Perjanjian Paris," terang Mahendra di Bali Nusa Dua Convention Center 1 (BNDCC 1), Nusa Dua, Bali Jumat (30/3/2023).

Dalam perannya sebagai perwakilan utama Indonesia di dewan taxonomy ASEAN, Mahendra menyampaikan, OJK juga secara aktif menyuarakan pentingnya dukungan untuk transisi energi secara bertahap guna memastikan aspek sosial dan ekonomi tidak terganggu, khususnya terkait dengan pensiun dini batu bara.

Selain itu, disebutkan juga bahwa pihaknya telah menerima berbagai respon baik dan kesediaan dari lembaga-lembaga keuangan baik nasional ataupun internasional terkait pensiun dini batu bara.

Namun, Mahendra belum mengungkapkan besaran komitmen yang telah disepakati.

"Taksonomi ini diharapkan dapat menarik banyak investasi lokal dan internasional ke ASEAN guna mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut," tuturnya.

"Ini adalah salah satu prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN yang telah kami capai dan benar-benar siap untuk diimplementasikan. Indonesia dan ASEAN perlu memimpin dengan memberi contoh, dalam bagaimana menerjemahkan komitmen tentang keuangan berkelanjutan dan iklim menjadi tindakan nyata," tambah dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara menjadi penyumbang utama gas rumah kaca dari sektor energi. Sehingga untuk mencapai target karbon netral (net zero emission/NDC) perlu ada penanganan khusus terkait aktivitas PLTU batu bara.

"Membayangkan net zero, tidak mungkin tanpa mengatasi masalah pembangkit listrik batu baraini," kata Sri Mulyani dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging a Net Zero ASEAN, di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Kamis (30/3).

Hal ini sejalan dengan data yang dikeluarkan Badan Energi Internasional, pembangkit listrik batubara menyumbang sekitar 38 persen dari emisi CO2 global dari energi pada tahun 2019. 

Namun faktanya, semua negara untuk berkembang dan maju membutuhkan energi. Semua negara sebenarnya masih mengandalkan bahan bakar fosil, termasuk batubara, masih menjadi tantangan. 

“Namun negara kita sebenarnya masih mengandalkan bahan bakar fosil, termasuk batubara yang menjadi tantangannya,” kata dia.