Curhat Bos Bulog: Kalah Penyerapan Beras Petani dari Pengusaha Swasta

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkap pihaknya kerap kalah dalam penyerapan hasil panen petani lokal.

oleh Arief Rahman H diperbarui 03 Apr 2023, 20:00 WIB
Diterbitkan 03 Apr 2023, 20:00 WIB
Budi Waseso dan Zulkifli Hasan Tinjau Kedatangan Beras Impor di Pelabuhan Tanjung Priok
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat meninjau aktivitas bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mendatangkan 5.000 ton beras impor asal Vietnam guna menambah cadangan beras pemerintah (CBP) yang akan digunakan untuk operasi pasar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkap pihaknya kerap kalah dalam penyerapan hasil panen petani lokal. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang membuat penyerapan Bulog itu tidak maksimal.

Pertama, karena adanya Harga Pokok Pembelian (HPP) sebagai patokan penyerapan hasil panen dari petani lokal. Sementara, untuk penyerapan dari perusahaan swasta, cenderung mengikuti harga keekonimian atau harga pasaran.

Kedua, rebutan antara pengusaha penggilingan padi atau beras yang ingin mengamankan stoknya. Sehingga, penyerapan terjadi tidak merata.

"Kemarin kami datang ke lapangan di Sulawesi Selata dengan pak Presiden, melihat panen raya disana pak. Nah Bulog sendiri kita kalah serapan karena ada HPP apa segala, tapi yang dateng kesana juga pedagang-pedagang atau pengusaha dari Jawa Timur, Jawa Tengah bahkan Aceh pun Medan ngambil juga di Sulawesi Selatan," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/4/2023).

Ketiga, penyebab lainnya karena panen raya kali ini, kata dia, terjadi cenderung tidak serentak. Misalnya, ketika ada panen raya di Jawa Timur, belum tentu wilayah lain juga panen.

Sebagai contoh di Jawa Timur. Buwas, sapaan akrabnya menyebut kalau hasil panen dari Jawa Timur tinggal tersisa 10 persen lagi. Karena banyak yang berburu stok padi ke daerah yang sedang panen.

"Memang sekarang ini menurut pantauan kami, pak dari Bulog, panen raya kali ini memang tidak bersamaan. Sehingga di kala Jawa Timur panen, itu diserap dari beberapa wilayah pak," tuturnya.

"Kalau tidak salah sekarang mencapai 90 persen. Jadi (sisa) 10 persen lagi. Jawa tengah pun demikian pak, nah sekarang Jawa Barat sedang panen pak, tapi berebut, dengan harga tinggi tapi berebut juga. Dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah bahkan Lampung pun, Sumatera pun ngambil dari Jawa Barat," sambung Budi Waseso.

 

Serapan Tak Maksimal

Stok Beras Bulog Aman Hingga Akhir Tahun 2021
Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat karung berisi beras di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Rabu (29/12/2021). Dirut Perum Bulog Budi Waseso menjamin tahun ini stok beras aman dan tidak ada impor untuk kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Lebih lanjut, salah satu wilayah yang hasil panennya diserap Bulog adalah Sulawesi Selatan. Hanya saja, penyerapannya baru 4.000 dari seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Sehingga Bulog panen raya kemarin waktu di cek pak Presiden langsung kami tuh baru bisa menyerap 4 ribu ton pak dari masa panen kemaren di Sulawesi Selatan pak. Itu untuk seluruh sulsel, ini meningkat, memang ada peningkatan," kata dia.

Hanya saja, jika dikaitkan dengan kebutuhan untuk bansos pangan yang akan digulirkan pemerintah, Buwas mengaku tak bisa dipenuhi seluruhnya dari hasil panen raya.

"Tapi dari seluruhnya itu pak, selama ini kita dengan tugas tadi untuk penyaluran dari bansos memang kami tidak punya amunisi, artinya, karena kita sedang upayakan terus untuk (menyerap) dari dalam negeri," tukasnya.

 

Impor 2 Juta Ton

Perum Bulog mengimpor beras dari beberapa negara total mencapai 500 ribu ton. Pada Jumat (16/12/2022), fase pertama impor telah tiba di pelabuhan Tanjung Priok.
Perum Bulog mengimpor beras dari beberapa negara total mencapai 500 ribu ton. Pada Jumat (16/12/2022), fase pertama impor telah tiba di pelabuhan Tanjung Priok.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini. Namun, ada pesan penting yang disampaikan Jokowi kepadanya.

Buwas, sapaan akrabnya, menyebut kuota 2 juta ton impor ini, lebih dulu dipenuhi dengan mendatangkan 500.000 ton. Tapi, kata dia, hal itu bukan perkara mudah.

"Kemarin pesannya pak Presiden memang, kalau dikasih alokasi 2 juta ton itu bukan berarti harus didatangkan (semua) pak, melihat daripada kebutuhannya, tapi diutamakan, perintah presiden, diutamakan biar bagaimana harus produksi dalam negeri, itu perintah pak Presiden langsung pak," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/4/2023).

Dia mengatakan, kalau 2 juta ton beras impor ini untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Nantinya, ini bukan untuk diperjual-belikan tapi, untuk penugasan seperti bantuan sosial.

"Jadi kalau CBP ini tidak menjual belikan, rapi nanti terserah dari pemerintah, penugasannya untuk apa. Bulog hanya menyimpan dan nanti persiapkan untuk menyalurkannya, sesuai dengan perintah pak," kata Buwas.

Menyoal bansos ini, Buwas mengatakan, tahap awal impor 500 ribu ton adalah untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bansos beras. Tapi kondisi saat ini masih proses lelang, untuk menentukan negara mana yang bisa menyuplai ke Bulog.

"Tapi ini juga belum bisa kali laksanakan langsung 500 ribu ton, karena hari ini pun kita belum bisa mendapatkan jumlah impor itu dari beberapa negara. Itu yang sudah kita jajaki," terangnya.

 

Tak Ambil Untung

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini. (dok: Arief)

Lebih lanjut, Buwas menegaskan kalau pihaknya sama sekali tidak mengambil keuntungan sekalipun melakukan impor. Meski diakui ada selisih harga yang cukup besar antara beras impor dan beras lokal dengan kualitas yang sama.

"Ya walaupun kalau dibanding-bandingkan harga itu lebih murah impor. Tapi sekali lagi pak, kita tidak mencari keuntungan pak, karena kita waktu lelang juga terbuka pak, pelaksanaannya kita diaudit oleh BPKP dan nanti hasilnya itu nanti sebelum diedarkan akan diaudit oleh BPK pak," jelasnya.

"Jadi sama sekali pelepasannnya seperti itu pak, jadi kita tidak berpikir untuk mencari keuntungan. Walaupun ada selisih sebetulnya, selisihnya besar, kalau mau dibandingkan dengan pasar. Tapi Bulog tidak seperti itu, karena itu bukan berasnya Bulog, itu berasnya negara. Jadi itu yang kita lakukan," pungkas Budi Waseso.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya