Operasi Juli 2023, LRT Jabodebek Buka Konektivitas ke Transjakarta hingga Angkot

Liputan6.com, Jakarta Menjelang beroperasinya LRT Jabodebek pada Juli 2023, PT KAI (Persero) berkolaborasi dengan berbagai pihak terus mempersiapkan konektivitas dengan moda transportasi lain di seluruh stasiun LRT Jabodebek.

Nantinya, sejumlah stasiun LRT Jabodebek bakal terkoneksi dengan moda transportasi lain, mulai dari Transjakarta, KRL Commuter Line, hingga angkutan kota alias angkot.

Manager Public Relations Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo mengabarkan, progres pengerjaan saat ini sudah mencapai 91,53 persen. Ia menilai, kemudahan konektivitas merupakan aspek penting dan pertimbangan besar bagi masyarakat untuk memilih transportasi umum.

"Selain dari sisi operasional, mempersiapkan konektivitas dengan moda transportasi lain sangat penting dilakukan untuk mempermudah masyarakat melanjutkan perjalannya setelah tiba di stasiun LRT Jabodebek," ujar Kuswardojo di Jakarta, Senin (17/4/2023).

Ia menjabarkan, konektivitas dengan moda transportasi lain hadir di seluruh stasiun LRT Jabodebek yang berjumlah 18 stasiun. Mulai dari Stasiun Dukuh Atas yang terkoneksi dengan Commuterline, MRT Jakarta, KA Bandara, serta Transjakarta BRT.

Kemudian, Stasiun Setiabudi, Stasiun Rasuna Said, Stasiun Kuningan, Stasiun Pancoran, Stasiun Ciliwung, Stasiun Cawang, dan Stasiun TMII yang terkoneksi dengan Transjakarta BRT. Stasiun Cikoko yang terkoneksi dengan Commuterline, Transjakarta BRT, dan Mikrotrans. Serta Stasiun Halim yang terkoneksi dengan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Adapula stasiun yang terkoneksi dengan terminal, yakni Stasiun Kampung Rambutan dimana terdapat koneksi dengan Terminal Kampung Rambutan, Transjakarta BRT, serta Mikrotrans. Selanjutnya ada Stasiun Ciracas dan Stasiun Jatibening Baru yang terkoneksi dengan Mikrotrans.

Ada juga Stasiun Cikunir 1 dan Stasiun Cikunir 2 yang terkoneksi dengan angkutan kota alias angkot. Stasiun Bekasi Barat dan Stasiun Jati Mulya yang terhubung dengan Transjakarta BRT, Trans Patriot, dan Angkutan Kota. Serta yang terakhir Stasiun Harjamukti yang terkoneksi dengan Transjakarta BRT dan Mikrotrans.

Kuswardojo menambahkan, adanya konektivitas antar moda ini merupakan kolaborasi baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), BUMN, BUMD, serta pihak swasta.

"Diharapkan dengan terhubungnya seluruh stasiun LRT Jabodebek dengan moda transportasi lain dapat mempermudah masyarakat dalam bermobilisasi dan LRT Jabodebek menjadi pilihan transportasi baru bagi masyarkat," pungkas Kuswardojo.

Transportasi publik LRT Jabodebek target mulai beroperasi secara komersial, atau Commercial Operating Date (COD) pada Juli 2023. Rencananya, penentuan tarif LRT Jabodebek akan dikeluarkan pada April 2023 ini.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Manager Public Relation LRT Jabodebek, Kuswardojo. Secara jadwal, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian seharusnya mengirimkan surat keputusan (SK) yang di dalamnya turut mencantumkan penetapan tarif LRT Jabodebek.

"Kalau kita lihat aturan kan sebetulnya tarif LRT itu 3 bulan sebelum operasi paling tidak dia keluar. Tapi sampai detik ini saya belum terima surat edaran pemerintah, SK Kemenhubnya terkait dengan tarif," ujar dia di Jakarta, Senin (17/4/2023).

Usulannya, tarif terjauh LRT Jabodebek untuk tiga lintasan sepanjang 44,43 km sebesar Rp 24-25 ribu. Adapun tiga lintasan tersebut antara lain, rute Cawang-Cibubur (Stasiun Harjamukti), Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur (Stasiun Jatimulya).

Namun, Kuswardojo menambahkan, pengenaan tarif itu bisa berkurang bila pemerintah memberikan subsidi lewat program Kewajiban Pelayanan Publik (PSO).

"Tarif usulan yang kita berikan kepada pemerintah, terjauh Rp 24-25 ribu. Tentunya balik kepada pemerintah, bagaimana pemerintah memberikan PSO terhadap tarif tersebut," ungkapnya.

"Jadi nanti setelah ada PSO, ada surat keputusan dari Kementerian Perhubungan, nanti kita bisa lihat berapa tarif yang disetujui pemerintah," imbuh Kuswardojo.

Secara skema, LRT Jabodebek nantinya akan mengenakan tarif dasar yang diusulkan Rp 12 ribu, plus tarif progresif yang dihitung sesuai jarak tempuh.

"Kita menyampaikan tarif dasarnya dikenai Rp 12 ribu sebelum ada PSO. Nanti ada progresif per km, dengan perhitungan terjauh Rp 24-25 ribu. Perhitungan tambahannya 3-5 km," paparnya.

"Tapi kita kembali masih nunggu dari Kementerian, karena nanti ada PSO. Kemungkinan tarifnya akan lebih rendah dari itu," pungkas Kuswardojo.