Usul Petani: HPP Gula Tani Naik, Harga Acuan Pemerintah Dihapus

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan penyesuaian harga pembelian gula di tingkat petani. Salah satunya soa harga pokok penjualan atau HPP gula di tingkat petani yang diusulkan sebesar RP 15.014 per kilogram pada 2023. Pada 2022, HPP gula dipatok Rp 11.500 per kg.

"Untuk HPP, APTRI mengusulkan Rp15.000/kg," kata Sekretaris Jenderal APTRI, Nur Khabsyin, Jakarta, Sabtu (13/5/2023).

Usulan kenaikan HPP itu tentu bukan tanpa alasan. APTRI berpandangan, bahwa penyesuaian harga pembelian di tingkat petani ini telah dipertimbangkan Biaya Pokok Produksi (BPP) gula dari sejumlah komponen yang mengalami kenaikan.

"Wajar, jika HPP naik dikarenakan Biaya Pokok Produksi (BPP) gula juga naik, antara lain kenaikan biaya akibat pemakaian pupuk non subsidi, upah tenaga kerja, dan biaya transportasi," tutur dia.

Selain itu, penyesuaian harga di tingkat petani pun perlu dilakukan karena adanya penurunan produksi tebu. "Saat ini, terjadi penurunan produksi tebu di kebun, dimana rata-rata penurunannya sekitar 20 persen. Jadi, misalkan satu hektar bisa keluar 100 ton sekarang tinggal menjadi 80 ton tebu. Penyebabnya antara lain adalah perubahan iklim akibat El-Nino,” katanya. Belum lagi, lanjut Nur Khabsin, adanya permasalahan di pemupukan yang dinilai membuat aktivitas tanam jadi terkendala sehingga membuat penurunan produksi menjadi semakin sulit dihindari.

"Produksi tebu terus menurun dikarenakan pemupukan yang tidak optimal, dimana pupuk semakin mahal dan langka. Sehingga, banyak petani yang memupuk tebu tidak tepat waktu. Selain itu, dosis pupuk ini tidak bisa maksimal." beber dia.

Ia mencontohkan, satu hektar kebun tebu idealnya membutuhkan rata-rata 1 ton hingga 1,3 ton pupuk. Namun, karena pupuk langka dan mahal, petani hanya bisa menyediakan 7 kuintal pupuk untuk 1 hektar. Harga pupuk non subsidi 4 kali lipat dari pupuk subsidi.

Melihat kondisi-kondisi di atas, Ia menilai kenaikan HPP sangatlah wajar.

"Kenaikan HPP sangat wajar dan pengaruh terhadap inflasi juga relatif kecil," tegasnya.

Keluhan soal pupuk juga disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI, Soemitro Samadikoen. Saat ini, aku Soemitro, petani tebu nyaris tidak menggunakan pupuk bersubsidi.

"Terlepas dari susah didapat, pemerintah juga sudah mengurangi porsi pupuk subsidi bagi petani tebu," tutur dia.

Selain HPP (Harga Pokok Penjualan) di tingkat petani, salah satu yang menjadi sorotan adalah HAP (Harga Acuan Pemerintah) gula di tingkat pengecer. Kembali, menurut Nur Khabsin, HAP (Harga Acuan Pemerintah) gula di tingkat eceran sebaiknya dihapuskan.

"HAP atau HET kami minta untuk dihapus, jadi nggak perlu lagi ada HAP atau HET dengan alasan gula petani ini bukan milik negara ya. Ini milik petani, jadi ini nggak perlu ada HAP atau HET biar harga itu sesuai dengan pasar. Sehingga petani bisa menikmati keuntungan dan tidak terbelenggu dengan HAP atau HET. Ini usulan kami," jelas dia.

Menurutnya, komoditas gula yang sebagian besar diproduksi oleh petani dan industri tak banyak mendapat dukungan pemerintah sehingga harga jualnya pun tak perlu diintervensi. Ini berbeda dengan komoditas lainnya, seperti BBM dan pupuk subsidi yang biaya produksinya didukung atau disubsidi oleh pemerintah.

"Karena sekarang ini yang full milik negara adalah BBM, ada HET itu wajar. Kemudian pupuk subsidi, ada HET itu wajar juga. Tetapi, pupuk non subsisi ini tidak ada HET, dimana harga bebas jadi itu melonjak tajam ya," beber dia.

Ia melanjutkan, saat pemerintah belum memberlakukan HET pada tahun 2015, harga gula di masyarakat cenderung stabil dan terjangkau. Justru, secara historikal, harga gula melonjak tinggi pada tahun 2016 saat pertama kali kebijakan HET gula diterapkan.

"Sebelum 2016 itu gak ada HET atau HAP, harga gula tidak melonjak. Bahkan, harganya mendekati HPP. Artinya, kalau ada kehawatiran HET atau HAP dihapuskan, kemudian harga gula akan melonjak tinggi, itu berlebihan," beber dia.

Pendapat Nur Khabsin itu diamini oleh Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori.

Dengan proses produksi yang minim dari sentuhan pemerintah, sudah sewajarnya harga gula dilepas ke harga pasar. Bila tidak, maka pihak petani akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Biaya produksi tinggi, akses terhadap pupuk subsidi dibatasi, namun harga jual hasil perkebunan maupun produk hilirnya dibatasi pemerintah.

"Karena HET (kini disebut Harga Acuan Pemerintah/HAP) itu mengikat publik. Mestinya, jika HET diberlakukan, sebaiknya hanya mengikat pemerintah dan operator yang ditugaskan untuk menjaga kestabilan harga, seperti Bulog atau ID Food," bebernya.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo, juga menilai butuh adanya penyesuaian HPP di tingkat petani.

"Memang harus kita sesuaikan agar terjadinya keseimbangan baru. Ada beberapa biaya produksi pembentuk harga yang naik, sehingga wajar bila ada penyesuaian," tutur dia.

Adapun usulan kenaikan itu, lanjut dia, akan dibawa dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait harga pembelian dan penjualan gula oleh Badan Pangan Nasional yang rencananya digelar hari ini.

"Masukan dari Petani Tebu, Kementerian dan Lembaga sudah kita siapkan untuk Rakornis. Setelah Rakornis, kita jadwalkan Rakortas untuk kita tetapkan harga wajar di tingkat Petani dan Harga Wajar di Pabrik dan Konsumen seperti Permintaan Presiden," pungkasnya.